Malang, PERSPEKTIF – Proses pembentukan jurusan Psikologi, dan penaungan program studi (Prodi) Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan Prodi Hubungan Internasional dalam satu jurusan sedang berjalan. Di tengah waktu itu, dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) tengah menyiapkan nama-nama yang memenuhi syarat menjadi ketua jurusan (Kajur).
Menurut Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan, menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Ketua Jurusan harus bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor. Sementara Sekretaris Jurusan (Sekjur) minimal bergelar akademik magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
“Kriteria yang akan kita lihat terutama jabatan akademik, dan saya berharap tentu saja yang sudah Doktor,” ujar Unti Ludigdo, Dekan FISIP UB.
Lebih lanjut, Unti menjelaskan pemilihan Kajur akan dilakukan Januari 2017. Ia kemudian menerangkan waktu itu dipilih karena pemilihan Kajur dilakukan setelah masa jabatan ketua Prodi selesai. Selain itu, kini, pihaknya sedang mempersiapkan laboratorium di fakultas. Ia menambahkan mekanismenya mengikuti aturan yang ada di Universitas.
“Kita mengikuti aturan yang ada dari universitas. Jika dari universitas aturannya harus ada usulan dari dosen-dosen, maka dosen-dosen mengusulkan dan dekan yang menentukan setelah itu di buat Surat Keputusan oleh Rektor,” tambahnya.
Mengacu pada aturan tersebut, mekanisme pemilihan Kajur dilakukan setelah melalui penetapan maksimal dua nama untuk calon Kajur, dan dua nama calon Sekjur melalui rapat jurusan. Kemudian diajukan ke rapat senat fakultas untuk dijadikan pertimbangan dan diajukan ke dekan.
“Senat tidak menentukan, hanya memberikan mempertimbangkan. Yang menentukan tetap dekan,” kata Unti.
Di sisi lain, ketika ditemui Perspektif (18/11), Kaprodi Ilmu Politik, Hilmy Mochtar mengatakan sudah ada surat dari rektor untuk Kajur Politik Pemerintahan dan HI untuk menghadiri seminar. Namun, ia belum mengetahui sampai mana perkembangannya. Ketika ditanya salah satu nama dari Prodi Ilmu Politik yang secara administratif dapat menjadi Kajur, Hilmy menyebut nama Sholih Muadi.
Namun ketika dikonfirmasi, Sholih mengatakan lebih senang menjadi dosen biasa. Kalaupun ia dianggap berpeluang, ia menyerahkannya pada keputusan forum. Sebab ia menganggap ada yang lebih pantas selain dirinya, misalnya Wawan Sobari dari Prodi Ilmu Politik, atau Alifiulahtin Utaminingsih dari Prodi Ilmu Pemerintahan.
“Pak Wawan itu dia mumpuni dari bidang keilmuan dan saya tahu persis mengenai keilmuan beliau dan mungkin kalau dari prodi ilmu pemerintahan ada Ibu Alifiulahtin, dia malah Doktornya dua,” kata Sholih. (hen/ttm/rip)
