Malang, PERSPEKTIF – Peluncuran Project Multatuli sebagai media alternatif baru di Indonesia diisi dengan kegiatan webinar yang bertajuk “Jurnalisme Indonesia: Untuk Siapa Dia Bekerja?” yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom pada Kamis (6/3) siang.
Webinar tersebut dihadiri oleh dosen senior Australian National University (ANU), Ross Tapsell, sebagai pembicara utama. Selain Tapsell, hadir pula pengurus Divisi Organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Yuyun Kurniasih, serta Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, Eny Rochyati.
Sebagai peneliti media dan komunikasi, Tapsell menyoroti kondisi keuangan media yang berpengaruh kepada independensinya. Menurutnya, sebagian besar media di Indonesia mengalami permasalahan dalam hal pendanaan. Bahkan, pendapatan iklan media di Indonesia menurun 40-80% selama masa pandemi ini.
“Sebanyak dua pertiga jurnalis Jakarta Post diberhentikan. Tempo juga melakukan pemberhentian terhadap pegawainya,” ungkapnya.
Adanya investasi dan kepemilikan media oleh elit politik nasional menyebabkan independensi media besar Indonesia terancam. Tapsell mengingatkan bahwa terdapat intervensi dari pemilik modal suatu media. Intervensi tersebut terlihat ketika media memberitakan berbagai kepentingan elit politik untuk menyampaikan agenda politiknya. Di sisi lain, media tidak bisa menyoroti isu-isu akar rumput yang ada di masyarakat, terlebih yang menyinggung elit politik.
“Misalnya, kita bisa melihat ketika Aburizal Bakrie memanfaatkan media miliknya untuk melindungi kepentingan politisnya dari isu lumpur lapindo,” tegas Tapsell.
Namun, Tapsell juga memahami bahwa intervensi tersebut merupakan cara perusahaan suatu media untuk bertahan dan menjalankan fungsi jurnalistiknya. Dilema ini menjadi hal yang klasik bagi setiap industri media. Selain itu, ia juga mengungkapkan ketika media harus adaptif dengan berbagai modernisasi teknologi komunikasi serta kompleksitas isu global.
“Media akan melakukan segala cara untuk bertahan. Termasuk untuk mencari investor, menyesuaikan konten pemberitaannya, membingkai semua isu masyarakat di dunia, serta mengembangkan teknologi pemberitaannya,” tutur Tapsell.
Ketika media mengorbankan independensinya dalam mengampanyekan agenda elit politik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media akan menurun. Selain itu, Tapsell juga mengungkapkan menurunnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara karena adanya intervensi kepentingan terhadap media.
“Intervensi media mengorbankan independensinya dan melupakan kepentingan publik. Hal itu yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media,” ungkap Taspell berdasarkan hasil penelitiannya.
Selain Tapsell, Yuyun Kurniasih juga menyoroti ketidakhadiran pemuda adat dalam proses jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, absennya pemuda adat di setiap fungsi jurnalisme mengaburkan masalah masyarakat adat yang rentan mengalami represi dari korporat dan pemerintah.
“Kehadiran pemuda adat sangat penting dalam jurnalisme untuk mengawal isu masyarakat adat yang dihadapi,” tutur Yuyun.
Yuyun menyarankan agar jurnalisme di Indonesia lebih meningkatkan inklusifitasnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyoroti dan memberitakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akar rumput, terutama masyarakat adat.
“Jurnalisme Indonesia harus bisa mengadvokasi isu-isu akar rumput sebagai bagian dari kepentingan publik,” pungkasnya. (mim/ais)
