Malang, PERSPEKTIF – Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) Universitas Brawijaya (UB) tahun 2022 akan berlangsung pada 26-27 Desember 2022. Dalam Undang-Undang (UU) Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (LKM) Nomor 5 tercantum aturan terkait inklusivitas Pemira bagi mahasiswa disabilitas. Namun, Pusat Layanan Disabilitas (PLD) UB dan mahasiswa disabilitas sendiri tidak dilibatkan dalam wacana tersebut.
Mutiara Devi selaku Ketua Pelaksana Pemira tahun 2022 menjelaskan adanya upaya untuk melibatkan mahasiswa difabel dalam Pemira tahun ini dengan penggunaan buklet dan simulasi e-vote di Instagram.
“Simulasi e-vote ini nanti ditampilkan secara online di Instagram. Jika nanti masih ada mahasiswa kebutuhan khusus yang masih tidak bisa mengakses hal tersebut, bisa lapor ke kami,” jelasnya (16/12).
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dalam persiapan, pihak pelaksana menyamakan fasilitas bagi seluruh mahasiswa dan berencana akan bekerja sama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang menangani terkait mahasiswa disabilitas.
“Kita akan menaungi atau memberi wadah mereka (mahasiswa difabel, red) dengan cara kita bekerja sama. Contohnya dengan UKM Forum Mahasiswa Peduli Inklusi (Formapi, red),” tambah Mutiara.
Meski demikian, Lutfi Amiruddin, Humas PLD UB mengatakan belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh panitia mengenai Pemira Inklusif. Ia menambahkan, mahasiswa penyandang disabilitas harusnya diberi tempat untuk ikut berpartisipasi aktif secara langsung dalam jalannya acara Pemira mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi acara.
“Kamu tidak bisa bilang kalau ini inklusif, bisa diakses oleh teman-temen difabel kalau selama proses perencanaan sampai evaluasi itu tidak melibatkan teman-teman difabel,” terangnya (15/12).
Tak berbeda, Heru Andana, mahasiswa disabilitas dari Fakultas Hukum (FH) UB juga menyatakan belum ada sosialisasi Pemira 2022 bagi para mahasiswa penyandang disabilitas di fakultasnya.
“Sepertinya kurang begitu (sosialisasi kepada mahasiswa disabilitas, red). Mahasiswa disabilitas kurang begitu tahu tentang Pemira,” ujarnya (15/12).
Heru berpendapat, pihak penyelenggara harusnya lebih memperhatikan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas dalam kegiatan Pemira. Contohnya untuk disabilitas tuli bisa disediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan fasilitas tempat duduk bagi disabilitas daksa.
“Mungkin terkait program kerja yang akan diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Eksekutif Mahasiswa UB bisa lebih menjangkau kaum-kaum disabilitas,” harapnya. (mam/cns)
