Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

UB PTN-BH, Presiden EM Khawatirkan Potensi Kenaikan UKT

PERJELAS - Rektor UB, Nuhfil Hanani, memberikan sosialisasi terkait status PTN-BH UB pada Sabtu (20/11) malam.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Malang, PERSPEKTIF – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) mengadakan silaturahmi dan diskusi dengan tema “UB Pasca PTN-BH” yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (20/11) malam. Acara tersebut dihadiri berbagai pihak, antara lain Rektor UB, Nuhfil Hanani; Ketua Umum IKA UB, Erani Yustika; Ketua Tim Persiapan PTN-BH, Aan Eko Widiarto; dan Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB, Mohammad Ali Yafie.

Mewakili mahasiswa UB, Ali melihat bahwa status perguruan tinggi berbadan hukum bisa menjadi hal yang merugikan mahasiswa, terutama dari segi uang kuliah tunggal (UKT) yang dapat mengalami kenaikan sewaktu-waktu. Hal tersebut dikarenakan adanya otonomi UB dalam penetapan kebijakan. Terlebih, dalam masa pandemi ini, banyak mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pembayaran UKT.

“Banyak mahasiswa yang mengalami hambatan ekonomi, sehingga ada kekhawatiran tidak bisa bayar UKT,” ungkapnya.

Di sisi lain, Anggota Tim Persiapan PTN-BH, Andi Kurniawan, menegaskan bahwa UB merupakan organisasi publik yang bersifat nirlaba. Artinya, UB tidak akan mengambil keuntungan dari berbagai pelayanan yang ada, termasuk UKT. Mengingat, pertanggungjawaban UB sebagai PTN-BH langsung kepada masyarakat, bukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“UB bersifat non-profit. Semua hal yang berkaitan dengan keuangan akan dilaporkan secara transparan,” paparnya.

Andi juga menyinggung perihal kebebasan mimbar akademik dalam status baru UB. Segala aktivitas akademik, menurutnya, akan dilaksanakan sesuai kode etik dan kebebasan berpendapat.

Sementara itu, Nuhfil mengungkapkan bahwa status PTN-BH menjadikan UB tidak bergantung dengan pemerintah lagi. Ia juga menegaskan, PTN-BH akan secara penuh dilaksanakan mulai 2022.

“Status PTN-BH UB akan secara efektif diterapkan mulai tahun 2022 mendatang,” ungkapnya.

Menariknya, Nuhfil juga berencana menambah jumlah Wakil Rektor (WR) dan menyesuaikan tugas WR yang sudah ada.

“WR yang sudah ada akan ditambah tugasnya. Nanti juga akan ada WR 5 Bidang Riset dan Inovasi, untuk mendukung penelitian dan publikasi ilmiah di UB,” pungkasnya. (mim/rff)

(Visited 38 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts