Malang, PERSPEKTIF – Nuhfil Hanani rektor baru Universitas Brawijaya (UB) periode 2018-2022, genap 100 hari kerja pada Senin (8/10) setelah dilantik pada akhir Juni lalu. Nuhfil menggantikan rektor sebelumnya Mohammad Bisri. Sebelumnya jika mengkaji ulang Rencana Strategi (Renstra) tahun 2015-2019 tercatat terdapat tiga arah pengembangan UB yaitu, world class university, entrepreneur university dan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Adanya renstra rektor sebelumnya terdapat beberapa evaluasi yang harus dibenahi oleh rektor baru.
“Jadi kalau evaluasi ini sekarang sedang dilaksanakan hanya dari memorandumnya Pak Bisri. Beliau menyampaikan ada beberapa hal yang masih menjadi PR (red: Pekerjaan Rumah) istilahnya,” ungkap Arifin, Ketua Senat UB (20/9).
Program PTN BH ini merupakan evaluasi dari masa rektor sebelumnya, pasalnya PTN-BH ini menjadi salah satu pengembangan UB dalam renstra. Namun belum bisa tercapai ketika pergantian rektor sudah dilakukan. “PTN-BH, kalau zaman saya masih proposal jadi belum sampai lanjut, belum bulat kalau ke PTN-BH karena masih ada keraguan. Masih ada beberapa yang menginginkan Badan Layanan Umum termasuk mahasiswa,” ungkap Mohammad Bisri ketika ditemui awak Perspektif pada (20/9).
Menanggapi perubahan UB menjadi PTN-BH, Arifin selaku Ketua Senat UB mengatakan hingga saat ini kajian masih dilakukan. Ia juga mengharapkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pengkajian PTN-BH. “Sampai sekarang proses kajian itu masih berjalan. Harapan saya dari pihak mahasiswa dilibatkan, karena dulu kan Pak Bisri itu menjanjikan mahasiswa akan dilibatkan untuk proses evaluasi,” jelas Arifin (20/9).
Arifin menegaskan bahwa mahasiswa harus mengingatkan dan memberitahukan kepada rektor baru bahwa mahasiswa harus dilibatkan dalam proses pengkajian PTN-BH. Selain itu, ia menambahkan bahwa PTN-BH akan segera dikonkritkan. Dalam persiapannya hanya kurang menyelesaikan satu dokumen dari empat dokumen yang dibutuhkan untuk menuju PTN-BH. “Dari empat dokumen itu sekarang tinggal satu dokumen dalam proses penyelesaian. Mungkin setelah selesai akan diserahkan ke senat untuk dibahas. Sampai saat ini dari tim persiapan PTN-BH itu belum menyerahkan ke senat,” jelas dosen Fakultas Pertanian.
Selain status PTN-BH, Bisri juga menyampaikan dua permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh rektor baru UB. Pertama masalah legalitas UB Kediri, yang kedua mengenai legalitas Program Vokasi. “Permasalahan yang urgent itu legalitas UB Kediri dan program Vokasi. Itu kan sudah tinggalan lama yang harus diselesaikan karna menyangkut dengan Dikti. Dua permasalahan tersebut harus segera diselesaikan,” terangnya.
Menurut Bisri, terkait legalitas Vokasi tinggal menentukan untuk membuat Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baru program Vokasi atau Fakultas Vokasi yang harus diperjuangkan. Sehingga vokasi berdiri sendiri tidak kembali ke masing-masing fakultas. “Kan masih di bawah fakultas karena legalitas programnya dari Dikti belum diajukan,” ungkapnya.
Kemudian, mengenai UB Kediri yang belum mendapat legalitas izin dari Dikti. Arifin mengungkapkan bahwa, “UB Kediri yang saat ini statusnya tidak jelas. Untuk penyelesaiannya rektor sudah membuat pengusulan izin baru untuk PSDKU UB Kediri. Nunggu evaluasi dari dikti,” tuturnya.
Selain persoalan UB Kediri, Vokasi, dan PTN-BH, terdapat beberapa hal lagi yang menjadi amanah Bisri kepada rektor baru yakni mengenai reformasi birokrasi. Pertama reformasi birokrasi pada laboratorium UB. “Jadi melanjutkan reformasi birokrasi lab itu harus diperbaiki, supaya dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukan penelitian dan mengabdi. Bagaimana dosen melakukan peneliti, kalau labnya jadul gitu ya nggak mau riset,” ungkap Bisri.
