Malang, PERSPEKTIF – Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi bertajuk “Indonesia Sekarat, Lawan Militerisme, dan Bangun Persatuan Rakyat” di kawasan Kayutangan, Malang, Jumat (28/8). Aksi ini diikuti sekitar 25 kolektif dari kalangan mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat sipil, buruh, dan rakyat miskin kota, dengan membacakan 17 tuntutan lewat pernyataan sikap menjelang aksi berakhir.
17 tuntutan tersebut meliputi:
- Stop PHK massal, berikan lapangan kerja dan upah yang layak, sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro buruh.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Bangun industri nasional yang berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan keuntungan oligarki dan investor asing.
- Jalankan reformasi agraria sejati, berikan tanah untuk petani miskin.
- Stop kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat.
- Sahkan RUU masyarakat adat.
- Hentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, pelecehan, dan kriminalisasi terhadap perempuan yang berjuang mempertahankan tanah.
- Hentikan militerisasi ruang sipil, kembalikan TNI ke barat.
- Sahkan RUU perampasan aset.
- Hentikan penjarahan APBN untuk sarana patronase politik dan kepentingan elit oligarki.
- Adili pelaku pembunuhan 13 korban perlawanan Agustus 2025.
- Bebaskan seluruh tahanan politik.
- Hentikan praktik neoliberalisme pendidikan.
- Revisi undang-undang Sisdiknas, wujudkan pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, kerakyatan, dan feminis.
- Hentikan proyek strategis nasional yang mengeksploitasi alam dan merugikan rakyat di seluruh Indonesia maupun Papua.
- Tangani bencana alam dengan tanggap dan sigap, berikan keadilan untuk korban.
- Usut tuntas pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu sekaligus Humas Komite Aksi, Eko, menjelaskan bahwa lokasi aksi kali ini sengaja dipindah dari Balai Kota Malang ke kawasan Kayutangan yang menjadi jantung perekonomian dan jalur utama Kota Malang. Ia menyebut pemindahan lokasi bertujuan mengampanyekan seluruh tuntutan secara lebih luas agar diketahui publik.
“Kami tidak memandang urgensitas dan efektivitas aksi di depan perwakilan-perwakilan pemerintah daerah, karena ketika pada aksi tanggal 15 Juni 2026 oleh teman-teman Amarah Brawijaya tidak ada fungsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga wakil-wakil rakyat daerah. Mereka hanya memperkeruh suasana dan juga malah menantang balik massa aksi,” ujar Eko pada Jumat (28/8)..
Eko menambahkan, format aksi diubah menjadi kampanye publik dengan harapan bisa mengonsolidasikan kekuatan rakyat secara lebih masif untuk perlawanan-perlawanan berikutnya.
“Kita ubah format aksinya jadi kampanye publik dengan harapan bisa mengonsolidasikan lagi, semakin masif buat menggalang persatuan, biar perlawanan-perlawanan selanjutnya diikuti lebih banyak orang,” ujarnya.
Eko menyebut, respons pemerintah daerah terhadap gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di Malang sejauh ini justru berupa aksi tandingan. Ia mencontohkan aksi Amarah Brawijaya pada 15 Juni dan aksi BEM PMR pada 17 Juni 2026 yang disusul kemunculan aksi pro Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota Malang.
“Wakil rakyat daerah itu bukan cuma menantang, tapi juga mencemooh masyarakat yang bersatu ini lewat aksi yang bisa kami sebut tandingan, yaitu aksi pro MBG,” kata Eko.
Meski begitu, Eko menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan kemunculan aksi tandingan tersebut selama ruang demokrasi tetap terbuka bagi semua pihak.
“Sepanjang kita di ranah demokrasi, kami menganggap wajar saja kalau ada orang berpendapat, asal tuntutan kami juga nggak dibatasi dan nggak dibungkam. Sah-sah saja kalau ada yang dukung MBG. Tinggal publik yang menilai siapa yang berdiri atas nama rakyat, dan siapa yang berdiri atas nama pemerintah,” ujarnya.
Eko memastikan aksi kali ini bukan yang terakhir. Ia menyebut rangkaian September Hitam turut menjadi agenda lanjutan aliansi, mulai dari peringatan pembunuhan aktivis HAM Munir, peristiwa pembantaian 1965, hingga peringatan empat tahun Tragedi Kanjuruhan yang menurutnya masih menyisakan ketidakadilan bagi korban dan keluarga.
Ia juga menegaskan, jika 17 tuntutan yang disuarakan hari ini tidak dipenuhi, aliansi akan terus mengupayakan konsolidasi kekuatan massa yang lebih besar, termasuk dengan berjejaring bersama kelompok masyarakat di Jakarta dan berbagai kota lain.
“Kalau sampai 17 tuntutan itu nggak semuanya dilaksanakan, penggalangan kekuatan massa yang lebih besar bakal terus kami upayakan untuk hadir,” tutup Eko.
(fdn/yzn/saz/jul)
