Aksi – Sejumlah mahasiswa Brawijaya memprotes Statuta PTN-BH di bundaran rektorat UB (PERSPEKTIF/Iqbal)

Malang, PERSPEKTIF — Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) mengadakan aksi bertajuk “Gerebek Rektorat” pada Jumat (30/8). Melalui aksi ini, para peserta menyuarakan permintaan audiensi terkait Statuta UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebelum dikirimkan ke Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 31 Agustus 2019.

“Kami meminta audiensi sekarang karena pengiriman (ke Kemenristekdikti, red.) akan dilakukan besok, sementara pihak rektorat berencana akan melakukan audiensi pada tanggal dua September. Itu tidak logis,” jelas Agma Ekanova, koordinator lapangan (Korlap) aksi (30/8).

Agma juga menjelaskan bahwa audiensi sebelum pengiriman statuta perlu dilakukan karena statuta tersebut masih memiliki banyak sekali kejanggalan. Hal ini pun dibenarkan oleh Danu, mahasiswa FP UB yang juga menjadi peserta aksi “Gerebek Rektorat”.

“Saya bahkan berharap PTN-BH dibatalkan, karena itu mencederai undang-undang kita karena mengkomersialisasikan pendidikan di Indonesia,” ujar Danu kepada awak Perspektif.

Rencananya, selain aksi pada hari Jumat (30/8) ini, mahasiswa yang tergabung di dalamnya akan terus melakukan pengawalan dengan membawa massa yang lebih besar dalam aliansi nasional, serta judicial review terhadap Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012 Pasal 65 tentang PTN-BH. “Kami juga akan melakukan follow up terhadap isu terlebih dahulu sebelum ke nasional,” terang Agma.

Membenarkan ucapan Agma, Mohammad Irfanuddin selaku menteri Kebijakan Kampus EM juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan pengawalan, bahkan bila UB sudah resmi ditetapkan sebagai PTN-BH. “Ini bukan perjuangan yang terakhir. Terjun aksi tetap akan kami lakukan sebagai cara paling efektif agar aspirasi kami didengarkan,” pungkas Irfan. (sar/jab/mim/pch)

(Visited 123 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here