Malang, PERSPEKTIF– Memasuki awal semester baru, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) mulai melakukan agenda wajib yaitu turun lapang dimana mahasiswa melaksanakan penelitian dengan terjun dan terlibat ke dalam masyarakat secara langsung. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan ini banyak mendapatkan keluhan dari mahasiswa yang merasa terbebani mengenai turun lapang tersebut karena minimnya pendanaan.
Menanggapi hal tersebut, RW (nama inisial, red) salah satu Mahasiswa Sosiologi menuturkan bahwa pihak Program Studi (Prodi) hanya memberikan pendanaan untuk turun lapang sebesar 30 ribu rupiah dan hal tersebut dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa selama turun lapang.
“Saya merasa keberatan dengan dana yang diberikan oleh program studi untuk melaksanakan turun lapang karena uang 30 ribu itu tidak cukup untuk mengakomodir banyak sekali kebutuhan yang harus dikeluarkan masing-masing mahasiswa selama melaksanakan turlap (turun lapang, red),” paparnya.
Perbedaan kondisi ekonomi tiap anggota dalam kelompok pun menjadi kendala tersendiri, RW menyatakan bahwa tidak etis jika pihak Prodi merasa cukup dengan dengan nominal pendanaan turun lapang yang diberikan.
“Mengingat situasi dan kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa juga berbeda. Dan kondisi dari masing-masing kelompok juga berbeda. Sehingga tidak etis rasanya uang 30 ribu rupiah itu dirasa cukup untuk membiayai dan memenuhi kapabilitas dari pelaksanaan turlap (turun lapang, red) itu sendiri bagi mahasiswa,” ungkap RW.
Terkait tersebut, Reffy Afidatul, Kepala Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasigi) Universitas Brawijaya (UB) menyebutkan bahwa memang terdapat keluhan dari mahasiswa angkatan 2021 dan 2022 yang mengalami kesulitan pendanaan yang berkaitan dengan proyek turun lapang.
“Keluhannya juga lumayan bervariasi ya. Selain dari dana turlap yang kurang itu, lebih kepada sistematika turun lapangannya juga,” ungkap Reffy.
Menanggapi keluhan yang ada, Reffy, mengatakan bahwa sejauh ini advokasi Himasigi hanya menampung berbagai aspirasi yang ada dan menyampaikannya kepada dosen terkait.
“Kalau sejauh ini terkait sistematika turun lapangan, advokasi Himasigi hanya menerima keluhan-keluhan saja. Dan terkait mereka butuh uang atau apapun selama ini kami masih belum bantu karena itu kebijakan dari dosen praktikum juga yang mana kita hanya bisa menyampaikan keluhan-keluhan dari teman-teman, tapi sejauh ini penanganannya juga belum maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, D (nama inisial, red) menyampaikan harapannya mengenai pendanaan turun lapang, ia menuturkan agar pendanaan tersebut memang menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa.
“Lebih menyesuaikan saja, soalnya kita kurang paham ke Malang semua akomodasi kami cari sendiri. Kalau nominalnya lebih menyesuaikan ga membebani mahasiswa,” papar D
Sementara itu, Tim Perspektif tidak mendapatkan tanggapan dari Annik Susanti selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Sosiologi terkait keluhan mahasiswa mengenai pendanaan turun lapang karena tidak ada respon sejak dihubungi tanggal 20 November 2023 (rfy/cea/yn)
