Malang, PERSPEKTIF – Rencana perubahan status Universitas Brawijaya (UB) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sudah bergulir sejak tahun 2016. Masa kepemimpinan Mohammad Bisri telah dibentuk tim persiapan yang bertugas menyiapkan dokumen yang dibutuhkan menuju PTN-BH. Nuhfil Hanani, sebagai rektor baru UB bertanggungjawab untuk meneruskan kajian yang telah dilaksanakan pada masa kepemimpinan rektor sebelumnya.
Saat diwawancarai awak Perspektif, Nuhfil mengatakan bahwa mendukung UB menjadi PTN-BH. Oleh karena itu, ia meminta pada tim persiapan PTN-BH untuk mempercepat penyelesaian dokumen. “Saya mendukung seratus persen PTN-BH. Saya meneruskan Pak Bisri, tapi saya minta penyelesaian dokumen dipercepat. Karena tuntutannya rangking kita turun dan macam-macamlah bisnis juga bisa tidak jalan,” tegasnya pada awak Perspektif saat ditemui di ruangannya (20/9).
Menanggapi hal tersebut, Latief Abdi selaku Ketua Tim Persiapan PTN-BH ketika dikonfirmasi menuturkan dari empat dokumen yang dibutuhkan semuanya telah terselesaikan. “Kami sudah bisa menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan, mungkin minggu depan bisa disampaikan ke rektor. Jadi dari tim kajian sudah menyelesaikan empat dokumen yang tediri dari statuta, perencanaan jangka panjang UB PTN-BH, bahan evaluasi diri dan peralihan BLU (red- Badan Layanan Umum) ke PTN-BH UB,” terang dosen Fakultas Pertanian (FP) saat diwawancarai pada (18/9).
Kusmartono, Wakil Rektor bagian Akademik menuturkan bahwa pada bulan September sudah menyerahkan dokumen PTN-BH ke kementerian. “Kita ada tim penyusun PTN-BH, sudah mau selesai. Target kita September ini submit ke kementerian. Kalau bisa tahun ini sudah PTN-BH,” ungkap dosen Fakultas Peternakan (Fapet) pada (19/9).
Menanggapi hal serupa, Heri selaku Menteri Pergerakan Eksekutif Mahasiswa (EM) mengatakan dalam waktu dekat UB akan mengumumkan bahwa sudah menyandang status PTN-BH. “Kemarin informasi yang saya dapat memang kalau dalam waktu dekat UB akan mengumumkan bahwa dirinya sudah PTN-BH,” ugkapnya saat ditemui di sekertariatan EM (19/9).
Rinto Leonardo, perwakilan dari Komite Pendidikan UB menuturkan bahwa proposal PTN-BH sudah dikirimkan ke Kemenristekdikti. “Kalau dari Pak Nuhfil setelah beberapa ketemu, beliau bilang tahun 2019 insya Allah PTN-BH. Karena lagi kirim proposal PTN-BH ke Kemenristekdikti dan insya Allah keluarnya tahun 2019 sudah PTN-BH,” jelasnya ketika diwawancarai awak Perspektif pada (17/9).
Lebih lanjut, Nuhfil menyampaikan UB secara persyaratan banyak yang sudah memenuhi. Seperti anggaran minimal 400 milyar, UB anggarannya sudah 1,3 triliun. Kemudian, akreditasi program studi yang A minimal 20% sudah terpenuhi. “Jadi banyak yang sudah memenuhi,” ungkap mantan Dekan Fakultas Pertanian (FP) UB.
Latief mengungkapkan bahwa UB secara garis besar UB telah memenuhi syarat menjadi PTN-BH. Menurutnya dari segi sarana prasarana, keuangan dan reputasi UB telah memenuhi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang belum terpenuhi terutama pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki UB. “Doktor dan profesor UB ini masih harus dibenahi persentasenya. Dulu pada saat penerimaan yang non-PNS (red- Pegawai Negeri Sipil) umumnya lulusan magister. Padahal yang dihitung oleh Dikti doktor dan profesornya,” jelasnya.
