Malang, PERSPEKTIF – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menggelar aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap di depan Balai Kota Malang pada Selasa (18/02). Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap banyak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Aksi dimulai dengan long march dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota. Massa membawa spanduk bertuliskan penolakan dan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Sebagai bentuk protes, massa aksi mengawali demonstrasi dengan aksi tiarap dan teaterikal sebagai simbol ketidakberdayaan rakyat akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Di tengah-tengah orasi, beberapa massa aksi juga melakukan pembakaran ban dan banner bergambar Prabowo dan Gibran sebagai bentuk kekecewaan.
Aksi berlangsung kondusif pada awalnya, tetapi sempat ricuh ketika massa mencoba mendekati gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi menerapkan pengamanan ketat, bahkan melarang peserta aksi memasuki gedung dengan alasan keamanan. Ketegangan meningkat ketika beberapa peserta aksi mencoba menerobos barikade aparat, sehingga terjadi bentrokan kecil. Beberapa peserta aksi melaporkan adanya tindakan represif, seperti dorongan keras dan pemukulan beberapa demonstran.
Salah satu peserta aksi, Naufal A. Helmi, mengatakan bahwa perkiraan jumlah massa aksi kali ini berkisar antara 1000 hingga 2000 orang, sesuai dengan ekspektasi mereka. Selain itu, Naufal juga mengungkapkan ketidakpuasannya atas perlakuan aparat terhadap demonstran.
“Kami tidak puas, karena hari ini kita lihat fakta dan represifitas aparat, melarang kita masuk ke gedung, itu adalah bukti bahwa negara menolak aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dalam aksi ini, ada 14 poin tuntutan yang disampaikan, yakni sebagai berikut:
- Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat.
- Prioritaskan Anggaran Pendidikan agar sesuai dengan Amanat Konstitusi.
- Prioritaskan Anggaran Kesehatan dengan tidak memotong Anggaran Kesehatan.
- Menuntut Pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena tidak tepat sasaran dan memberatkan anggaran.
- Hentikan Militerisasi dan Represifitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI & POLRI.
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara rakyat dan lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
- Usut tuntas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masa kini, adili pelaku pelanggaran HAM, dan negara wajib menjamin hak rakyat.
- Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan Pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat dan penuhi hak korban serta hak keluarga korban.
- Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
- Tolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
- Berikan perlindungan dan jaminan pegawai dan pekerja serta hentikan politik upah murah.
- Tangkap dan miskinkan koruptor serta sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
- Rampingkan kabinet gemuk dan revisi UU Kementerian demi efisiensi anggaran sejati.
- Hentikan liberalisasi agraria dan wujudkan reforma agraria sejati serta sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
Melalui aksi ini, aspek-aspek tuntutan para pendemo telah didengar oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Namun, respons konkret dari pihak terkait masih dinantikan untuk memastikan bahwa poin-poin tuntutan benar-benar ditindaklanjuti.
(nka/rnz/hr)
