Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Kekerasan Rasial Terus Terjadi, LBH Malang Sebut HAM Bukan Komoditas Belaka

Dosen Antropologi menyampaikan materi pada diskusi kekerasan rasial yang digelar pada Kamis malam(1/4). (PERSPEKTIF/Dzata)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Malang, PERSPEKTIF – Himpunan Mahasiswa Politik (Himapolitik) bersama Himpunan Mahasiswa Antropologi (Himantara) Universitas Brawijaya (UB) menggelar diskusi umum bertajuk “Kekerasan Rasial Melawan Urgensi Diskriminasi Ras” pada Kamis (1/4). Diskusi dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan dua narasumber. Mereka adalah perwakilan LBH Malang, Daniel Alexander Siagian, dan Dosen Antropologi UB, Nindyo Budi Kumoro.

Diskusi dilaksanakan atas dasar masih banyaknya tindakan rasis yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap ras Melanesoid. Tagar #StopAsianHate yang beredar di sosial media atas tindakan rasisme di Amerika, turut menjadi dasar dilaksanakannya diskusi publik ini.

Acara dibuka dengan pembacaan Standard of Operasional (SOP) oleh moderator diskusi, Anissa Rizky Alfiyyah. Panitia juga sempat memutarkan video bertemakan isu rasial sebelum narasumber pertama, Nindyo, memaparkan materi berjudul “Ras, Rasisme, dan Dinamika Pertemuan Manusia.”

Nindyo mengutarakan bahwa ras sesungguhnya hanya ada dalam pikiran manusia, di mana ras tercipta pada saat manusia mengonstruksi kenyataan dan menganggap ras itu ada. Ras sendiri diyakini mulai muncul pada era kolonialisme atau di awal abad ke-15. Penjajah pada saat itu mendatangi wilayah-wilayah pelosok dan memandang masyarakat setempat lebih inferior lantaran perbedaan cara hidup dan ciri fisik.

“Setelah melihat cara hidup yang berbeda dan ciri fisik yang berbeda, mereka dianggap lebih rendah. Ini yang kemudian menjadikan ras yang berbeda dianggap lebih rendah dengan diimbuhi stigma-stigma tertentu,” tutur Nindyo.

Lebih lanjut, Nindyo menjelaskan bahwa perbedaan ras bisa menjadi rasisme ketika ada yang mendominasi dan ada yang terdominasi dari segi perbedaan fisik. 

“Konstruksi sosial tentang ras tidak akan menjadi rasisme ketika tidak dipengaruhi aspek-aspek lain seperti ekonomi politik dan perebutan sumber daya. Ketika kemudian kita berbicara ras, konsep itu tidak akan sangat berbahaya jika tidak disusupi aspek-aspek lain,” tegas Nindyo pada sesi tanya jawab.

Sementara itu, materi kedua oleh Daniel Alexander berfokus pada segi advokasi hukum terkait kekerasan rasial. Daniel mengatakan bahwa rasisme masih marak terjadi di Malang. Terutama bagi mahasiswa yang berasal dari daerah Indonesia Timur, akibat stereotip masyarakat yang menganggap mahasiswa dari wilayah timur kerap berbuat onar dan mengganggu aktivitas warga.

Daniel menyayangkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua sebab diskriminasi tidak hanya terjadi di tanah orang lain saja, melainkan di tanah mereka sendiri pun masyarakat Papua sulit memperoleh keadilan. 

“Sudah ada undang-undang tetapi dia hanya dibentuk dan tidak ditegakkan. Diskriminasi rasial adalah pembuka terhadap kejahatan-kejahatan HAM yang akan dialami oleh teman-teman Papua,” ungkap Daniel pada sesi penyampaian materi.

Daniel kembali melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa peta konflik pelanggaran HAM di Papua sangat banyak dan krusial. Banyak terjadi pembunuhan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Ada sejarah traumatis dari masyarakat Papua terhadap pendekatan militeristik yang justru mereduksi dan menghilangkan jaminan serta hak mereka sebagai warga negara.

Dalam sesi tanya jawab, Sarjana Hukum UB tersebut juga menjelaskan sedikit terkait langkah konkret apa yang perlu dilakukan untuk memadamkan rasisme di tanah air. 

“(Perbaikan) sektor pendidikan, penegakan hukum, dan struktural negara harus dilakukan secara masif. Jangan hanya fokus pada infrastruktur tapi suprastrukturnya tidak terlaksana dengan baik,” ujar Daniel.

Sebagai catatan penutup, baik Nindyo maupun Daniel sama-sama menyoroti perihal bagaimana cara yang tepat dalam menyikapi rasisme.

“Penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pengembangan HAM bukan hanya menjadi komoditas politik belaka, tetapi juga harus dilaksanakan dan diimplementasikan secara benar,” ujar Daniel sebelum menutup sesi diskusi pada Kamis malam. (ads/mam/uaep/ist)

(Visited 146 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

TAM

Iklan

E-Paper

Popular Posts