Malang, PERSPEKTIF – Lebih dari satu tahun berlalu sejak Pemerintah Indonesia melaporkan kasus infeksi Coronavirus Disease (Covid-19) untuk pertama kalinya, yaitu pada 2 Maret 2020. Sampai dengan akhir Juni 2021, jumlah kasus positif di Indonesia telah melampaui angka dua juta kasus. Dalam rentang waktu tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, mulai dari mekanisme pencegahan, penanganan, hingga berbagai bentuk penyesuaian dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun, apabila ditarik garis ke belakang, masih terdapat celah pada upaya-upaya yang telah dilakukan.
Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Verdy Firmantoro, analis komunikasi politik dan kebijakan publik, sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Menurut Verdy, dari segi komunikasi politik, terdapat masalah dengan respon pemerintah. Masalah tersebut ada bahkan sebelum kasus pertama dilaporkan, seperti sikap penolakan atau pengabaian yang ditunjukkan oleh berbagai pejabat publik.
“Bagaimana pemerintah merespon kabar Covid-19 bisa dikatakan sangat buruk, tidak mencerminkan sebuah representasi komunikasi publik yang komprehensif. Pemerintah kurang cermat dan berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, yang tentu menjadi konsumsi masyarakat,” ujarnya kepada awak LPM Perspektif (14/5).
Hal tersebut diperparah oleh masalah dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Verdy menyatakan, terjadinya overlap kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, banyaknya ralat pernyataan maupun kebijakan, hingga dilema antara ekonomi dan kesehatan, telah menjadi penghambat penanganan pandemi yang optimal.
“Menurut saya, mulai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar, red) dan banyak jenisnya, banyak kebijakan yang sifatnya sporadis. Terdapat orientasi yang berbeda antara pemerintah pusat dengan daerah, yang pada akhirnya menimbulkan overlap kebijakan. Kemudian, terkait banyaknya pernyataan yang diralat, dalam konteks komunikasi politik ini tone-nya kurang positif,” ujarnya.
Verdy juga menyayangkan adanya perkataan yang kontraproduktif dan kebijakan yang tidak substantif dengan pencegahan Covid-19. Ia menyarankan agar pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan strategi implementasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah seharusnya menyiapkan diagnosis dan skenario yang lebih tepat, misalnya dengan tidak buru-buru menyampaikan kebijakan ataupun pernyataan yang justru kontraproduktif. Perlu dilakukan komunikasi lintas stakeholder, sehingga dilema antara ekonomi dan kesehatan itu tidak diperhadapkan,” imbuh Verdy.
Meskipun demikian, Verdy berpendapat bahwasanya komunikasi lintas stakeholder tidak mudah. Maka dari itu, perlu adanya tim komunikasi yang terpadu dari pemerintah. Ia menekankan agar narasi ego sektoral dihindari dalam menyusun kebijakan penanganan Covid-19, karena diduga kuat memiliki kepentingan politis dari pihak tertentu.
“Selalu ada narasi yang sifatnya ego sektoral. Terkadang komunikasi terhambat itu bukan karena tidak bisa melakukan hubungan, tetapi justru kepentingan yang berbeda mengaburkan substansi yang utama. Seharusnya, pemerintah atau semua pihak yang dewasa meletakkan kepentingan politik di bawah mandat publik,” katanya.
Sementara dinamika masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait Covid-19 telah melalui banyak tahap dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Setidaknya ada empat tahapan, mulai dari pengabaian, kekhawatiran, kepanikan, hingga terbiasa. Tahapan-tahapan ini dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: situasi, konteks kebijakan, ekonomi, dan yang paling penting adalah politik.
Kesimpulan tersebut berdasar dari pengamatan Viza Juliansyah, Sosiolog Universitas Tanjungpura. Menurutnya, masyarakat biasanya melihat situasi serta konteks kebijakan dari pemerintah dahulu sebelum memberi respon pro atau kontra terhadap kebijakan tersebut. Sementara faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang membuat seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak, misalnya kebutuhan untuk bekerja demi menafkahi keluarga meskipun ingin aman berada di rumah.
