Malang, PERSPEKTIF – Aksi simbolik pelayangan surat untuk presiden sebagai bentuk protes terhadap negara dalam momentum September Hitam berlangsung di Balai Kota Malang (30/9). Agenda tersebut menjadi puncak rangkaian Pekan Rakjat yang dilaksanakan Aliansi Soeara Rakjat (ASURO) sejak 23 September 2021.
Rilis pers yang dikeluarkan ASURO mengajukan 6 tuntutan kepada presiden. Di antaranya kasus HAM, pelemahan KPK, RUU P-KS, Omnibus Law, konflik agraria, dan pembungkaman kebebasan akademik. Tuntutan-tuntutan tersebut menegaskan sikap ASURO atas demokrasi Indonesia yang dianggap gagal menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945.
Abdul selaku juru bicara ASURO mengatakan bahwa aliansi ini memang belum lama terbentuk. Namun, perencanaan rangkaian dapat dilakukan bersama beragam elemen masyarakat, seperti mahasiswa, lembaga non-pemerintah, hingga organisasi pergerakan.
“Ada beberapa agenda yang kami laksanakan, seperti diskusi kepada masyarakat Gemulo untuk memberikan pencerdasan kepada kita bahwa isu lingkungan tidak sesederhana yang orang-orang bayangkan. Kami juga melaksanakan nobar dan diskusi konflik agraria di Indonesia,” kata Abdullah.
Ia menegaskan bahwa rangkaian yang ada dimaksudkan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat dan mahasiswa. Menurutnya, penting agar masyarakat memahami permasalahan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.
“Fokus utama kami sebelum hari puncak memang untuk melakukan pencerdasan, agar teman-teman dibekali ilmu pengetahuan, pengalaman, supaya kemudian tidak salah langkah dalam hal pengawalan suatu isu,” tambahnya.
Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan ASURO sebelumnya adalah agitasi dan propaganda melalui aksi kamisan, safari lingkungan dan ziarah HAM menuju mata air Gemulo, serta mengadakan diskusi serial seputar demokrasi. Di samping tuntutan yang diajukan, aksi ini sekaligus sebagai peringatan atas ketidakhadiran negara dalam penegakan hukum yang adil. (sar/rff)
