Malang, PERSPEKTIF — Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengoperasikan layanan Trans Jatim koridor Arjosari–Landungsari–Batu sebagai bagian dari perluasan transportasi massal di wilayah Malang Raya. Program ini menjadi langkah lanjutan setelah keberhasilan Trans Jatim di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan) (02/10).
Menurut Minto Rahardjo, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, kehadiran Trans Jatim bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
“Program ini bukan profit oriented, tapi pengenalan dulu agar masyarakat terbiasa. Ada subsidi dari Pemerintah Provinsi supaya tarif terjangkau,” ujarnya (02/10).
Ia menambahkan, sosialisasi kepada paguyuban sopir angkot sudah dilakukan secara bertahap, dan pertemuan lanjutan antara pemerintah provinsi dengan komunitas angkutan akan segera digelar.
“Di Malang Raya akan dimulai dengan satu koridor dulu: Arjosari–Landungsari–Batu. Jadi step by step, tidak langsung serentak. Setelah berjalan dan ada evaluasi, baru bisa berkembang ke koridor lain,” jelasnya pada (02/10).
Sementara itu, Alexio, sopir bus Bagong di Terminal Arjosari, menyambut positif rencana pengoperasian Trans Jatim. Ia menilai kehadiran layanan ini akan membantu masyarakat yang menuju ke arah Batu dan sekitarnya.
“Oh, tidak. Tidak ancaman. Semua bersaudara. Tidak ada ancaman,” tuturnya (25/09).
Alexio juga menyebut bahwa hingga saat ini belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah kepada para sopir di Terminal Arjosari. Namun ia berharap pemerintah dapat mengatur trayek dengan baik agar tidak terjadi konflik antara Trans Jatim dan transportasi lokal lainnya.
“Kalo menurut saya, pemerintah kan yang lebih tau ya, supaya tidak adanya konflik antara AKDP (Bus Antarkota Dalam Provinsi, red) dan Trans Jatim mungkin adanya perbedaan trayek dan jalur yang dilalui saja,” tuturnya (25/09).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan Trans Jatim dapat menekan kemacetan di jalur-jalur padat seperti kawasan kampus dan sekolah, sekaligus menghidupkan kembali sektor angkutan umum. Tarif yang dikenakan dipatok terjangkau, yakni Rp5.000 dengan subsidi dari pemerintah provinsi.
“Ke depan bisa terintegrasi dengan transportasi dalam kampus atau angkutan listrik, sehingga mahasiswa dan pekerja tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi,” harap Minto (02/10).
(alr/jul/zn/nka)
