TOLAK – Aksi penolakan pembangunan pabrik semen yang ada di pegunungan Kendeng oleh Aliansi Solidaritas Malang Peduli Kendeng. Kamis 23/3 di depan Balai Kota Malang (PERSPEKTIF/faiz)
Malang, PERSPEKTIF – Aliansi Malang Peduli Kendeng yang terdiri dari 19 lembaga serta kalangan masyarakat melakukan aksi solidaritas sejak pagi di depan Balai Kota Malang, Kamis pagi (23/3). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap izin operasi PT. Semen Indonesia di Kendeng, Jawa Tengah serta kecaman terhadap pemerintahan Joko Widodo yang tidak berpihak terhadap petani Kendeng dan terhadap kasus sengketa tanah serupa di wilayah Indonesia.
Melalui press- release nya, Aliansi Malang Peduli Kendeng, mengecam pemerintah setelah secara tidak langsung membiarkan perusakan alam di Kendeng. Pemerintah mengabaikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober 2016 tentang pemberhentian izin operasi PT. Semen Indonesia dengan perijinan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Aliansi Malang Peduli Kendeng menyampaikan empat tuntutan, diantaranya mendesak Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menghentikan izin operasi PT.Semen Indonesia yang merampas ruang hidup warga. Mendesak Jokowi-JK menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang mengganggu ruang hidup rakyat. Mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk taat hukum terhadap putusan MA PK No. 99 PK/TUN/2016. Serta, mendesak rezim Jokowi-JK untuk menjalankan kedaulatan politik dan ekonomi yang menjalankan reforma agrarian bagi rakyat kecil.
A.R Sofyan, koordinator lapangan aksi bersama menyampaikan akan ada serangkaian acara dari Aliansi Malang Peduli Kendeng untuk meningkatkan kepekaan masyarakat dan mendorong pemerintah bersikap tegas menolak perusakan alam di Kendeng.
“Masyarakat umum adalah elemen yang memiliki kuasa wacana. Sehingga kita perlu mendorong isu ini ke masyarakat untuk menciptakan kepekaan bersama atas masalah yang terjadi di Kendeng. Sedangkan pemerintah, perlu kita desak untuk tidak menutupi masalah yang ada ke masyarakat dengan menyebut ‘semua untuk kesejahteraan Kendeng’. Serta mendesak pemerintah menolak segala bentuk perusakan di daerahnya,” ujarnya.
Aksi yang digelar hingga pukul 13.00 WIB tersebut juga menjadi wadah persatuan berbagai lembaga yang sedang memperjuangkan masalah serupa terkait sengketa tanah. Johanes Giyai, anggota Green Papua, yang ditemui saat aksi menuturkan bahwa permasalahan yang sedang terjadi di Kendeng juga banyak terjadi di wilayah lain, salah satunya di Papua.
“Masalah Kendeng merupakan representasi banyak masalah serupa di Indonesia. Meskipun berbeda wilayah, tujuan utama kami tetaplah sama. Ikut dalam aksi ini adalah bentuk solidaritas kami atas penolakan terhadap segala perampasan tanah di Indonesia,” tutupnya.(dmn/fam/ttm)
