Malang, PERSPEKTIF – Seti-ap tahunnya, pelaksanaan rangkaian acara Raja Brawijaya selalu diramaikan dengan adanya para pedagang atribut Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas (PKKMU). Keberadaan mereka ini masih menimbulkan kesimpangsiuran terkait masalah perizinannya.
Herni (38), salah satu pedagang atribut PKKMU yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Vete- ran Malang mengaku bahwa ia sudah mendapat izin dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). “Izinnya ya ke SATPOL. SATPOL nya ke sini,” ungkapnya.
Lebih jelas lagi, ia mengungkapkan bahwa perizinan yang ia lakukan tersebut tidak dipungut biaya, dengan terlebih dahulu mengurus surat-surat kepada pe- gawai kelurahan setempat untuk kemudian diserahkan ke SATPOL PP. Ia pun menambahkan bahwa tahun-tahun sebelumnya meraka tidak mendapatkan perizinan tersebut. Namun, tahun ini mereka sudah mendapat izin untuk ber- jualan. “Dulu ngga dikasih izin, tapi sekarang udah dikasih. Kan rusuh katanya, macet juga,” tambahnya.
Terkait hal ini, Johnny selaku SATPOL PP Kota Malang mengeluarkan penyataan yang sedikit berbeda. Ia mengungkapkan bahwa perizinan hanya dilakukan melalui Kantor Terpadu, bukan langsung ke SATPOL PP. “Kalau secara umum, perizinan dagang PKL itu hanya dilakukan di kantor Terpadu dan kantor Terpadu memberi tembusan izin ke kami. SATPOL PP itu hanya menindak pada mereka yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA)” ujar Johnny.
Sedangkan Ayunda, sebagai pejalan kaki merasa terganggu dengan adanya pedagang atribut PKKMU yang berjajar di sepanjang trotoar. “Soalnya tiap tahun kan pasti ada yang jualan disitu, apalagi sekarang ada perbaikan jalan, jelas menganggu banget dan buat macet juga” ujarnya.
Para pedagang atribut PKKMU ini mengaku mulai berjualan pada H-2 Raja Brawijaya, tepatnya tanggal 12 Agustus 2018. Hal ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana mereka mulai berjualan H-seminggu Raja Brawijaya. Proses berjualan yang cukup mepet ini dikarenakan trotoar Jalan Veteran, tempat me- reka berjualan, sedang direnovasi. (syt/yfa/ptr)
