Malang, PERSPEKTIF – Aliansi Suara Rakdjat (ASURO) menggelar unjuk rasa bertajuk “Seruan Aksi September Masih Hitam: Munir dan Keadilan yang Dipelintir” pada Kamis (8/9) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Aksi ini dilakukan untuk menuntut berbagai hal mulai dari kejelasan kasus pembunuhan Munir sampai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, ASURO juga menyampaikan tuntutan lain seperti mendesak pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM, dan mendorong reformasi birokrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Menuntut dihapusnya pasal bermasalah dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, red) yang berpotensi melanggar HAM, mendesak pemerintah untuk mengusut mafia migas, menolak rancangan revisi UU TNI (Tentara Nasional Indonesia, red) dan dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, red), mendesak eksekutif dan legislatif Kota Malang untuk berpihak kepada rakyat,” sambung salah seorang massa aksi dalam konferensi pers.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Axel John Calvari mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi lain di Kota Batu untuk mengadvokasi isu-isu wilayah.
“Kemudian kami akan melakukan diskusi publik tentang beberapa hal karena advokasi isu masih panjang tidak hanya terjebak dalam aksi simbolik saja tapi juga akhirnya kita ekskalasi isu hingga ke aksi massa yang memang diperlukan,” tambahnya.
Aksi ini diawali dengan long march menuju Gedung DPRD Kota Malang. Massa kemudian melakukan mimbar bebas dan membaca tuntutan mereka. Demonstrasi ini lalu diakhiri dengan konferensi pers.(fkm/ahi/gra)
