Lompat ke konten

Kenyamananmu Adalah Produk Politik: Berhenti Berpura-pura Tidak Tahu

ilustrasi: Ida Ayu Ofel Septyan
ilustrasi: Ida Ayu Ofel Septyan
Oleh: Salwa Azhira*

Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak, bukan sekadar scroll melewati berita
tentang banjir di permukiman kumuh, bukan sekadar double-tap pada foto petani yang
kehilangan lahannya, dan bertanya dari mana kenyamanan hidupku sebenarnya berasal?
Kopi yang kita minum setiap pagi. Baju yang kita pakai. Udara conditioner yang
mendinginkan kamar sementara di luar sana ada yang tidur di kolong jembatan dengan keringat
yang tak pernah kering. Semua itu bukan sekadar produk yang kita beli. Semua itu adalah ujung
dari sebuah rantai panjang yang di pangkalnya ada tubuh-tubuh yang lelah, paru-paru yang
tercemar, dan tidur yang tak pernah nyenyak.
Kenyamanan yang kita rasakan bukan kebetulan. Kenyamanan tersebut adalah hasil dari
sebuah sistem yang dirancang dan terus dilanggengkan agar sebagian orang bisa hidup enak di
atas ketidaknyamanan yang dipaksakan kepada orang lain.

Kota Bukan Milik Semua Orang yang Tinggal di Dalamnya
Bayangkan kota sebagai sebuah mesin raksasa. Ia terus berputar, menyerap sumber daya,
mengolahnya, lalu mendistribusikannya kembali kepada para penghuninya. Namun ada satu
pertanyaan mendasar yang jarang kita ajukan, siapa yang mengendalikan katup distribusi itu?
Urban Political Ecology (UPE), sebuah kerangka analisis yang menelaah relasi antara kota,
ekologi, dan kekuasaan memberikan jawaban bahwa distribusi sumber daya di dalam kota tidak
pernah netral. Ia selalu dibentuk oleh relasi kekuasaan, oleh modal kapital, aparatus negara,
kebijakan tata ruang, serta bentuk-bentuk diskriminasi struktural yang sering kali telah begitu
dinormalisasi hingga tidak lagi terlihat (Gandy, 2022). Studi klasik Erik Swyngedouw mengenai
distribusi air di Guayaquil menunjukkan bahwa fenomena kelangkaan air yang dialami
masyarakat miskin bukanlah akibat keterbatasan alam. Ia merupakan hasil dari relasi kuasa
antara negara, kapital, dan infrastruktur yang secara sistematis mengalihkan akses kepada
mereka yang mampu membayar (Swyngedouw, 1997 dalam Gandy, 2022). Dengan kata lain,
bukan alam yang menentukan siapa yang haus dan siapa yang tidak. Sistemlah yang
memutuskannya.
Dan sistem itu tidak berdiri jauh dari kehidupan kita. Ia direproduksi setiap hari,
termasuk melalui pilihan-pilihan konsumsi yang sering kita anggap sepele. Ketika seseorang
membayar lebih mahal untuk tinggal di kawasan yang dipasarkan sebagai “hijau”, “bersih”, dan
“nyaman”, ia sebenarnya tidak hanya membeli properti. Ia juga berpartisipasi dalam proses yang
oleh para peneliti disebut ecological gentrification, sebuah situasi di mana peningkatan kualitas
lingkungan justru memicu kenaikan harga ruang kota dan secara perlahan mengusir komunitas
miskin yang sebelumnya tinggal di sana (Dooling, 2009 dalam Gandy, 2022). Ironisnya, bahkan
wacana tentang “kota hijau” dan “keberlanjutan” dapat berubah menjadi instrumen penggusuran.
Bahasa lingkungan yang terdengar mulia sering kali digunakan sebagai legitimasi untuk
“membersihkan” kota dari mereka yang dianggap tidak sesuai dengan estetika urban yang
diinginkan. Dengan kata lain, kenyamanan sebagian orang sering kali dibangun di atas
perpindahan paksa orang lain.

