Malang, PERSPEKTIF – Rencana pergantian status hukum Universitas Brawijaya (UB) dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukun (PTN-BH) banyak menuai penolakan dari kalangan mahasiswa. Penolakan salah satunya dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Eldo Aditya Yusrilmaulana, selaku Presiden BEM FISIP mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi landasan penolakan. Mulai dari sistem Majelis Wali Amanat (MWA) yang tidak jelas terutama mengenai representasi dari mahasiswa, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga sarana dan prasarana yang berbayar. ”Faktor selanjutnya terkait sistem pengelolaan badan usaha akademik dan non akademik. Sampai sekarang pengelolaan kedua badan tersebut masih belum jelas,” kata Eldo kepada awak Perspektif (18/9).
Rara Ayunita, selaku Menteri Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FISIP menuturkan bahwa ada satu faktor lagi yang menjadi landasan penolakan. Faktor tersebut adalah wacana pengurangan jurusan sosial dan humaniora (Soshum) jika UB resmi menyandang status PTN-BH. ”Ada wacana kalau sebesar 6% jurusan soshum itu mau dihilangkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan,” ujar Rara (19/9).
Rara menambahkan bahwa sikap BEM FISIP sebagai bentuk komitmen penolakan terhadap PTN-BH adalah dengan mengikuti aliansi. ”Jadi, di tingkat universitas itu ada sebuah aliansi. Nama aliansi tersebut Brawijaya Student Movement. Aliansi se-Brawijaya yang isinya mahasiwa atau organisasi yang ada di tingkat fakultas,” tuturnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai persoalan PTN-BH, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP, Kevin Yolandri mengatakan tidak memahami persoalan tersebut. Kevin menyarankan agar menemui Yusza Al Fardin, selaku ketua Badan Legislasi DPM FISIP. Awak Perspektif mencoba menghubungi Yusza, namun hingga berita ini ditulis tidak ada respon dan kejelasan. (cha/rfs/dic)
