Sebelum membaca opini ini, mari kita akui saja sebuah kenyataan bahwa UB memang kampus inklusif, tetapi hanya untuk mahasiswa disabilitas. Tidak untuk beragam identitas dan ekspresi gender.
Seharusnya, kata inklusif tidak ada disana. Saya enggan sekali mengaitkan UB dengan kata “inklusif,” sebab itu sudah mereduksi banyak sekali hal tentang apa yang sedang diperjuangkan mahasiswa disabilitas, dengan muatan apa yang dibawa oleh kata inklusif itu sendiri. Slogan inklusif dengan isu disabilitas itu tidak selalu berbanding lurus, dan ini pula terjadi akibat penggunaan slogan dengan serampangan dan reduksi terus menerus. Apa boleh buat, untuk menulis tulisan ini, kita gunakan saja terminologi yang paling dibangga-banggakan itu, meski nirmakna.
Gagasan inklusi membawa bobot moral dan politis yang begitu besar, maka perlu digunakan pada tempatnya saja. Sebelum ia diproduksi dengan masif sebagai omong-omong terbesar agenda pendidikan tinggi dewasa ini, atau, isu politik saat ini.
Mengutip pemberitaan Kavling10, perihal pemaparan materi di PKKMB Fakultas Vokasi yang memuat materi mahasiswa harus menjauhkan diri dari LGBT. Materi tersebut diisi oleh Mukhammad Kholid Mawardi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Vokasi.
Dalam pemberitaan yang sama, Kholid menjelaskan bahwa sebagai kampus inklusif, UB hanya bersedia melihat perbedaan suku, agama, dan kepercayaan, tetapi tidak dengan identitas gender yang dianggap penyimpangan. UB punya rumpun humaniora yang memiliki kajian gender, namun seruan bahwa LGBT adalah penyimpangan masih bisa terdengar di kampus ini sungguh-sungguh sebuah kontradiksi. Ternyata, inklusif yang selama ini diterapkan UB adalah inklusif selektif normatif.
Haruskah saya mengulang definisi inklusif? Segala yang mendasar di UB saja sungguh sulit untuk dibilang memadai, apa lagi inklusif. Slogan kampus ini mendahului segala yang dimilikinya, dan saya tidak ingin lagi mengulangi sesuatu yang sudah sangat mendasar seperti definisi inklusif. Seharusnya kita sudah bergerak lebih jauh dari mengulang definisi.
Kegagalan UB untuk memberikan ruang aman untuk mahasiswanya saja sudah sebuah masalah. Fasilitas mendasar untuk mahasiswa disabilitas saja tidak merata. Belum diakumulasikan dengan masalah-masalah lain. Jadi, rasanya slogan inklusif di UB sekiranya harus ditinjau kembali, menimbang begitu banyaknya kegagalan mendasar yang terus berlangsung di kampus ini.
Kalau pun UB mau menyebut dirinya inklusif, itu pun harusnya kampus memberikan bintang kecil di bawah slogannya, yang berbunyi, Hanya untuk suku, ras, agama, disabilitas. Terkecuali kelompok dengan ragam identitas gender. Terkecuali dengan kelompok penyandang disabilitas yang belum terakomodir. Dan pengecualian lainnya. Dengan begitu, inklusivitas di UB sudah naik satu tingkat menjadi pengetahuan yang akan dibawa oleh mahasiswa sebagai cara untuk mereka menavigasi diri di kampus yang tidak sepenuhnya inklusif ini,.
Mengapa saya menggunakan kata tidak sepenuhnya inklusif?
Ada sebagian kebenaran yang telah hidup bersama saya selama 3 semester terakhir. Bahwa UB memang memiliki segelintir orang yang memang betul-betul peduli dengan isu inklusivitas. Walau terbatas dalam isu disabilitas, walau tidak banyak juga yang bisa mereka lakukan, walau saya sendiri tergelitik mendengar kata inklusif. Namun, jika saya menggunakan frase “tidak inklusif,” itu sama saja dengan mendiskreditkan orang-orang yang telah berupaya menghidupkan isu ini meski sukarnya bukan main.
