Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Hari Pendidikan Nasional, Mahasiswa Angkat Isu Komersialisasi Pendidikan

BERANGKAT - Mobilisasi massa aksi menolak komersialisasi pendidikan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) dan BEM Fakultas se-UB menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (2/5). (Ika/Perspektif)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
BERANGKAT - Mobilisasi massa aksi menolak komersialisasi pendidikan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) dan BEM Fakultas se-UB menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (2/5). (Ika/Perspektif)

BERANGKAT – Mobilisasi massa aksi menolak komersialisasi pendidikan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) dan BEM Fakultas se-UB menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (2/5). (Ika/Perspektif)

Malang, PERSPEKTIF – Hari Pendidikan Nasional yang diperingati tiap 2 Mei dimanfaatkan elemen mahasiswa untuk menyuarakan isu komersialisasi pendidikan. Aliansi yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Jawa Timur regional Malang, BEM se-Universitas Brawijaya (UB) dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB).

Aksi pada Senin (2/5) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)menyuarakan lima tuntutan terkait kondisi pendidikan saat ini. Lima tuntutan tersebut antara lain penurunan anggaran perguruan tinggi, kepastian Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ditengah bertambahnya jumlah PTN, kejelasan nasib beasiswa BBP-PPA dan PPA, kenaikan UKT serta status pendidikan vokasi terutama di UB.

Humas aksi, M. Zahid menyatakan bahwa isu tersebut lebih dirasakan langsung dan lebih penting. “Isu tersebut penting dan dapat dirasakan langsung. Dibandingkan dengan isu PTN-BH yang belum terjadi. Isu tersebut juga mengangkat vokasi yang sekarang berstatus sebagai unit usaha UB,” jelas Zahid.

Menurtnya, aksi ini bukan perkara momentum, tapi juga akan di-follow up oleh BEM-SI ke pemerintah pusat. Selain itu, ia mengungkapkan tidak semua BEM fakultas di UB ikut dalam aksi ini. “Secara kelembagaan, BEM fakultas yang tidak ikut serta adalah BEM Fakultas Teknik, BEM Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),” ungkap Zahid.

Ketika ditemui terkait sikap BEM FISIP untuk tidak ikut serta dalam aksi menolak komersialisasi pendidikan, Presiden BEM FISIP UB, Fajar Surya Dewantara menyatakan BEM FISIP tidak ikut serta dalam aksi tersebut karena substansi dan urgensi alur yang belum jelas. Menurutnya, BEM FISIP lebih fokus mengangkat isu pendidikan terkait Program Vokasi UB.

“Semua fakultas InsyaAllah mendukung Vokasi UB dengan ikut mengisi petisi yang beberapa hari lalu diadakan, termasuk BEM FISIP UB. Secara lembaga, kami tidak ikut aksi karena substansi mengenai urgensi alur ke DPRD belum clear,” ungkap Fajar. (ika)

(Visited 482 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts