Malang, PERSPEKTIF — Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme–Oligarki!” tepat di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada Rabu, 21 Oktober 2026. Aksi ini membawa tujuh tuntutan dan satu seruan sebagai bentuk kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingginya antusiasme masyarakat membuat jumlah massa meningkat tiga kali lipat jauh dari target awal yaitu sekitar 300 orang.
Koordinator aksi, Eko, membongkar bahwa antusias massa untuk mengikuti aksi didorong oleh tingginya atensi masyarakat serta dukungan dari sejumlah dosen yang sengaja meliburkan perkuliahan.
“Kayaknya di Jawa Timur baru Malang saja yang mengadakan aksi, jadi respon yang didapat cukup baik. Serta isu yang dibawa sore hari ini telah kami buat sesederhana mungkin supaya bisa mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar Eko (21/10).
Salah satu massa aksi, Sasha (bukan nama asli), mengungkapkan bahwa aksi kali ini telah diserukan semenjak beberapa hari sebelumnya, sehingga membuat antusias massa membludak. “Biasanya kan seruan aksi baru diunggah di malam harinya, kan, tapi ini udah diunggah dari dua hari yang lalu, jadi memang excited banget massa hari ini,” ungkap Sasha (21/10).
Aksi ini merupakan hasil konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di Kota Malang yang telah dilaksanakan dari jauh-jauh hari. Eko, menjelaskan bahwa tujuh tuntutan yang dibawa tidak hanya dirumuskan oleh mahasiswa, tetapi juga disusun dengan menjaring aspirasi masyarakat nonmahasiswa, termasuk warga di kampung dan desa.
“Tuntutan itu merangkak ya karena aksi kali ini dipelopori oleh teman-teman dari beberapa kampus mahasiswa, namun kami tidak mencukupkan itu sebagai tuntutan karena kita harus reach out masyarakat agar tuntutan itu lebih dirasakan,” ujar Eko.
Tujuh tuntutan tersebut mencakup penetapan status bencana nasional untuk sejumlah wilayah terdampak, jaminan upah dan pekerjaan layak, kenaikan upah buruh dan nelayan, penghapusan sistem kontrak kerja dan outsourcing, pelaksanaan reforma agraria sejati, penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengalihannya untuk subsidi rakyat, pengembalian militer ke barak dan pembubaran batalyon teritorial pembangunan, serta pengadilan terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia (HAM) dan penghentian impunitas.
Selain tujuh tuntutan tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyerukan pembentukan komite perlawanan di berbagai sektor, mulai dari kampus, pabrik, desa, hingga kampung miskin kota.
“Harapannya satu aja sebenarnya, kalau Prabowo dan pemerintahannya nggak mau turun, minimal turuti tuntutan masyarakat, segera lakukan perubahan yang berarti,” tegas Eko.
Di tengah aksi, dukungan logistik juga datang dari warga sipil melalui donatur kolektif yang didirikan Azel bersama tiga rekannya. Kelompok tersebut menghimpun donasi dari masyarakat melalui media sosial, kemudian menggunakannya untuk menyediakan makanan dan minuman bagi massa aksi.
“Modalnya semua bukan dari kami, semua dari orang-orang Malang. Kami cuma post di internet, di Instagram sama Threads, kemudian kita buka QRIS donasi dan banyak yang donasi,” ujar Azel (21/10).
Menurut Azel, dukungan terhadap aksi tersebut berangkat dari kesamaan aspirasi mengenai kondisi pemerintahan selama dua tahun terakhir. “Kita kayak warga memang bantu warga, tapi kami juga butuh pemerintah untuk gercep membantu,” katanya.
Dukungan terhadap tuntutan aksi turut datang dari kalangan pedagang kaki lima. Slamet (bukan nama sebenarnya), seorang PKL di sekitar lokasi aksi, mengaku merasa terwakili oleh demonstrasi tersebut, terutama terkait persoalan ekonomi dan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keberadaan program MBG berdampak pada penurunan penjualan pedagang kecil, termasuk pedagang asongan dan penjual makanan di kantin sekolah. Ia menilai kondisi tersebut turut memengaruhi pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan.
“Lek masalah MBG ya, kalo di sekolahan, penjual asongan penjualannya turun. Jualannya turun, ekonomi turun, ndak seperti biasa,” ucapnya.
Ia berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali stabil, disertai penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai turut membebani kebutuhan sehari-hari.
“Bensin turun semua (harganya, red), ekonomi stabil, MBG harus musnah,” tuturnya.
Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa aksi tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, tetapi juga mendapat dukungan dari warga sipil yang memiliki keresahan serupa. Melalui aksi ini, massa berharap tuntutan yang dibawa dapat tersampaikan dan memperoleh tanggapan dari pemerintah. (kz/jul)
