Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Sosialisasi Oprec Kapel PKK Maba Terlambat, Ketua DPM: Kendala ada di CO Komisi UU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

 

Malang, PERSPEKTIF – Pengumuman Open Recruitment Ketua Pelaksana Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKK MABA) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) baru saja dibuka. Pengumuman tersebut diinformasikan melalui Official Account (OA) Line Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada 21 Mei 2017.

Informasi tersebut menimbulkan keresahan dikalangan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Pasalnya tidak ada sosialisasi kepada himpunan sebagai Steering Committee (SC) terlebih dahulu.

 “Oprec PKK MABA ini belum ada sosialisasi dengan pihak himpunan dan kita belum tahu bagaimana format SC, kita hanya tiba-tiba menerima informasi oprec dan UU yang sudah jadi,” Ungkap Robertus, Ketua Himpunan Ilmu Politik (Himapolitik) ketika ditemui awak Perspektif.

Lebih lanjut, Robertus juga menambahkan bahwa pemberian informasi langsung mealui OA dianggap tidak efektif, karena tidak semua mahasiswa mengikuti OA DPM dan informasi yang terkesan mendadak tersebut akan berdampak pada kurangnya persiapan pada calon ketua pelaksana.

“Kalau dari Himapolitik PKK MABA ini terlalu prematur, karena belum ada sosialisasi apa-apa, sebelum menghasilkan sesuatu setidaknya ada omongan terlebih dahulu, ternyata bukan hanya Himpolitik yang belum diberitahu, jadi teman-teman HMJ kaget,” ujarnya.

Ditemui secara terpisah, hal senada juga diungkapkan oleh Dinia Insana, Ketua Himpunan Ilmu Komunikasi (Himanika).

“Masalah PKK MABA adalah kepentingan satu FISIP, sebaiknya kita disosialisasikan dulu sebelum informasi oprec di share. Seharusnya kita juga mengetahui prosedural kepanitian tahun ini,” jelas Dinia.

Menanggapi keresahan tersebut, Jefrie Nandy Satria selaku Ketua DPM FISIP UB 2017 menjelaskan mengenai keterlambatan sosialisasi oleh pihak DPM.

“Pemberian informasi dadakan karena ada kendala di internal DPM sendiri, terutama kendala tersebut ada di CO komisi UU karena pihaknya ada permasalahan urgent yang harus diselesaikan sehingga belum sempat mengadakan sosialisasi,” tutur Mahasiswa Ilmu Politik tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan, DPM telah membuka forum diskusi dengan LKM pada hari selasa (23/5), bertempat di Sekretariat DPM FISIP. Agenda tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisai dan mengetahui langsung tanggapan serta meminta saran terkait sistem kepanitiaan PKK MABA. (frd/pch/zil)

(Visited 284 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts