Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Rasio Dosen FISIP Tak Ideal

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Malang, PERSPEKTIF – Beberapa bulan sebelum penerimaan mahasiswa baru, rasio dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) masih tak ideal. Dari data yang dihimpun Litbang Perspektif, rasio dosen dan mahasiswa FISIP saat ini adalah 1:48.

Rasio tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yakni rasio 1:20 untuk ilmu eksak dan 1:30 untuk ilmu sosial. Selain itu, rasio dosen FISIP juga belum memenuhi standar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yakni 1:30 untuk ilmu eksak dan 1:45 untuk ilmu sosial.

Ketika dikonfirmasi mengenai rasio dosen FISIP, Harnanto menjelaskan standar ideal rasio dosen dengan mahasiswa dan dibandingkan kondisi jurusan atau program studi (prodi) di FISIP belum memenuhi standar ideal. Namun, menurutnya sudah ada jurusan atau prodi yang mendekati standar ideal. Seperti jurusan Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Psikologi dan Hubungan Internasional. Sedangkan, Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan masih jauh dari standar.

Ketua Program Studi Ilmu Politik, Hilmy Mochtar mengakui bahwa tahun-tahun sebelumnya prodi Ilmu Politik mengalami kekurangan dosen. Namun, menurutnya prodi Ilmu Politik sudah mendekati standar ideal. Sekarang dalam prodi Ilmu Politik terdapat 15 dosen yang aktif mengajar dengan jumlah mahasiswa sekitar 600 mahasiwa. “Saya kira sudah mendekati ideal, kemarin juga sudah ada evaluasi dosen mengenai masalah ini,” ungkap Hilmy pada Perspektif, Rabu (11/05).

Sementara itu, Sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan Restu Karlina Rahayu menjelaskan perhitungan mengenai rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan, ada 654 mahasiwa aktif sedangkan prodi Ilmu Pemerintahan hanya memiliki 10 dosen aktif.

Prodi Ilmu Pemerintahan kemudian menetapkan agar seorang dosen memegang empat sampai lima mata kuliah. Dan jika terdapat mata kuliah yang bukan mata kuliah prodi ilmu pemerintahan, pertanggung jawaban mata kuliah akan diserahkan kepada fakultas. Namun Restu mengakui bahwa cara ini memang belum efektif. “Selama beban di dosen merata bukan menjadi suatu masalah. Namun memang hal ini belum efektif,” jelas Restu.

Sekretaris divisi advokesma Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) Ilham Arif mengeluhkan kurangnya jumlah dosen di prodinya menimbulkan ketidak efektifan dalam perkuliahan. “Dosen ilmu pemerintahan sedikit, otomatis mata kuliah yang diampu menjadi double dan ketika double, dosen kemungkinan besar tidak sesuai bidangnya,” ujar mahasiswa angkatan 2014 itu.

Di sisi lain, FISIP juga memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan kurangnya dosen di setiap jurusan, yaitu dengan melakukan pertambahan rekuitmen dosen atau menurunkan jumlah penerimaan mahasiswa baru. “Sebetulnya mulai tahun kemarin daya tampung mahasiswa baru sudah dikurangi. Untuk tahun ini, selain akan ada rekuitmen tenaga pengajar baru, kemungkinan akan ada pengurangan jumlah mahasiswa lagi,”  tutup Harnanto. (igt)

(Visited 374 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts