Malang, PERSPEKTIF – Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan diskusi mengenai kebijakan Kampus Merdeka di Gazebo Raden Wijaya pada Rabu (19/2) malam. Kebijakan Kampus Merdeka dianggap berorientasi pasar yang terlihat dari poin-poin kebijakannya.
Salah satu poin kebijakan Kampus Merdeka yaitu terkait pengaturan sistem magang mahasiswa menjadi lebih lama. Daniel Alexander Siagian sebagai salah satu pemateri, mengkritik kebijakan Kampus Merdeka yang mengeksploitasi kekayaan intelektual mahasiswa lewat program magang satu tahun.
“Kebijakan Kampus Merdeka tidak akan memerdekakan mahasiswa. Magang satu tahun justru akan mengeksploitasi kekayaan intelektual mahasiswa,” ungkap Daniel.
Daniel turut menyayangkan kebijakan Kampus Merdeka yang erat dengan PTN-BH akan menjadi suatu hal yang sia-sia bagi kampus. Selain itu, kebijakan tersebut akan mengintervensi independensi kampus sebagai institusi pendidikan yang independen.
“Bagaimana kampus bisa merdeka jika selalu diintervensi dengan kepentingan perusahaan?” Lanjut Daniel.
Menurut Yustika Citra Mahendra, poin selanjutnya mengenai pembukaan program studi baru yang dipermudah juga menjadi sinyal pro pasar.
“Banyak prodi (program studi, red) yang dibuka oleh kampus demi memenuhi permintaan pasar,” tambah dosen yang akrab disapa Mahe tersebut.
Kebijakan Kampus Merdeka turut membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh mata kuliah dari program studi, fakultas, dan universitas lain – kecuali Jurusan Pendidikan dan Kedokteran. Mahe justru mengkritik kebijakan tersebut yang mengurangi profesionalitas dan spesialisasi keilmuan, serta memberi ketidakadilan terhadap jurusan yang tidak disertakan dalam kebijakan tersebut.
“Justru orientasi pendidikan yang berorientasi pasar akan mengurangi profesionalitas ilmu,” tegas Mahe sebagai pemateri pada diskusi ini.
Salah satu peserta diskusi, Muhammad Raffy Nugraha, menyayangkan kebijakan Kampus Merdeka yang justru dapat mempermudah kampus dengan akreditasi A menjadi PTN-BH. Menurutnya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa akan terdampak akibat diresmikannya kedua kebijakan tersebut.
“Iya, kalau kampus merdeka dan PTN-BH sudah jalan. UKT kita bisa naik,” ungkap Raffy.
“Semoga Kampus Merdeka dapat mengayomi seluruh mahasiswa, termasuk yang kurang mampu atau kawan-kawan difabel,” pungkasnya.
(mim/dmr/rns)
