Malang, PERSPEKTIF – Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya (MWA UB) akan melaksanakan Sidang Pleno untuk memilih rektor UB periode 2022-2027 pada Sabtu (21/5) nanti. Selaku anggota MWA perwakilan mahasiswa dan Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM), Nurcholis Mahendra menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukannya untuk menyerap berbagai aspirasi dari mahasiswa UB.
“Dalam penjaringan aspirasi yang saya lakukan dan karena saya juga ex-officio dari EM (Eksekutif Mahasiswa) UB dan MWA. Maka saat ini EM UB bersama BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) fakultas sedang menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa sekiranya permasalah apa yang dirasakan saat periode (rektor, red) sekarang dan hal apa saja yang perlu diantisipasi di periode calon rektor yang baru,” jelas Enda kepada Tim Perspektif (12/5).
Ia kemudian melanjutkan bahwa dalam penjaringan aspirasi tersebut, isu PTN-BH menjadi yang paling serius dibahas dalam pemilihan rektor yang sedang berlangsung.
“Isu yang saat ini menjadi titik tekan kita mengenai PTN-BH yang meliputi fasilitas akademik dan pembangunan fasilitas kemahasiswaan, akademik dan pelayanan kemahasiswaan, dan pelayanan finansial mahasiswa,” terang Enda.
Menanggapi hal tersebut, Alifiah, mahasiswa Sosiologi 2020 mengatakan upaya MWA perwakilan mahasiswa untuk menyalurkan berbagai aspirasi menjadi satu suara merupakan hal yang tidak mudah karena mahasiswa UB yang begitu banyak hanya diwakili oleh satu orang saja.
“Hanya saja aku berharap mas Enda bisa menyalurkan amanah atau aspirasi-aspirasi ini agar akhirnya nanti bisa diwujudkan oleh rektor terpilih,” harapnya (15/5).
Meski demikian, Alifiah menegaskan bahwa penjaringan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa belum efektif karena audiensi yang telah dilakukan belum bisa mewakili seluruh suara mahasiswa UB.
“Bila mengandalkan surveynya saja menurutku tidak menjamin semua mahasiswa mengisi survey itu. Mahasiswa yang tahu akan mengisi, dan yang gak tahu tidak mengisi. Jadi kan tidak semuanya mengisi dan punya aspirasi. Seharusnya kita semua kan punya aspirasi, tapi aku harap ini sudah mewakili ratusan ribu mahasiswa dan aku harap juga yang terbaik,” jelasnya.
Berbeda dengan Alifiah, Ichwanul Reza, mahasiswa Ilmu Politik 2020 mengatakan bahwa penjaringan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa yang dilakukan sudah cukup efektif.
“Seperti yang kita tahu, dari pihak EM sendiri melalui kementerian Jakpus (Kebijakan Kampus) atau mungkin dari kementerian Advokesma (Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa) sudah melakukan beberapa kali jajak pendapat dan juga merilis beberapa kajian serta catatan kebijakan atau poin rekomendasi untuk pelaksanaan Pemilihan rektor atau kandidat rektor UB selanjutnya. Mungkin hal tersebut sudah cukup efektif mengingat EM menggandeng beberapa BEM fakultas,” jelas Ichwanul (19/5).
Ichwanul menambahkan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran dalam mengawasi kinerja rektor yang terpilih karena menurutnya tidak hanya organisasi mahasiswa, BEM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) saja yang dapat melakukan hal tersebut.
“Karena mahasiswa bisa dibilang sebagai objek daripada kebijakan yang dibuat sehingga memiliki peran dan hak yang besar dalam mengawal kebijakan yang dikeluarkan nantinya,” tutupnya. (bkj/bob/ahi/gra)
