Malang, PERSPEKTIF – Di tengah ramainya pengumuman penerimaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada Maret lalu, Radio Universitas Brawijaya (UB) mengunggah konten promosi di media sosial menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk memanipulasi wajah public figure dengan mengenakan jaket almamater seolah-olah merupakan bagian dari kampus. Praktik ini memicu kritik karena dinilai mengabaikan etika komunikasi digital, terutama terkait izin penggunaan identitas seseorang.
Fenomena ini menuai perhatian dari berbagai kalangan akademisi karena dinilai melanggar etika komunikasi digital dan tidak sesuai dengan etika komunikasi di lingkup akademik.
Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Maulina Pia Wulandari, menyampaikan keresahannya mengenai praktik yang sedang terjadi. Menurutnya persoalan utama bukan terletak pada penggunaan AI sebagai teknologi, melainkan pengabaian prosedur etika persetujuan pihak dalam kasus terkait.
“Kalau kita nggak minta consent ke orang lain itu sama dengan menggunakan power untuk abuse, untuk eksploitasi iklan tersebut,” ucap Pia (14/04). Pia menambahkan jika penggunaan public figure tanpa memperhatikan identitas dapat mempengaruhi citra kampus itu sendiri, terutama jika tokoh ternyata memiliki citra negatif.
Selanjutnya, Pia menjelaskan bahwa penggunaan foto seseorang untuk konten promosi harus disertai form consent atau surat persetujuan resmi. Hal tersebut penting untuk melindungi hak individu sekaligus menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Selain diperlukannya form consent, penyampaian media juga perlu pemahaman terkait mencantumkan referensi dalam media, “Yang jelas tuh kalau di media, kalau kita di dunia akademis itu kita ada mengutip, istilahnya referencing kan. Jadi digital referencing itu juga perlu,” pungkas Pia.
Pia menekankan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penggunaan media digital yang lebih etis dengan mengedepankan transparansi, mencantumkan sumber, serta penghargaan terhadap identitas orang lain.
“Jika dunia akademik saja menormalisasi hal seperti ini (penggunaan foto tanpa concent, red), masyarakat akhirnya menganggap itu sesuatu yang wajar,” tuturnya.
Tri, selaku kepala shift divisi Kehumasan UB melihat penggunaan AI dalam konten sebagai hal yang kurang tepat dan menganggap pihak UB Radio seharusnya meminta izin kepada publik figur yang dipakai. Namun, Tri menambahkan bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran etika, melainkan “ketidaktahuan” staf UB Radio, terlebih dengan belum adanya regulasi internal yang mengatur secara spesifik mengenai konten berbasis AI.
Tri menganggap bahwa perlu ada sosialisasi untuk edukasi masyarakat UB terkait penggunaan konten berbasis AI di lingkungan kampus, dan sudah disampaikan kepada pimpinan.
“Kami (Humas UB, red) dari peristiwa yang itu (penggunaan AI di konten, red) kita sampaikan ke pimpinan (UB), bagaimana kita menyampaikan edukasi tentang penggunaan AI yang benar,” ujar Tri (16/04).
Berbeda dengan pihak Humas UB, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UB menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran etika dan dapat dinilai menipu kepada masyarakat jika dilakukan tanpa izin. Juliana (bukan nama asli), mahasiswa Ilmu Komunikasi 24 menganggap hal ini bermasalah karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
“Meskipun upaya menarik perhatian masyarakat dianggap sebagai bagian dari kreativitas, praktik ini dinilai justru bermasalah secara etika,” ungkap Juliana (17/04).
Juliana menganggap hal ini justru merugikan public figure karena justru dapat mengubah identitas seseorang. Sebagai mahasiswa, ia menyatakan jika edukasi mengenai etika AI di kampus dinilai masih kurang memadai. Juliana berharap ada pembahasan mendetail atau standarisasi etika yang spesifik mengenai penggunaan teknologi AI dalam pembuatan konten media.
(nm/rlr/nat)
