Malang, PERSPEKTIF– Pergantian kepemimpinan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) selalu menyisakan pertanyaan, “Sejauh mana dekan baru mampu menjawab permasalahan struktural di kampus?” Di tengah sorotan mengenai kesejahteraan dosen, beban ganda pengajar, serta masih rapuhnya perlindungan terhadap kebebasan akademik, mahasiswa tentu menagih kebijakan yang jelas, bukan sekadar janji kampanye.
Pada Kamis (04/09), LPM Perspektif mewawancarai Dekan FISIP terpilih periode 2025-2030, Ahmad Imron Rozuli. Pada wawancara ini, ia memaparkan terkait visi dan misinya, menjelaskan prioritas kebijakan, menanggapi kritik ruang aman, dan kesejahteraan pekerja kampus.
Apa langkah konkret untuk memastikan bahwa visi misi bukan hanya sekadar slogan?
Visi dan misi tentu harus diturunkan dalam perencanaan strategis lima tahun, lalu di-breakdown (diuraikan, red) ke dalam program tahunan. Jadi bukan sekadar janji, tapi benar-benar dimaterialkan dalam program nyata. Misalnya soal kolaborasi, kita rancang pola kerja sama dengan multi-stakeholder, baik internal maupun eksternal, bahkan bisa sampai ke kampus di Papua. Setiap tahun akan ada monitoring dan evaluasi agar semuanya berjalan sesuai rencana.
Bagaimana arah dan prioritas kebijakan yang akan diterapkan?
Arah kepemimpinan akan berfokus melalui perencanaan strategis lima tahun. Perencanaan tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan dengan adanya monitoring dan evaluasi agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan semestinya.
Yang paling penting menurut saya bicara tentang penguatan budaya akademis, termasuk ekosistem akademis seperti apa yang kita harapkan.
Bagaimana memastikan tidak adanya pembatasan atau intervensi yang membungkam riset dan opini kritis mahasiswa maupun dosen?
Terdapat 4 hal yang menjadi tagline utama, yaitu inovasi, kolaborasi, inklusivitas yang berbicara tentang mimbar akademis, dan kebebasan akademis. Mimbar akademis itu (berisi, red) letupan-letupan yang menurut saya penting untuk menjadi penyeimbang istilahnya. Kemudian bisa ada komunikasi yang tidak terlalu formal untuk menata ide dan gagasan, baik dari BEM, DPM, atau lingkup LKM di FISIP. Bikin saja tiap sebulan sekali atau berapa minggu sekali, ini (ruang, red) ekspresi. Mimbar akademik ini tidak hanya sekadar dentuman, letupan, keresahan, tapi juga tentang hasil riset.
Kebijakan konkret apa yang diterapkan untuk menjamin inklusivitas di FISIP?
Kalau terkait dengan teman-teman difabel, saya kira kita tetap harus membuka diri. Fasilitas untuk teman-teman tuh (sudah, red) dari mulai 2022 sejak menjadi WD (Wakil Dekan, red) II. Nah, tentu kami juga harus mendengarkan (pendapat, red) dari teman-teman. Kalau minoritas tentang minoritas agama, saya kira kami harus tetap memfasilitasi. Katakanlah di sini ada masjid. Pada fasilitas lain dalam konteks penggunaan, tidak harus ada bangunan karena juga kami sedang merancang ada rumah moderasi, di sebelah asrama.
Apa langkah konkret membawa FISIP masuk ke percakapan global?
Konkretnya begini, U to U, maksudnya Uni dengan Uni, tapi juga kita kembang U to G, government, kemudian U to B juga, bisnis. Di luar itu yang dengan Australia, Asian Plus Three (+3). Maksudnya begini plus three-nya ada di Asia, Australia, kemudian juga wilayah Afrika dan Eropa sehingga prioritas utama adalah ASEAN (Asia Tenggara, red). Kemudian plus three-nya tadi ada Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, kemudian melingkar lagi dengan pihak di Afrika dan Eropa tadi, itu tetap berjalan, tapi fokus kita ASEAN dan sebarnya ring, untuk membangun (membangun kerja sama, red).
Ada kritik bahwa FISIP belum sepenuhnya menjadi ruang aman untuk semua identitas. Bagaimana Anda menanggapi?
Kalau yang bicara tentang antara male dan female saya kira pikiran kita sudah mulai membuka kemarin. Maba (tahun, red) ini 1392, itu laki-lakinya hanya 300 sekian, 900 sekian perempuan. Jadi kan kita harus menjaga mereka juga, situasi lingkungan kita yang aman sehingga tidak banyak hal yang terjadi kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, termasuk misalkan jika ada yang sedikit perbedaan dari yang laki dan perempuan tadi, saya kira normal selama kemudian itu adalah dirinya istilahnya. Tapi kalau sudah menjadi gerakan, mungkin harus ada sedikit hal yang sama-sama harus diskursuskan. Ini apakah memang perlu diteruskan atau tidak karena kalau sudah menjadi sebuah gerakan menjadi sebuah pola yang kemudian didorong, bagi saya, saya tetap memegang prinsip saya.
Apakah ada terkait beban ganda dosen dan pekerja administrasi kampus, mengingat tema majalah ini adalah kesejahteraan akademisi?
Mestinya kan mereka punya tiga tadi ya, pendidikan, pengajaran, penelitian kemudian pengabdian. Seringkali ada beban administrasi. Nah caranya adalah mengoptimalkan yang satunya yang tenaga pendidikan sehingga admin ini harus parah berkembangnya. Kalau ini bisa dialihkan ke sini maka beban ganda tadi bisa banyak berkurang. Artinya beban di luar pendidikan, penelitian sehingga fokusnya akan tumbuh di situ untuk memfokuskan pembelajaran, kualitas riset, dan pengabdian. Yang muncul masih dalam konteks ini adalah seperti itu sehingga saat ini kami sedang mematangkan organisasi tata kelola yg di FISIP, kemudian tugas fungsinya kita rapikan kemudian bebannya, itu memang injeksi dari negara.
Terakhir, pesan untuk civitas akademika yang masih skeptis dengan kepemimpinan baru Anda?
Masing-masing punya gambaran ekspektasi silakan, tetapi saya hanya berniat sederhana. Saya ingin mengembangkan institusi ini dengan baik kemudian menggerakkan sumber daya itu bisa selaras dan semuanya itu tentu saya harus agak menjauhkan pikiran-pikiran, “Oh saya mungkin benci.” Misalnya saya sering saya sampaikan silakan disudahi bicara tentang rivalitas, tentang pildek (pemilihan dekan, red) misalnya, apapun itu bukan hanya yang di dalam sini dari eksternal pun, tapi yang sekarang siapapun adalah teman dan saudara jadi gak ada bicara seperti itu. Bagi saya momen politik ya selesai karena saya sudah biasa di banyak tempat seperti ini.
(nka/nat/est/pa/chi)