Latief menambahkan, “Ada yang tidak memenuhi syarat lagi yaitu program studi dengan akreditasi unggul itu kurang. Artinya yang menjadi syarat itu kurang jika yang A dianggap unggul, tapi kalau B sudah dianggap unggul UB sudah memenuhi,” tambahnya.
Ketika disinggung terkait kenaikan UKT, ketika menjadi PTN-BH, Nuhfil mengatakan tidak ada hubungannya PTN-BH dengan kenaikan UKT. “Tidak ada hubungannya, sama sekali tidak ada hubungannya,” tegas Nuhfil.
Menanggapi kemungkinan kenaikan UKT yang sering disuarakan oleh mahasiswa, Latief menyampaikan bahwa kenaikan UKT disahkan oleh menteri. Ia juga mengatakan bahwa bantuan dari negara ketika PTN-BH jauh lebih besar. “Saya tidak menjamin UKT tidak akan naik, saya bukan pejabat. Naik tidaknya UKT itu bergantung Dikti, bukan tergantung rektor. Coba lihat semua yang PTN-BH bantuanya jauh lebih besar dari yang belum PTN-BH,” jelas Latief.
Menanggapi isu kenaikan UKT, Heri menyampaikan bahwa tidak ada dokumen terkait PTN-BH yang memuat UKT naik. Akan tetapi, ia belum dapat memastikan hal tersebut. Heri sendiri pun mengkhawatirkan kenaikan UKT. “Kita semuakan belum tahukan. Kita dapat informasi dari teman-teman yang sudah PTN-BH UKT-nya tambah mahal, itu menjadi kekhawatiran bersama. Saya sendiri juga mengkhawatirkan jika UKT naik, terang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB.
Tanggapan Mahasiswa
Selama ini proses UB menjadi PTN-BH banyak menuai kontroversi dan penolakan dari mahasiswa. Tim persiapan PTN-BH UB telah menyelesaikan dokumen syarat PTN-BH. Arfian Ardhitama, Menteri Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Adminitrasi (FIA) menyampaikan bahwa UB akan menjadi PTN-BH tahun depan setelah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). “UNS sudah proses legalisasi dan tinggal tanda tangan pak presiden. Nah UB itu rencana tahun depan awal,” jelasnya saat diwawancarai awak Perspektif pada (2/10).
Arfian mengaku kurang setuju dengan adanya PTN-BH. Ia menyampaikan data di Univeritas Airlangga (UNAIR), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan kampus PTN-BH lainnya, ketika dana dari pemerintah dan bisnisnya gagal, cara menutupinya menggunakan uang dari mahasiswa. “Kemarin BEM FIA sudah bikin riset terkait badan usaha di UB dan ternyata keuntungannya ngga seberapa. Nanti tidak bakal bisa nutup, ketika anggaran dari pemerintah mengalami penurunan,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan oleh Muhammad Nur Fauzan, Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM). Fauzan mengatakan dirinya sampai saat ini belum sepakat dengan PTN-BH. Fauzan juga menyampaikan bahwa dari segi unit bisnis maupun sumbangan alumni UB masih minim. “Cuma itukan minim dan kalau mau dibilang keuntungannya ngga seberapa, itu malah bahaya. Takutnya untuk nutupin pengeluaran UB jangan-jangan melalui UKT. Hal tersebut yang jadi kekhawatiran terbesar kitakan,” jelas Fauzan yang juga mahasiswa FIA.
Robertus Wijaya, mahasiswa Ilmu Politik UB mengharapkan rektor untuk mengeluarkan press release kesiapan UB menuju PTN-BH. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa mengubah status menjadi PTN-BH berarti bebas menerima investasi dari lembaga atau korporat. “Alangkah baiknya jika Pak Nuhfil mengeluarkan press release mengenai kesiapan UB dari segi SDM, infrastruktur, dan yang paling penting keterbukaan terkait sirkulasi dana di UB. Jadi ada kejelasan kesiapan UB sampai mana, apa hanya menguntungkan beberapa pihak yang akhirnya berdampak pada UKT naik,” ungkap Robertus. (ven/rkd/wur)