Tubuhmu Adalah Peta Ketidakadilan
Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih dekat lagi, tubuh kita sendiri. UPE
mengajarkan kita untuk memahami tubuh manusia bukan sekadar sebagai unit biologis,
melainkan sebagai sebuah “ekosistem kecil yang bersifat politis” (Gandy, 2022). Apa yang
masuk ke dalam tubuh (udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan)
adalah cerminan langsung dari posisimu dalam hierarki kota.
Polusi udara tidak menyebar secara merata. Ia terkonsentrasi di kawasan-kawasan di
mana orang miskin, orang kulit berwarna, dan kelompok marjinal tinggal, bukan karena
kebetulan geografis, tetapi karena keputusan politik tentang di mana pabrik dibangun, di mana
jalan tol dilewatkan, dan di mana tempat pembuangan limbah ditempatkan (Pulido, 1994; 2016,
dalam Gandy, 2022). Penelitian tentang “urban chemosphere” (lingkungan kimia yang kompleks
di area perkotaan, yang mencakup atmosfer, air, dan tanah yang dipengaruhi secara intensif oleh
aktivitas manusia) menunjukkan bahwa paparan terhadap bahan kimia beracun di lingkungan
kerja dan permukiman urban secara tidak proporsional menimpa perempuan, kelas pekerja, dan
komunitas yang terpinggirkan (Murphy, 2006, dalam Gandy, 2022).
Dan kemudian ada soal tidur. Gandy menyebut sebuah fenomena yang sangat nyata
namun nyaris tidak pernah kita bicarakan sebagai isu politik, sleep deficit (defisit tidur), yang
diderita oleh populasi yang terpapar kombinasi polusi cahaya, kebisingan yang berlebihan, dan
ketidakamanan korporeal. Dalam dokumenter Cities of Sleep (2015) karya Shaunak Sen, salah
satu tokohnya yang kelelahan di Delhi mendeklarasikan bahwa kurang tidur adalah garis batas
antara “ada dan tidak ada” (dalam Gandy, 2022). Tidur yang nyenyak bukan sekadar urusan
kasur dan bantal. Ia adalah hak yang secara sistematis dirampas dari mereka yang tinggal di
lingkungan yang bising, berbahaya, dan tidak aman. Sementara kita tidur nyenyak di bawah
pendingin ruangan dengan white noise dari Spotify, ada yang tidak bisa tidur karena pabrik di
sebelah rumahnya tidak pernah berhenti beroperasi. Ini bukan sekadar perbedaan gaya hidup. Ini
adalah geografi kekuasaan yang terukir di dalam tubuh manusia.

Konsumerisme adalah Sistem, Bukan Sekadar Pilihan Pribadi
Di titik ini kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Sering kali persoalan
lingkungan direduksi menjadi masalah pilihan individu, membeli produk ramah lingkungan,
mengurangi plastik, atau memilih merek yang lebih etis. Tindakan-tindakan tersebut memang
tidak sepenuhnya tidak berarti, tetapi ia menjadi bermasalah ketika berhenti di sana. Sebab
konsumerisme bukan sekadar kumpulan pilihan pribadi yang buruk. Ia adalah sebuah sistem
yang diproduksi secara politis.
Gandy mengingatkan kita bahwa paradigma berbasis sistem dalam ekologi urban kini
telah menjadi “idiom ilmu sosial yang esensial yang sedang mendapatkan jangkauan intelektual
dalam wacana resiliensi ‘Anthroposen adaptif'” (Gandy, 2022). Artinya, bahkan narasi tentang
“keberlanjutan” dan “resiliensi” kota pun seringkali beroperasi dalam logika yang sama dengan
sistem yang menghasilkan ketidakadilan itu sendiri, ia menawarkan solusi teknis tanpa
mempertanyakan siapa yang berkuasa dan siapa yang menderita.
Ketika korporasi besar mengkampanyekan carbon offset sambil terus mengekstraksi
sumber daya dari wilayah masyarakat adat; ketika pengembang properti membangun “green
building” di atas lahan yang sebelumnya adalah ruang hidup komunitas miskin; ketika
pemerintah kota berbicara tentang “smart city” sambil terus membiarkan kawasan informal tanpa
sanitasi layak, itulah bentuk konsumerisme dan kapitalisme hijau yang sesungguhnya. Ia tidak
menyelesaikan masalah. Ia memindahkan beban masalah kepada mereka yang paling tidak
berdaya untuk melawannya.
Ia (konsumerisme) membuat orang percaya bahwa membeli produk tertentu adalah
bentuk aktivisme. Tanggung jawab struktural kemudian dialihkan menjadi tanggung jawab
individual. Akibatnya, banyak orang lupa bahwa kenyamanan mereka tidak semata-mata hasil
dari kerja keras pribadi. Ia juga merupakan produk dari sebuah sistem yang secara terus-menerus
memproduksi penderitaan di tempat lain, di tubuh orang lain, di wilayah lain, di kota-kota yang
tidak terlihat dari jendela apartemen modern.

