Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Kurangnya Koordinasi Menjadi Hambatan MBKM Prodi Ilmu Politik

Lagi - MBKM kembali terkendala koordinasi (Nahziffa/PERSPEKTIF)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Malang, PERSPEKTIF – Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi (Prodi) Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) mengalami berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi mengenai MBKM.

Juwita Hayyuning Prastiwi selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik mengungkapkan bahwa selama ini mahasiswa tidak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Prodi. Selain itu, pemahaman dosen mengenai teknis administrasi juga belum memadai.

“Dari pihak mahasiswa kalau mau daftar tidak konsultasi dulu, bahkan berkoordinasi setelah diterima dan kebingungan saat mencari surat rekomendasi. Dari sisi dosen, tidak semua memiliki pemahaman yang memadai tentang MBKM, seperti teknis administrasi terbatas sekali yang paham,” ujarnya (15/3).

Juwita kemudian menjelaskan bahwa pihak Prodi sudah mengadakan sosialisasi tentang MBKM dengan mengundang Himpunan Mahasiswa serta asosiasi terkait melalui grup media sosial dan pertemuan lewat aplikasi Zoom Meeting. Akan tetapi, Isda Magfirah mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019 yang mengikuti program Studi Independen Bersertifikat mengatakan bahwa meskipun dilakukan, namun sosialisasi sangat mepet dengan waktu ditutupnya pendaftaran program MBKM yang diikutinya. 

Selain kendala sosialisasi, Isda juga mengaku mengalami kendala pada program MBKM seperti keterlambatan informasi dan pemberitahuan dari pihak kampus.

“Terdapat jadwal kelas yang berbenturan sebab pihak MBKM kampus telat memberitahukan bahwa mahasiswa yang mengambil program MBKM hanya boleh mengambil 20 sks dari konversi dan tidak boleh ditambah lagi dengan sks mata kuliah yang ada di kampus. Pada saat persyaratan peserta setelah diterima cukup membuat saya harus bolak–balik ke Prodi secara luring untuk melengkapi persyaratan,” jelasnya.

Selanjutnya Isda menambahkan bahwa perlu adanya kolaborasi antara Kemendikbud, Perguruan Tinggi, dan Mitra Kampus Merdeka, karena menurutnya masih terpisah dan kurang menjangkau satu sama lain. Dari sisi prodi, Juwita menyarankan untuk melakukan evaluasi tiap semester dan mengadakan mentoring mahasiswa MBKM melalui pembimbing.

Menanggapi permasalahan tersebut, Faisal Aminnudin selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UB mengatakan bahwa akan meminta kepada prodi prodi untuk melakukan sosialisasi secara masif. 

“Mungkin dalam waktu dekat saya akan meminta kepada Prodi-Prodi untuk melakukan sosialisasi secara masif agar mahasiswa bisa mengetahui dengan baik mulai dari prosedur, alur, teknis, hingga konversi yang bisa diberikan oleh fakultas,” pungkas Faisal (18/3). (ars/shf/uaep)

(Visited 92 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts