Saudara-saudari sekalian yang bersenang-senang dengan jabatannya, yang menikmati tawa ria dengan popularitasnya, yang berbahagia dengan hasil jilat menjilatnya demi kuasa, demi validasi sosial. Lantas Garuda akan tetap terus berdiri mencengkeram Pancasila dan seraya berkata:
“Hai rakyat-uang, rakyat-validasi, rakyat-jabatan. Tidakkah kau malu mengatasnamakan Pancasila demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kekuasaan? Tidakkah kau malu jua mengatasnamakan Indonesia demi mendapatkan validasi dan popularitas?”
Garuda akan terus tegak berdiri bersama Ibu Pertiwi Indonesia, walau pakaiannya perlahan-lahan ditelanjangi, dikit demi sedikit dinodai. Teruslah mencari muka wahai rakyat uang, rakyat validasi, hingga alam tak akan sudi menerimamu sebagai tulang-tulang yang dikubur. ika dalam dunia ekonomi, mata uangnya adalah supply and demand, maka dalam dunia politik, mata uang utamanya adalah kekuasaan. Segala tindakan demi memperoleh, hingga memperluas kekuasaan, seringkali dianggap legal, dianggap boleh-boleh saja, termasuk halnya menjilat.
Politik jilat pantat ini seringkali disebut menjadi bagian dari strategi manipulasi kekuasaan. Para pemain politik berpura-pura loyal, berpura-pura setia, dan menyokong pemimpin demi mendapatkan posisi yang enak, perlindungan, jaminan atau akses sumber daya, atau channel-channel yang seringkali diistilahkan. Sehingga lingkungan pemimpin akan dipenuhi oleh orang-orang yang loyal by pragmatic, bukan ideologi ataupun moral — orang-orang yang menyesatkan pemimpin kita ke arah yang salah.
Dalam buku The Prince, Machiavelli menyebut bahwa pemimpin tidak harus dicintai oleh bawahannya, oleh rakyatnya, tetapi harus tahu siapa yang bisa dimanfaatkan demi melanggengkan kekuasaan. Mungkin saja pemimpin dapat memelihara penjilat-penjilat ini jika mereka berguna, namun faktanya penjilat pantat ini tidaklah berguna, justru malah menyesatkan dan mengadu domba.
Dan lingkungan yang kompeten, meritokrasi, akan kalah dengan lingkungan yang loyal — yang setia dengan pemimpinnya. Ini menunjukkan masih adanya nilai-nilai feodalisme di dalamnya. Istilah “Asal Bapak Senang” menjadi tiang-tiang budaya feodalistik yang membuat pemikiran kritik dianggap kurang sopan. Ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial, adanya budaya hierarki dan rasa sungkan untuk mengkritik atasan, menegur atasan, yang menghasilkan sikap jilat menjilat — dimulai dari memuji, yang mereka anggap itu semua adalah sikap aman bahkan wajib untuk naik jabatan. Dalam sistem politik ada yang namanya clientelism, yakni hubungan non-formal antara pemimpin (patron) dan bawahan (client), yang mana kesetiaan atau loyalitas dibalas dengan hadiah atau posisi atau jabatan.
Bangsa yang prestasinya ditentukan oleh “kedekatan”, bukan keahlian, adalah bangsa yang berjalan pincang dalam kabut keadilan dan kebenaran. Kini kita hidup dalam semacam neo-feodalisme demokratis, sebuah kondisi tragis di mana struktur negara tampak demokratis — ada pemilu, partai, lembaga, debat — namun isinya dikuasai oleh mentalitas kasta. Pemimpin-pemimpin kecil hingga besar dikelilingi oleh aman pak ; rakyat diubah menjadi penonton atau pengikut setia yang dilarang protes. Dan yang lebih menyedihkan: rakyat pun telah menjilat balik, demi proyek, demi jatah bantuan, demi popularitas.
Rakyat tidak lagi hanya korban, tapi mulai menjadi pelaku penjilatan massal. Ini adalah bangkrutnya etika sosial, yang ditukar dengan validasi instan.
Apa yang tersisa dari bangsa seperti ini?
Kita menyebut diri kita berideologi Pancasila, tapi kita mengabaikan apa yang ada di sila ke-5, tidak bijak dalam kebijakan, tidak manusiawi dalam sistem sosial. Sehingga Pancasila hanya menjadi mantra kosong yang dipuja, bukan dijalankan. Dan Garuda hanya menjadi ikon promosi, bukan penjaga nilai. Kita berdoa di depan simbol, tetapi menginjakkan kaki di bawahnya.
Kini, mari kita kembali bertanya: Apakah kita bagian dari rakyat yang menjilat, atau rakyat yang jujur menatap?
Karena Garuda hanya mencatat mereka yang berani bersuara di tengah kebisuan massal, bukan mereka yang sekadar ikut mengangguk di tengah suara kebohongan. Pada akhirnya, lingkaran setan ini akan terus berputar. Pemimpin yang dikelilingi penjilat akan menghasilkan kebijakan yang rapuh. Kebijakan yang rapuh akan merugikan masyarakat. Dan masyarakat yang apatis akan semakin tidak peduli, membiarkan para penjilat terus berpesta pora. Hingga suatu saat, Ibu Pertiwi sendiri yang akan menagih janji, menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang telah menelanjanginya demi secuil kekuasaan dan validasi sesaat.
Dan kita cuma mencetak generasi yang jago cari muka, bukan cari solusi. Kita melahirkan pemimpin yang jago pencitraan, bukan jago kerja. Lingkaran setan ini akan terus berputar, di mana pemimpin yang dikelilingi penjilat bakal bikin aturan ngawur, aturan ngawur bakal nyusahin rakyat, dan rakyat yang udah capek dan apatis bakal makin masa bodoh. Sampai suatu saat nanti, bumi pertiwi ini sendiri yang akan datang menagih, meminta pertanggungjawaban dari mereka semua.
