Malang, PERSPEKTIF – Kementerian Advokesma Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) mengadakan diskusi publik berjudul “Direktorat” atau Diskusi Bersama Birokrat pada Kamis (15/7). Diskusi tersebut menghadirkan M. Faishal Aminuddin selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP sebagai narasumber untuk membahas teknis perkuliahan semester ganjil 2021/2022 di FISIP.
Sebelumnya, sempat beredar Surat Edaran (SE) Rektor Nomor 4633/UN10/TU/2021 yang menyatakan perkuliahan semester ganjil di UB akan dilaksanakan dengan sistem blended learning pada Senin (3/5). Faishal turut menceritakan persiapan, bahkan simulasi, yang telah dilakukan demi memastikan program blended learning berjalan. Mulai dari ketersediaan fasilitas (seperti ruang kelas dan kamera, red) hingga mitigasi bila terdapat klaster Covid-19.
Namun, SE baru telah dikeluarkan yang menyatakan bahwa perkuliahan daring (termasuk ujian, magang, hingga skripsi) kembali diberlakukan (30/6). Covid-19 varian Delta, seiring meningkatnya kasus positif, menjadi alasan utama.
Salah satu pertanyaan yang diajukan mengenai hambatan perkuliahan daring adalah kuota internet. Faishal mengatakan bahwa kuota internet bagi mahasiswa dianggap sudah diurus dengan adanya penyediaan kuota belajar dari Kemdikbud Ristek.
Ketika ditanya tentang nasib mahasiswa yang tidak mendapat bantuan kuota pemerintah, Faishal menjawab, “akan disampaikan kepada Wakil Dekan II, yang mengurus bagian fasilitas dan anggaran.”
Penyediaan e-book dan jurnal, menurut Faishal, tidak bisa maksimal dengan keadaan ini. Ia mengatakan, “dosen diharapkan memiliki ‘kreativitas’ agar dapat mengakses berbagai bacaan dan referensi yang kemudian diberikan kepada mahasiswa,” ujarnya.
Menurutnya, masalah ini juga bisa disiasati oleh masing-masing program studi karena memiliki akses literatur yang berbeda-beda. Untuk mengatasi keterbatasan akses literatur bagi mahasiswa, Faishal merencanakan untuk mengadakan pembicaraan mengenai optimalisasi Ruang Baca FISIP.
“Akan dibicarakan agar bisa lebih aksesibel. Mungkin nanti bisa menyediakan pengiriman buku untuk peminjaman, (meminta) scan bab (dalam suatu buku) yang perlu dibaca, atau menggantikan biaya fotokopi (buku) yang akan dikirimkan secara fisik. Tapi saya harus konsultasikan dengan WD II,” jelasnya.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai magang, KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan bimbingan skripsi. Pelaksanaan magang, KKN, dan bimbingan skripsi dilakukan berdasarkan kebijakan daerah masing-masing. Bila daerah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, red) Darurat, maka harus dilakukan secara daring.
Selain itu, Faishal juga mengungkapkan bahwa hambatan pembelajaran daring tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, namun juga oleh tenaga pendidik.
“Semua keterbatasan itu dihadapi bukan hanya oleh kalian (mahasiswa, red), kita di kalangan dosen juga sama. Banyak sekali kekurangan. Tidak semua dosen memiliki dan dapat membagi waktu, juga stabilitas internet,” tuturnya.
Nurcholis Mahendra selaku Presiden BEM FISIP UB menyayangkan perkuliahan luring yang kembali diundur. “Sudah hampir new normal, sudah ada persiapan mau dibuat hybrid learning, tapi masih gagal juga. Sangat disayangkan,” ucapnya.
Yang terpenting sekarang, menurutnya, adalah menjaga kesehatan dan memperketat protokol kesehatan, sehingga angka kasus positif bisa segera menurun dan perkuliahan luring bisa segera terlaksana.
Nurul Aulia, Wakil Presiden BEM FISIP UB berharap bahwa diskusi ini dapat menjawab pertanyaan serta menampung aspirasi para mahasiswa FISIP UB. “Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa disampaikan melalui Advokesma BEM FISIP UB,” imbuhnya. (aw/nfd/ais)
