Malang, PERSPEKTIF — Regulasi peliputan untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) diangkat oleh panitia mahasiswa Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) Universitas Brawijaya (UB) dalam konferensi pers pada Selasa, 4 November 2025. Sosialisasi regulasi peliputan menuai polemik dan keberatan dari kalangan LPM yang menilai aturan larangan menulis berita negatif dari panitia Pemira akan membatasi ruang gerak pers. Kontradiksi argumen disampaikan oleh panitia dosen Pemira yang menilai seharusnya LPM tetap independen dan boleh menyampaikan kritik.
Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Panitia Mahasiswa Pemira menegaskan perlunya LPM untuk menulis pemberitaan yang bercitra positif dan tidak mencemarkan nama baik kampus. Hal ini dilakukan demi mendukung berjalannya rangkaian acara Pemira dengan lancar. Pernyataan Ketua Panitia Mahasiswa jelas bertentangan dengan kode etik dan prinsip independensi dari LPM.
Permintaan peliputan bercitra baik ini sontak memicu kegeraman dari banyak LPM di UB. Ruth, salah seorang perwakilan LPM Kavling, menyampaikan keberatannya dan menegaskan bahwa panitia mahasiswa Pemira seakan-akan menekankan reputasi dibandingkan kredibilitas dan transparansi.
“Kalau membutuhkan LPM untuk memberitakan supaya ada suara mahasiswa, kenapa ada kebijakan yang malah terkesan merepresi dan membatasi ruang gerak LPM sendiri?” ujar Ruth (10/11).
Azka sebagai Pimpinan Redaksi LPM Indikator turut menyampaikan pendapatnya dengan menambahkan bahwa meskipun upaya penjelasan alur liputan dari panitia mahasiswa Pemira patut diapresiasi, menurutnya proses penyusunannya justru tidak transparan.
“Yang kami takutkan tentunya adalah nanti saat kita melakukan reportase ternyata terdapat halangan yang gak seharusnya dilakukan. Kalau dari harapan saya, panitia itu tentunya harus berkomunikasi secara intensif dengan pihak Persma (red: Pers Mahasiswa) supaya ada keterlibatan kita di dalam regulasinya,” tegasnya (14/11).
Keterangan berbeda datang dari perwakilan panitia dosen Pemira, Barka, yang menyampaikan perlunya LPM untuk tetap memberitakan kenyataan di lapangan. Barka menegaskan bahwa tidak ada keharusan pemberitaan yang bernada positif.
“Kami hanya berharap LPM bisa membantu meningkatkan keikutsertaan pemilih di Pemira dan Pemilwa (red: Pemilihan Umum Mahasiswa). Pers tetap independen dan boleh menulis kritik,” ujar Barka (12/11).
Adanya kontradiksi antara pernyataan panitia mahasiswa dan panitia dosen menimbulkan kesan bahwa kebijakan peliputan disusun tanpa koordinasi yang jelas dan cenderung terburu-buru. Kurangnya koordinasi membuat arah peliputan Pemira UB 2025 kian kabur. Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Panitia Mahasiswa belum memberikan pernyataan lanjutan mengenai perbedaan sikap tersebut. (jul/cz/cvl)
