Malang, PERSPEKTIF – Griya Universitas Brawijaya (UB) memberlakukan peraturan baru dalam menyambut mahasiswa baru 2019. Peraturan baru yang mulai diterapkan di tahun akademik 2019/2020 tersebut mengatur tentang pemberian jatah air galon dan kewajiban untuk membayar uang makan sebesar satu juta per tiga bulan bagi penghuni. Hal tersebut dijelaskan oleh Manajer General Affairs Griya UB, Inne Ayu Eka Hertanty. Ia juga menyatakan bahwa pemberian galon air minum itu bukan kewajiban dari pihak Griya.
“Kalau untuk galon itu sebenarnya bukan kewajiban dari kita. Dulu memang diberi seminggu tiga kali karena dulu di sini bekas SMA 10 Sampoerna dan di setiap lobi ada dispenser. Daripada dispensernya tidak terpakai, ya sudahlah kita tetap kasih,” ujar Inne saat dijumpai awak Perspektif pada Senin (12/8).
General Manager Griya UB, Aria Fikriyah, mengatakan bahwa terkait pemberian jatah galon tidak berbayar, melainkan hanya sebagai bantuan dari pihak Griya.
“Untuk galon itu tidak berbayar. Kami menetapkan peraturan tersebut karena ada mahasiswa yang ndableg galonnya dibawa ke kamar, terutama cowok. Jadi dijatah untuk satu minggu hanya satu galon. Kadang juga anak cowok itu ngisi air di botol minum besar, jadi temannya tidak kebagian. Jadi lebih ke menertibkan dan nanti kalau misalkan mereka kurang bisa membeli di minimarket kita,” kata Aria.
Selain itu, seluruh mahasiswa penghuni Griya UB diwajibkan membayar uang makan sebesar satu juta per tiga bulan. “Itu memang wajib, jadi kita dituntut untuk mendapatkan omzet yang ditargetkan kantor pusat. Jadi, kita bikin usaha,” jelas Inne.
“Mekanisme dalam pemberian makan di Griya sendiri dengan diantar ke lobi dalam bentuk box, lalu box itu dikembalikan setelah makan,” tambahnya.
Menanggapi kedua hal tersebut, Dina Fitriana, mahasiswi Fakultas Hukum 2018, menuturkan bahwa ia merasa keberatan dengan adanya pembatasan galon air minum di Griya UB.
“Menurut saya kurang efektif pembatasan air galon itu, kita kan butuh minum. Peraturan itu nantinya akan memberatkan mahasiswa dan kami juga tidak tahu kalau seumpama penghuni asrama di kamar A mengkonsumsi lebih banyak air galon, kamar B itu lebih sedikit. Jadi, nggak adil,” kata Dina.
Sementara itu, Zhafira Al Khansa, mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya 2017, merasa keberatan dengan kebijakan wajib membayar uang makan. “Saya sendiri merespons hal tersebut (kewajiban membayar uang makan, red.) negatif, karena itu merugian buat saya. Saya jarang pulang ke asrama, ke asrama cuma buat tidur, saya lebih sibuk di kampus atau di luar daripada di asrama, otomatis saya jarang makan di asrama dong. Nah, kalau untuk orang sibuk itu sangat disayangkan, makanan jadi terbuang,” jelasnya. (dmr/pch)
