Malang, PERSPEKTIF– Senin sore (28/10), Aliansi Malang Bergerak (AMB) melakukan aksi dan long march dari Alun-Alun Merdeka Malang hingga depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Aksi yang diikuti oleh Front Masyarakat Anti Oligarki (FMAO) dan Front Masyarakat Demokrasi (FMD), dua aliansi yang juga tergabung dalam aksi Reformasi Dikorupsi September lalu ini menuntut beberapa hal kepada pemerintah.
Prasetyo, juru bicara AMBmengatakan bahwa dalam aksi ini mereka menuntut pembebasan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),pembatalan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), serta jaminan perlindungan HAM kepada masyarakat secara komprehensif.
“Aksi ini menekankan tuntutan pengesahan Perppu RUU KPK, pembebasan kawan-kawan aktivis HAM, dan menuntut pemerintah agar menjamin perlindungan HAM seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Prasetyo juga menambahkan bahwa aksi juga menyuarakan berbagai tuntutan yang telah disuarakan pada aksi pada 23-24 Septembersilam.“Ada juga tuntutan dari aksi sebelumnya, seperti pengesahan RUU PKS, dan penghapusan RUU Pemasyarakatan, Agraria, serta Pendidikan Tinggi,” ungkap Prasetyo.
Dalam orasinya, Abdurrahman Sofyan, salah satu peserta aksi mengatakan bahwa pemerintahan oligarki adalah sumber dari segala ketimpangan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat. “Semua permasalahan ini tidak terlepas dari pemerintahan yang oligarki,” teriakaktivis HAM tersebut.
Terkait dengan HAM, Sofyan juga mengatakan bahwa perlindungan HAM di Malang mengalami kondisi yang kritis. Tindakan aparat yang mengintai aktivitas privat dan akademik masyarakat Malang menjadi persoalan perlindungan HAM di Malang. “Kita ngopi sajasudah diintai oleh para intel. Kalau begini, Malang sedang tidak baik-baik saja” tegas Sofyan.
Arah politik oligarki menjadi pemicu skeptisme masyarakat terhadap kinerja pemerintah Indonesia. Hal tersebut yang membuat Sofyan dan massa AMB lainnya mendesak adanya Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah nasional. “Maka pada sore ini, kami menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah,” Pungkas Sofyan. (mim/ptr)
Pingback: Pers Kampus: Jurnalisme Berbasis Kerakyatan, Bukan Berbasis Keuntungan - Himmah Online