Malang, PERSPEKTIF – Pada Selasa (6/2), Dewan Profesor Universitas Brawijaya melibatkan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni dalam pernyataan sikap universitas terkait penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia. Forum pernyataan sikap dilaksanakan sebagai reaksi terhadap kemunduran demokrasi dan sikap politik partisan menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang.
Tim Perspektif berkesempatan untuk mewawancarai Nuhfil Hanani selaku Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya (SAU) seusai sesi pernyataan sikap. Nuhfil memberikan tanggapan mengenai kedudukan universitas terkini dalam menyikapi isu perihal keadaan demokrasi dan tensi politik terkini.
Apakah pernyataan umum yang dilaksanakan ditujukan terkhusus untuk Presiden Joko Widodo?
Pernyataan umum ditujukan untuk hampir seluruh stakeholder, dimulai dari pemerintah pusat, daerah, kecamatan, desa, hingga institusi terkait seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Desakan ini tidak memiliki tendensi apapun dan ditujukan kepada semua pihak di Indonesia, termasuk masyarakat.
Melihat guru besar, para akademisi turun untuk melakukan seruan. Kalau menurut Bapak itu semua, bagaimana kondisi demokrasi di tanah air terkini?
Sekarang, hoax berada dimana-mana, terdapat sikap saling curiga dan segala macamnya. Hal ini menjadi catatan penting. Terdapat caci-maki dalam seluruh lapisan, oleh karenanya, Universitas Brawijaya, civitas akademika, profesor, termasuk profesor emeritus dan mahasiswa, mengimbau semuanya untuk bersikap netral, baik, tidak mencaci-maki. Calon legislatif dan presiden tidak saling menjatuhkan.
Apakah terdapat intervensi terhadap universitas dan bagaimana sifat pernyataan sikap yang dilaksanakan pada hari ini?
Pada hari ini, Universitas Brawijaya tidak mendapatkan intervensi ataupun melakukan intervensi. Institusi tidak melakukan tindakan partisan atau intervensi apapun. Pertemuan hari ini bersifat bebas, tidak ada yang menekan kita. Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan apabila banyak persoalan yang didiamkan, akan menjadi bumerang. Oleh karena itu, bagi kampus, tidak ada kata terlambat, baik besok atau kapanpun, kita boleh menyampaikan kritik atau sikap sebagai wujud demokrasi.
Belakangan ini, terdapat berbagai tudingan terhadap sikap perguruan tinggi yang dipandang melakukan politik partisan dan gerakan yang terstruktur. Bagaimana universitas menyikapi hal tersebut?
Tidak ada, tidak ada. Hal tersebut tidaklah benar dan salah. Kita universitas bersifat independen, kita bebas, dan siapapun tidak bisa mengintervensi kita. Kita tidak mendukung partai apapun, calon apapun. Tidak ada hubungannya.
Terdapat berita bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya dilakukan oleh MK, terbukti melanggar etika dan hingga kini, tidak ada hukuman apapun yang dijatuhkan selain peringatan berat. Bagaimana tanggapan universitas?
Kita semua telah menghimbau KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, red), dan segala institusi terkait untuk melaksanakan Pemilu dengan baik, agar mematuhi aturan apapun, semua telah kita himbau dan hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap hari ini. (mag/cns)