Sedangkan faktor-faktor yang lebih kecil seperti tingkat pendidikan seseorang memang mempunyai pengaruh meski tidak begitu besar. Semua faktor tersebut akan kalah oleh afiliasi politik. Orang yang berafiliasi politik sebagai lawan politik dari pemerintah yang saat ini ada menganggap apapun kebijakan pemerintah akan selalu ditolak. Keberpihakan politik adalah filter terakhir yang cenderung membuat seseorang secara hitam putih menolak atau mendukung tanpa memperhatikan faktor-faktor sebelumnya.
“Meskipun tingkat pendidikan ada (Pengaruh menolak kebijakan pencegahan Covid-19, red), seringkali ini pun dipengaruhi lagi oleh afiliasi politik mereka. Banyak orang-orang yang kita lihat cerdas, tapi karena afiliasi politik mereka berbeda kemudian memutuskan untuk menolak apapun yang dikampanyekan oleh pemerintah,” jelasnya saat diwawancara via pesan suara (16/6).
Tahapan-tahapan serta faktor-faktor tersebut kemudian membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama cenderung paranoid dan ingin kesehatan diutamakan melalui kebijakan yang ketat. Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak menyukai kelompok pertama karena mengkhawatirkan keadaan ekonomi yang juga genting. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menganggap remeh Covid-19 karena memang tidak peduli atau bisa jadi hanya ingin kontra dengan pemerintah karena afiliasi politik.
Terkait vaksinasi mandiri, Viza menanggapi positif kebijakan ini karena memberi kesempatan kepada setiap orang untuk vaksinasi tanpa menunggu pemerintah. Meski begitu, ia menekankan agar vaksinasi dari pemerintah terus berjalan.
“Kalau kita memiliki sumber daya yang cukup secara ekonomi untuk melakukannya (vaksinasi mandiri, red), kesempatan, akses, dan lain-lain, kenapa harus dilarang orang untuk melakukan vaksinasi?” jelasnya.
Namun, Viza juga menyayangkan karena kebijakan tersebut kurang berpengaruh terhadap situasi saat ini. Vaksinasi mandiri tidak didukung dengan ketersediaan vaksin dan belum banyak perusahaan yang memiliki akses terhadapnya. Entah karena pembiayaan yang besar, atau memang ketersediaan vaksin itu sendiri. Jadi, vaksin mandiri ini belum terlalu berpengaruh terhadap masyarakat.
Fajri Mutawakkil, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB), menyoroti permasalahan penerimaan vaksin di kalangan masyarakat. Menurut Fajri, kebijakan lockdown dan pemberian sanksi terhadap yang melanggar perlu dikaji ulang karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan sanksi seharusnya. Hal ini ditakutkan akan membuat mereka merasa bahwa kebijakan lockdown hanyalah formalitas semata.
Selain itu, Fajri juga menyarankan pemerintah agar mengoptimalisasikan sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19. Selain bertujuan untuk memperlambat laju infeksi virus Covid-19, upaya tersebut juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menghadapi virus pandemi tersebut.
“Pemerintah harus memperbanyak sosialisasi tentang vaksin Covid-19 terhadap masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa vaksin tidak membahayakan hidup mereka. Sesuai pengalaman saya saat vaksin, petugas kesehatan berkata mereka merasa kesusahan dalam mencapai target pemberian vaksin harian karena kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat,” tuturnya.
Sementara itu, dalam penanganan Covid-19 di UB, terdapat mekanisme khusus yang ditetapkan. Tri Wahyu Nugroho, selaku anggota dari Satgas Covid-19 UB, menyatakan bahwasanya penanganan dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota Malang.
“Tentu kita bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polisi, dan juga TNI,” ujar Tri kepada awak Perspektif (13/4).
Menurut Tri, secara internal pihak UB tetap menerapkan protokol ketat dan penyesuaian kebijakan kuliah sampai saat ini. Bahkan, setelah vaksinasi berjalan, segala aktivitas dalam kampus masih tetap harus diperhatikan.
“Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan rektor. Memperhatikan tren kasus Covid-19, akan dilakukan tahapan yang terukur, serta simulasi-simulasi yang akan dievaluasi dalam pengambilan kebijakan nantinya,” tutup Tri. (ist/rff/mim)
