Malang, PERSPEKTIF — Kawasan Kayutangan dipadati oleh puluhan massa dalam aksi peringatan bertajuk “59 Tahun Freeport Ilegal di Papua: Tolak Investasi, Bangun Persatuan Nasional dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua” pada Selasa (07/04). Aksi ini kembali dipelopori oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam rangka memperingati 59 tahun beroperasinya PT Freeport Indonesia di Papua yang hingga saat ini mereka nilai berjalan secara ilegal.
Erwin, koordinator aksi dari AMP menyoroti poin-poin tentang pembungkaman ruang, penggusuran dan perampasan tanah, hingga intimidasi dan teror yang hingga saat ini masih terus terjadi di Papua. Ia menggarisbawahi hadirnya kepentingan investor dalam praktik tersebut.
Lebih lanjutnya, aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan 59 tahun beroperasinya PT Freeport Indonesia dengan ilegal di Papua sejak tahun 1967. Erwin menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian di masa lalu yang mengatasnamakan Papua dilakukan tanpa melibatkan orang Papua itu sendiri. Sehingga, segala hasil dari perjanjian tersebut tidak sah untuk dilakukan.
“Perjanjian itu membahas bagaimana nasib bangsa Papua, namun tanpa melibatkan orang Papua. Kami menganggap bahwa Freeport, perusahaan yang masuk di tanah Papua itu ilegal, sehingga kami menolak untuk itu (beroperasinya, red) dan menuntutnya. Dari semua akumulasi persoalan yang terjadi, kami menuntut solusi yang demokrasi dan itu ialah (dengan memberikan, red) hak menentukan nasib sendiri bukan operasi militer,” tegas Erwin (07/04).
Mereka menggarisbawahi persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sama, musuh yang juga sama, yaitu kapitalis.
Selain aksi inisiasi AMP, aksi lain yang diusung langsung oleh aliansi penolak gerakan Papua merdeka turut meramaikan kawasan Kayutangan siang itu. Banduri, koordinator lapangan aksi menyampaikan dengan tegas sikap penolakan terhadap segala narasi dan kelompok yang menuntut pemisahan diri Papua dari Republik Indonesia.
“Sebagai anak bangsa tentu ini menjadi panggilan jiwa bagi kami untuk bersuara melakukan counter narasi-narasi pemecah belah bangsa. Hari ini secara terang-terangan ada kelompok terdidik, kelompok mahasiswa yang meneriakkan tentang gerakan untuk memisahkan diri dari Republik ini. Apalagi dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang teman-teman sekalian ketahui seperti gerakan Aliansi Mahasiswa Papua,” terang Banduri (07/04).
Banduri menegaskan, meskipun aksi ini hadir untuk memberikan counter bagi aksi seruan pembebasan Papua, namun dalam pelaksanaannya, tajuk aksi kali ini berjalan secara damai. Ia menjelaskan eskalasi dari aksi tersebut hadir karena seruan tanpa teriakan dan aksi yang keras tidak akan didengar.
“Kami minta adanya penegakan hukum terkait kelompok-kelompok yang meneriakkan arahan yang jelas-jelas makar. (kami mengharapkan, red) penegasan dari pemerintah Kota Malang. Jangan kemudian kita biarkan Malang ini sebagai laboratorium pengkhianat bangsa,” ujarnya.
Hadirnya dua aksi yang bertolak belakang ini sebenarnya memunculkan satu sudut pandang. Keduanya menganggap aksi tersebut sebagai saluran penyaluran aspirasi dan harapan dari masing-masing aliansi. (red, nat)
