Lompat ke konten

IWD 2023: Momen Perempuan Gugat Negara

Aksi perempuan menggugat negara di Istana Negara (PERSPEKTIF/Agmelia)

Jakarta, PERSPEKTIF – Memperingati momentum International Women’s Day (IWD), Aliansi Perempuan Menggugat Negara yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, buruh, dan mahasiswa melakukan aksi pada Rabu (8/8) di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi dilakukan untuk memprotes berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, pemiskinan, serta kekerasan struktural melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama perempuan.

Ika, perwakilan dari Samsara Indonesia menyatakan negara belum menyediakan dan menjamin kesejahteraan rakyat, karena ada banyak aturan yang menyengsarakan rakyat. Padahal negara jelas menjalankan fungsi untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak warga negara yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM).  

“Jadi jangan ngomongin menjamin tapi dari perspektifnya pemerintah yang seringkali disandera sama kepentingan tertentu, tapi harus basis HAM,” ujarnya. 

Setidaknya ada sembilan tuntutan yang disampaikan yakni penindasan dan perampasan kedaulatan perempuan, pengingkaran Nawacita Presiden Jokowi, pelanggaran hak asasi perempuan, pembangkangan konstitusi, pemiskinan struktural perempuan, eksploitasi dan politisasi hak suara perempuan, penghancuran hidup dan demokrasi, perempuan dalam pusaran hukuman mati, dan perempuan di wilayah konflik.

Melki Sedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga turut mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) disahkan sebab perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga belum memiliki dasar hukum.

“Tidak hanya di hari perempuan internasional ini kita bersuara, kita pengen ada percikan api, tapi percikannya terus dikorbankan sampai perempuan mendapatkan kesejahteraan. Suara Jokowi yang disampaikan itu ditindaklanjuti, tidak sekedar mengatakan RUU PRT penting tapi mampu mengarahkan koalisi pemerintahan untuk bersuara banyak soal RUU PRT,” katanya.

Ia juga menambahkan konstruksi sosial masyarakat Indonesia seringkali membuat perempuan ditempatkan di sektor-sektor yang tidak seimbang dengan laki laki, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan. Sehingga kesetaraan gender di Indonesia sangat jauh dari kata ideal. (uaep/anp/gra)

(Visited 140 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts

Apa yang kamu cari?