Menurut Bisri laboratorium yang dimiliki UB masih kurang dibandingkan dengan world class university. Apabila akan menuju world class university harus memiliki laboratorium yang bagus dan besar. “Katanya mau ke sana (red: menuju world class university) harus sama dengan luar negeri, kalau di luar lab nya kayak pabrik beneran,” ungkap lulusan Teknik Pengairan UB.
Selain reformasi birokrasi pada laboratorium, Bisri juga menegaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi pada sistem Informasi dan Teknologi (IT). Salah satu sistem IT yang dimiliki UB yaitu Gapura. Sebuah portal sistem informasi layanan terpadu yang memberikan akses akan informasi dan layanan bagi seluruh pengguna sisetm informasi UB. “Kemarin yang belum tuntas itu Gapura UB yang merupakan sistem satu pintu untuk mendapatkan informasi,” ungkap Bisri.
Pada wawancaranya dengan awak Perspektif, Bisri juga menyampaikan pesan kepada rektor baru. Ia berpesan Pak Nuhfil untuk meneruskan hal yang baik di masa kepemimpinannya dan memperbaiki yang buruk di zamannya. “Karena itemnya kan banyak sehingga saran saya yang sudah baik teruskan biar ada suistanablity program. Kalau ganti pimpinan ganti program lagi kan nanti kasian sayang institusinya, teruskan saja yang sudah baik,” pesannya.
Disisi lain, Nuhfil saat ini telah mulai melaksanakan program-programnya terutama program internasionalisasi. Program internasionalisai ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualisifikasi program studi bertaraf internasional di UB. Beberapa fakultas sudah memulai kelas internasional. Selain itu, juga melakukan peningkatan akreditasi program studi yang bertaraf internasional dan publikasi internasional.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Arifin, “Beberapa fakultas sudah mulai jalan, ya diusahakan yang saya tahu di Fakultas Pertanian itu sudah ada kelas internasional mulai semester 1. Nah, kelas internasional itu mahasiswanya memang mahasiswa yang berasal dari luar walaupun tidak sebanyak kelas yang biasa. Kemudian beberapa waktu yang lalu, universitas sudah memberikan beasiswa bagi calon-calon mahasiswa dari luar, terutama dari Timur Tengah,” jelasnya.
Selain dari rektor lama harapan untuk rektor baru juga datang dari kalangan mahasiswa. Arfian Ardhitama, Menteri Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Adminitrasi (FIA) mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh rektor baru. “Pertama peningkatan SDM (red: Sumber Daya Manusia), memperbanyak tenaga pendidikan yang memang bagus. Kemudian, pemetaan wilayah UB jadi nanti ketika sudah dipetakan, mana titik yang masih kosong digunakan atau dimanfaatkan untuk lahan parkir misalnya,” jelasnya saat diwawancarai awak Perspektif pada (1/10).
Arfian juga menyinggung mengenai penyelesain masalah PTN-BH. Ia mengatakan bahwa penyelesain masalah PTN-BH harus dilakukan bersama-sama. “Terakhir masalah PTN-BH sih. Harus diselesaikan jangan cuma dari atas tapi bareng-bareng juga (red: melibatkan mahasiswa),” pungkasnya.
Selanjutmya, Ikhwanul Ma’arif Harahap, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengatakan bahwa tantangan ke depan bagi Nuhfil adalah menciptakan UB menjadi terbuka. “Tantangan Prof Nuhfil bisa menciptakan iklim keterbukaan publik akademik. Bagaimana menjamin ruang-ruang diskusi publik agar tetap akademik humanis. Artinya Pak Nuhfil harus bisa menjamin UB sebagai salah satu universitas terbesar di Indonesia yang menjadi rumah intelektual bagi mahasiswanya,” ujarnya saat ditemui awak Perspektif pada (1/10).
Selain itu, Ikhwanul juga menyinggung permasalahan keamanan di UB, rektor baru harus memperbaiki insfrastruktur parkir. Mengingat banyak kasus pencurian motor di lingkungan UB. Pak Nuhfil harus bekerja sama dengan pimpinan fakultas untuk menciptakan sistem pengamanan parkir yang mumpuni. Agar tidak terjadi kehilangan seperda motor atau pun tindakan yang melanggar hukum di UB,” tutupnya. (ayu/ttm/wur)