“Awake” Bukan Sekadar Sadar, tetapi Bertanggung Jawab

Lalu apa yang bisa dilakukan?
Langkah pertama adalah berhenti memisahkan “isu kemanusiaan” dari kehidupan
sehari-hari. Seperti yang ditegaskan dalam pendekatan UPE, kota merupakan jaringan relasi
yang saling terhubung secara global (Keil, 2011 dalam Gandy, 2022). Kemiskinan di kampung
nelayan tidak terpisah dari kebijakan investasi di pusat kota. Banjir di permukiman padat tidak
terpisah dari pembangunan pusat perbelanjaan yang menutup daerah resapan air. Semua proses
ini saling terhubung dan tidak seorang pun benar-benar berada di luar jaringan tersebut.
Langkah kedua adalah mempertanyakan narasi keberlanjutan yang tidak berbicara
tentang kekuasaan. Keberlanjutan tanpa keadilan bukanlah keberlanjutan, ia hanya cara baru
untuk mempertahankan ketidaksetaraan dengan kemasan yang lebih hijau. Sebuah kota tidak
dapat disebut berkelanjutan jika keberlanjutan itu dicapai dengan memindahkan beban
lingkungan kepada kelompok yang lebih rentan.
Langkah ketiga adalah mengakui privilese yang kita miliki. Bukan untuk menumbuhkan
rasa bersalah yang melumpuhkan, tetapi sebagai titik berangkat untuk bertindak. Gandy
menekankan pentingnya membangun mode produksi pengetahuan yang kolaboratif, di mana
komunitas akar rumput diposisikan sebagai mitra, bukan sekadar objek penelitian atau belas
kasihan (Gandy, 2022). Being awake, tidak berhenti pada memahami ketidakadilan. Ia berarti
menggunakan posisi, suara, dan sumber daya yang kita miliki untuk menantang sistem yang
memproduksi ketidakadilan tersebut.
Tidak ada yang meminta seseorang hidup dalam penderitaan sebagai bentuk solidaritas.
Itu bukan poinnya. Poinnya adalah kenyamanan seharusnya tidak dibangun di atas sistem yang
membuat orang lain tidak bisa nyaman. Dan selama sistem itu masih beroperasi, selama
distribusi sumber daya kota masih dikendalikan oleh logika kapital yang meninggalkan yang
paling rentan di garis terdepan krisis ekologi dan sosial, maka diam adalah bentuk keterlibatan.
Tidak seorang pun harus merasa bersalah karena lahir dalam kondisi yang lebih beruntung.
Tetapi setiap orang bertanggung jawab atas pengetahuan yang ia miliki setelah memahami
bagaimana sistem ini bekerja. Karena sering kali kita tidak benar-benar “terlelap” karena kurang
cerdas. Kita terlelap karena sistem ini memang dirancang agar kita terus mengonsumsi, terus
merasa nyaman, dan terus percaya bahwa kenyamanan itu datang tanpa konsekuensi bagi siapa
pun.
Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah “terbangun”.
Pertanyaannya adalah: apa yang akan kita lakukan setelah membuka mata.

Daftar Pustaka:
Gandy, M. (2022). Urban political ecology: a critical reconfiguration. Progress in Human
Geography, 46(1). https://doi.org/10.1177/03091325211040553

(Visited 42 times, 1 visits today)
*) Penulis Merupakan Staf Redaksi LPM Perspektif sekaligus Mahasiswa Sosiologi Angkatan 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts

Apa yang kamu cari?