Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Menjelang Perkuliahan Luring, LKM dan LSO FISIP Lakukan Penyesuaian

Siang - Tampak depan Gedung A dan Gedung B FISIP UB (PERSPEKTIF/Febry)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Malang, PERSPEKTIFPada 17 Juni lalu, Rektor Universitas Brawijaya (UB) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7636/UN10/TU/2020 Tentang Perkuliahan Tahun Akademik 2022/2023. Dalam SE tersebut diputuskan bahwa perkuliahan tahun akademik 2022/2023 akan dilaksanakan secara luring. Oleh karena itu,  kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB juga dapat dilakukan secara luring. 

“Tentu luring nantinya setiap kegiatan kemahasiswaan. Tapi mungkin dengan beberapa catatan karena situasinya sendiri sekarang masih belum betul-betul normal,” ujar Bambang Dwi Prasetyo, Wakil Dekan (WD) III Bidang Kemahasiswaan FISIP UB (24/6)

Bambang lalu menambahkan dengan adanya perubahan hybrid menjadi luring, maka pendanaan kegiatan kemahasiswan juga dapat ikut berubah. 

“Sepanjang itu (kegiatan kemahasiswaan) memang diperlukan untuk pengembangan mahasiswa dan memberikan dampak nilai positif atau prestasi kemahasiswaan sehingga bisa menambah prestasi fakultas dan universitas, ya tentu kita akan support,” tegasnya. 

Leo Fernando, Menteri Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UB menyatakan bahwa terdapat perubahan dalam perizinan kegiatan luring. 

“Kemarin itu yang paling penting kalau kita mau mengadakan kegiatan offline harus pakai surat izin rektor misal ketika melampirkan proposal itu disertai surat izin rektor. Nah kemarin itu, aku baru dapat kabar dari kemahasiswaan dan diteruskan oleh Advokesma (Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa) bahwa surat izin rektor itu sudah tidak perlu dilampirkan dalam proposal,” jelasnya (25/6).

Perubahan ini turut ditanggapi oleh masing-masing Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) dan Lembaga Semi Otonom di FISIP UB. Salah satunya, Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI), Haqqani Krishna Gunawan yang mengatakan bahwa lembaganya akan melakukan penyesuaian terhadap perubahan ini, terlebih terhadap program kerja (proker) di paruh kedua. 

“Kalau dari aku sepertinya masih ada kemungkinan beberapa proker ini akan dilaksanakan secara hybrid atau tidak bisa full offline begitu ya, atau juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya ketika memang semua keadaannya mendukung proker-proker ini bisa dilaksanakan secara full offline,” jelasnya (23/6)

Sama halnya dengan Krisna, Abdullah Syafi’I Masrur, Ketua MiXth EO FISIP UB menyatakan bahwa untuk lembaganya yang bergerak di bidang event, diperlukan perubahan atau penyesuaian kebijakan pelaksanaan perkuliahan dan penggunaan sarana prasarana yang tetap sesuai dengan protokol kesehatan mengingat masih adanya virus Covid-19. (sr/cdes/los)

(Visited 48 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts