UB PTN-BH: Pendanaan UB Belum Mampu

Malang, PERSPEKTIF– Selain menyiapkan dokumen, UB juga mulai mengatur aspek pendanaan jika statusnya nanti sudah berubah menjadi otonom, karena Pergururan Tinggi Negeri- Badan Hukum (PTN-BH) memungkinkan perguruan tinggi mengelola keuangannya secara mandiri.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH, Pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa pendanaan PTN-BH selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersumber dari, masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN-BH, kerjasama tridharma perguruan tinggi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau pinjaman.

“Pendapatan itu memang ada pengaturan, jadi presentasinya sekian persen dari APBN, sekian persen dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), sekian persen dari generating income usaha-usaha yang dilakukan Universitas,” jelas Sihabudin, Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, saat ditemui di ruangannya pada (17/4).

Namun dalam Rencana Strategis (Renstra) UB tahun 2015-2019, pada bagian analisis kelembagaan dan kerjasama, dicantumkan bahwa kelemahan dari UB yakni masih menggantungkan diri pada pendapatan yang berasal dari mahasiswa, sebesar 59 persen dari total pendapatan UB.

Menanggapi hal itu, Sihabudin, mengungkapkan masih belum mengetahui logika dari status PTN-BH tersebut. “Sekarang kalau untuk melihat itu (UKT), dibandingkan saja dari Universitas yang sudah PTN-BH, lihat aja itu lebih mahal atau tidak, kalau lebih mahal takut ya, dari hati kan lebih baik Badan Layanan Umum (BLU) aja ya,” ungkapnya.

Latief Abadi, Ketua tim khusus PTN-BH, membantah hal tersebut, ia mengatakan bahwa selama rektornya masih Mohammad Bisri, UKT di UB tidak akan mengalami kenaikan. Namun ia tidak menjamin Rektor yang selanjutnya apakah berpikir seperti itu.

Mohammad Bisri, Rektor UB, sampai berita ini diturunkan belum menjawab pertanyaan wawancara yang dikirimkan PERSPEKTIF melalui surat elektronik, karena ia menolak untuk diwawancarai secara langsung.

Untuk mendukung pendanaan selain dari UKT, Latief Abadi mengatakan saat ini sedang mengoptimalisasi unit-unit usaha yang dimiliki oleh UB, serta pemanfaatan aset yang berada di Lampung, Probolinggo, Sumber Pucung. Selain itu, untuk mewadahi semuanya akan dibentuk semacam holding company dengan menggandeng perusahaan.

“Kami akan sangat hati-hati untuk bekerja sama dengan perusahaan. Tentu saja kita harus memilih perusahaan yang hebat. Kami punya expert, bayangkan dosen UB semuanya adalah expert, masa iya sih kita tidak bisa memilih orang,” jelasnya pada (25/4).

Ada dua macam unit usaha UB, yakni yang berbentuk akademik dan non-akademik, akan tetapi menurut Sihabudin, unit usaha yang dimiliki UB belum begitu banyak menghasilkan, tetapi dinilai oleh orang lain sudah mencukupi.

Namun Latief berdalih, bahwa unit usaha UB yang ada sudah tangguh, ia mencontohkan pada Badan Usaha Akademik, seperti Biosains dan Absiri.

Selain dari unit usaha yang ada, pendanaan PTN-BH juga berasal dari dana abadi, Sihabudin mengatakan, dana abadi digunakan sebagai dana cadangan, jika sewaktu-waktu Universitas membutuhkan dana.

Latief menuturkan saat ini dirinya berusaha menggerakan alumni untuk menghimpun dana yang diperuntukkan sebagai dana abadi.

“Nanti kalau sudah PTN-BH, apa yang harus kita lakukan misalnya kita harus bisa mencari sumber dana abadi itu, terutama dari alumni, bukan menyisihkan dari uang kalian, tidak, dari alumni, dari perusahan-perusahaan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Herman Suryo Kumoro, Ketua Ikatan Alumni (IKA) UB, menyatakan bahwa UB termasuk perguruan tinggi yang alumninya belum mampu menghimpun dana abadi. Tetapi sedang berusaha untuk menuju kesana. Ia juga mengakui dengan berubahnya status UB menjadi PTN-BH nanti, subsidi dari pemerintah akan berkurang drastis. (wur/knd/ptr/glf/lta)