Setelah 3 semester di sosiologi, dan berurusan dengan berbagai macam orang, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan yang bunyinya hampir selalu sama. “Menurutmu, sebagai mahasiswa disabilitas, UB udah inklusif belum?”. Belakangan, pertanyaan ini sukar dijawab sebab saya tidak bisa lagi dengan sesumbar berbicara tentang ableisme dan tokenisme seperti awal-awal semester lalu, meski pendapat saya tentang FISIP dan UB tetap tidak berubah sejak saya menuliskannya di laman-laman situs pers mahasiswa.
Saya telah menerima berbagai sistem penunjang yang membuat kehidupan kampus saya cukup aman. Tidak bisa disebut tidak inklusif, tapi susah juga kalau disebut inklusif. Karenanya setiap kali seseorang bertanya demikian, saya selalu berupaya untuk memberi penafian bahwa inklusivitas yang saya terima memiliki konteksnya masing-masing.
Bagaimana slogan inklusif yang dikoar-koarkan itu dibandingkan dengan pengetahuan yang saya terima tentang kenyataan inklusivitas di UB? Bagaimana dengan tulisan-tulisan saya sebelumnya? Di sisi lain, berbagai akses penunjang yang saya terima, spesifik sebagai mahasiswa disabilitas netra di jurusan sosiologi, membuat saya harus menghadapi paradox paling ganjil yang saya temukan sepanjang saya memikirkan tentang isu ini.
saya masih dapat menunjukkan berbagai bentuk ketidakinklusifan di kampus yang sama dengan kampus yang membuat saya dapat menjalani perkuliahan dengan cukup aman. Saya tidak sedang berbicara tentang fasilitas yang sama sekali tidak ada, atau institusi yang sepenuhnya membiarkan mahasiswa disabilitas mengurus dirinya sendiri.
Namun, pengalaman tersebut juga membuat saya semakin sulit menerima kata “inklusif. Akses yang saya terima muncul dari pertemuan antara kebutuhan saya, program studi tempat saya belajar, orang-orang yang kebetulan bekerja dengan saya, kemauan individu untuk membantu, serta sistem yang memang tersedia. Saya bisa mendapatkan dukungan di satu tempat, tetapi belum tentu mendapatkan pengalaman yang sama di tempat lain. Saya bisa merasa cukup aman sebagai mahasiswa Sosiologi, tetapi pengalaman itu tidak serta-merta dapat saya jadikan bukti bahwa seluruh mahasiswa disabilitas di UB mengalami hal yang sama.
Sebab jika inklusivitas baru terasa ketika saya bertemu orang yang tepat, berada di ruang yang tepat, dan memperoleh dukungan yang tepat, apakah yang sedang saya alami merupakan inklusivitas sebuah institusi, atau sekadar kecakapan saya menavigasi diri, yang, kebetulan, bertemu dengan sistem yang akomodatif?
Isu inklusivitas jauh lebih kompleks dari hanya sekadar pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Bagaimana saya memulai esai ini dengan uraian panjang seperti diatas adalah bagaimana saya menunjukan bahwa inklusivitas UB yang selama ini digaungkan hanya berputar di situ-situ saja, diisi oleh orang yang itu-itu saja, dan berisi hal-hal yang sama sejak saya menulis untuk pers mahasiswa.
Jadi, seandainya kampus tidak mau dipusingkan dengan semua isu yang seharusnya dipayungi kampus inklusif, ya, berikan saja penafian seperti yang saya sarankan. Atau ubah saja slogan kampus inklusif itu menjadi kampus eksklusif, atau kampus kontradiktif, atau kampus performatif. Itu lebih sesuai menimbang apa yang terjadi di Fakultas Vokasi, sambil melihat bagaimana UB tetap berupaya untuk mahasiswa disabilitas dan terus menyerukan anti LGBTQ yang menggerus ruang aman mahasiswanya yang lain.
