Malang, PERSPEKTIF – Hari Pendidikan Nasional yang diperingati tiap 2 Mei dimanfaatkan elemen mahasiswa untuk menyuarakan isu komersialisasi pendidikan. Aliansi yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Jawa Timur regional Malang, BEM se-Universitas Brawijaya (UB) dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB).
Aksi pada Senin (2/5) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)menyuarakan lima tuntutan terkait kondisi pendidikan saat ini. Lima tuntutan tersebut antara lain penurunan anggaran perguruan tinggi, kepastian Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ditengah bertambahnya jumlah PTN, kejelasan nasib beasiswa BBP-PPA dan PPA, kenaikan UKT serta status pendidikan vokasi terutama di UB.
Humas aksi, M. Zahid menyatakan bahwa isu tersebut lebih dirasakan langsung dan lebih penting. “Isu tersebut penting dan dapat dirasakan langsung. Dibandingkan dengan isu PTN-BH yang belum terjadi. Isu tersebut juga mengangkat vokasi yang sekarang berstatus sebagai unit usaha UB,” jelas Zahid.
Menurtnya, aksi ini bukan perkara momentum, tapi juga akan di-follow up oleh BEM-SI ke pemerintah pusat. Selain itu, ia mengungkapkan tidak semua BEM fakultas di UB ikut dalam aksi ini. “Secara kelembagaan, BEM fakultas yang tidak ikut serta adalah BEM Fakultas Teknik, BEM Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),” ungkap Zahid.
Ketika ditemui terkait sikap BEM FISIP untuk tidak ikut serta dalam aksi menolak komersialisasi pendidikan, Presiden BEM FISIP UB, Fajar Surya Dewantara menyatakan BEM FISIP tidak ikut serta dalam aksi tersebut karena substansi dan urgensi alur yang belum jelas. Menurutnya, BEM FISIP lebih fokus mengangkat isu pendidikan terkait Program Vokasi UB.
“Semua fakultas InsyaAllah mendukung Vokasi UB dengan ikut mengisi petisi yang beberapa hari lalu diadakan, termasuk BEM FISIP UB. Secara lembaga, kami tidak ikut aksi karena substansi mengenai urgensi alur ke DPRD belum clear,” ungkap Fajar. (ika)
