Malang, PERSPEKTIF – Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya menggelar demonstrasi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” di Kota Malang pada Senin (15/06). Aksi ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi serentak yang turut berlangsung di berbagai daerah, mulai dari Bundaran HI Jakarta hingga Semarang dan Jawa Tengah, sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Massa mulai berkumpul di GOR Pertamina pada pukul 12.00 WIB sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kota Malang. Koordinator lapangan (korlap) aksi menyebutkan bahwa demonstrasi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. Sebagai simbol kesetaraan lintas kelas, massa aksi sengaja tidak mengenakan almamater.
“Kami sepakat bahwa sebagai bentuk penyamaan dan pemerataan status dan juga kelas adalah menggunakan dress code yang merakyat bersama teman-teman yang lain,” ujar korlap.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa pemerintahan saat ini sedang memasuki masa kritis dengan dua gejala utama. Pertama, perubahan hukum secara sewenang-wenang sejak awal pembentukan koalisi pemerintahan. Kedua, dugaan praktik kleptokrasi, di mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam aksi ini, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama:
- Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai cacat dan tidak tepat sasaran.
- Hentikan dwifungsi Polri dan TNI serta tolak perluasan kewenangan aparat ke ranah sipil.
- Wujudkan transparansi dan efisiensi pengelolaan APBN yang sesungguhnya.
- Tagih realisasi janji 19 juta lapangan pekerjaan.
- Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet diminta meminta maaf dan mengakui kegagalan kebijakan secara terbuka kepada publik.
Penolakan terhadap MBG juga datang dari elemen masyarakat sipil yang turut hadir menyaksikan aksi. Ardian, pengemudi ojek daring yang menyaksikan jalannya demonstrasi, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan yang disampaikan. Ia mengaku merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM terhadap penghidupannya sehari-hari.
“Dampaknya ya dari BBM itu naik. Apalagi yang tahun kemarin Pertalite dicampur itu, dampaknya ke sepeda. Jadi yang rakyat biasa ini, kalau sepeda rusak ditanggung sendiri,” tuturnya.
Ardian pun menitipkan pesan langsung kepada Presiden Prabowo.
“Jangan lindungi yang sedang duduk di kursi dengan berdasi. Ingatlah yang rakyat di bawah ini,” pesannya.
Dukungan logistik untuk massa aksi mengalir dari komunitas sipil secara mandiri. Donatur Kolektif Malang berkolaborasi dengan Humanity Care menyediakan makanan dan minuman secara gratis bagi seluruh peserta aksi. Azel, salah satu anggota Donatur Kolektif, menyebutkan bahwa donasi yang berhasil terkumpul melalui media sosial, khususnya Instagram dan Threads, mencapai sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta hanya dalam hitungan jam. Dana tersebut langsung dibelanjakan dari pedagang kaki lima di sekitar lokasi aksi.
“Banyak Grab yang nganterin roti, biskuit, minuman. Mereka kayak ngasih. Salut sih, tergerak semuanya. Warga Malang kompak,” ujarnya.
Azel juga menyoroti bahwa program MBG pada kenyataannya belum menyentuh daerah-daerah terpencil, termasuk Aceh yang menjadi salah satu wilayah kerja komunitasnya.
“Di Aceh pun tidak ada MBG sama sekali. Mereka cuma bilang, ibu kapan ada MBG sampai sini?” ungkapnya.
Setelah massa mendesak seluruh fraksi DPRD Kota Malang untuk hadir dan menemui demonstran secara langsung, perwakilan anggota DPRD akhirnya keluar dan mendengarkan serta membacakan poin-poin tuntutan. Korlap aksi menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti respons tersebut dalam tenggat waktu 3 kali 24 jam.
“Kami akan menagih janji mereka, kami akan menindaklanjuti apa yang sudah mereka sampaikan dalam kurun waktu 3 kali 24 jam,” tegas korlap.
(saz/sh/pa/fdn/yzn)
