Malang, PERSPEKTIF — Dokumen sensitif kepanitiaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) dua tahun berturut-turut yang berisikan data pribadi mahasiswa terkonfirmasi beredar dan dapat diakses publik di situs Scribd. Temuan tersebut memicu kekhawatiran mahasiswa akan ancaman kejahatan digital, mulai dari doxxing hingga potensi penyalahgunaan identitas untuk agenda politik kampus. Di sisi lain, insiden ini sekaligus menyoroti belum adanya regulasi serta SOP (Standar Operasional Prosedur) perlindungan data pribadi yang ketat di tingkat kepanitiaan PKKMB fakultas.
Keresahan dirasakan oleh para mahasiswa terdampak yang mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan identitas pribadi mereka yang terpampang bebas di situs tersebut. DK, mahasiswa sosiologi angkatan 2024, menuturkan bahwa ia sudah tahu bahwa data-data angkatan PKKMB 2024 telah tersebar di Scribd. Awal mula ia mengetahui namanya berada dalam unggahan dokumen PKKMB FISIP ketika dia dan kawan-kawannya iseng-iseng mencari nama mereka di internet.
“Agak curiga sih, kenapa bisa ada di scribd,” kata DK (6/10). Hal ini menimbulkan kekhawatirannya sebagai mahasiswa FISIP sebab data tersebut dapat disalah gunakan. “Apa lagi NIM (Nomor Induk Mahasiswa) itu bisa dijadikan buat politik kampus gitu kan,” tambah DK.
Berbeda dengan DK, Mawar (nama samaran) mahasiswa FISIP angkatan 2024, mengaku tidak mengetahui tentang data PKKMB FISIP angkatan 24 yang telah tersebar di Scribd. Ia juga memiliki kekhawatiran yang sama perihal isu keamanan data-datanya.
“Soalnya kan itu data kita ya, data pribadi kita. Ada nama lengkap, terus juga NIM, dan pasti data-data lain yang lainnya itu tuh bisa disalahgunakanlah,” ujar Mawar (6/10).
Sementara itu, Nisa selaku perwakilan dari panitia PKKMB FISIP UB 2024 mengakui luasnya rantai akses dokumen di internal kepanitiaan dan kemahasiswaan. Ia akhirnya menegaskan urgensi evaluasi serta regulasi penanganan data yang ketat agar kelalaian serupa tidak kembali terulang.
Panitia mengaku tengah menelusuri sumber penyebaran dokumen. Nisa mengatakan upaya penghapusan akan dilakukan apabila dokumen masih dapat diturunkan dari situs tersebut. Meski demikian, identitas pengunggah belum diketahui sehingga pertanggungjawaban atas penyebaran data itu belum dapat dipastikan.
“Kalau kita berbicara terkait sanksi secara represif, ya mungkin enggak ada karena kita juga enggak tahu apakah pelakunya masih di kampus atau ya apa itu kan kita juga enggak tahu,” ujar Nisa (6/10).
Nisa juga menyebut aturan pelaksanaan PKKMB yang digunakan panitia belum mengatur sanksi bagi pelaku setelah masa kepanitiaan berakhir. Kondisi tersebut menjadi kendala apabila pihak yang mengunggah dokumen sudah tidak lagi terlibat dalam kepanitiaan.
Di sisi lain, Mawar menilai penyebaran data pribadi mahasiswa perlu diselidiki untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Ia berharap pihak terkait memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Pastinya klarifikasi, minta maaf. Terus juga pastinya enggak boleh terulang kembali,” lugas Mawar.
Fenomena tersebarnya data pribadi di ruang digital kembali menyoroti pentingnya perlindungan informasi mahasiswa. Data yang dapat diakses secara luas tanpa persetujuan pemiliknya berpotensi menimbulkan persoalan terkait privasi dan keamanan informasi.
Saat ini, data yang tersebar berupa NIM. Namun, apabila tidak diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai, risiko kebocoran dapat meluas ke informasi akademik lainnya. Oleh karena itu, fakultas sebagai pihak yang menyimpan dan mengelola data mahasiswa memiliki peran penting dalam memastikan keamanan informasi serta mencegah akses dan penyebaran data tanpa izin. (nk/fz/jul/yzn/chi)
