Malang, PERSPEKTIF – Pengelolaan unit-unit usaha Universitas Brawijaya (UB) berada di bawah Badan Usaha Akademik (BUA) dan Badan Usaha Non Akademik (BUNA), merupakan aset yang prospektif untuk menyiapkan UB menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
“Kami disiapkan oleh kantor pusat dalam rangka menuju PTN-BH, maka dibentuk unit-unit usaha ini untuk menjadi generated incame untuk UB. Kita harus berusaha, namanya baru mulai. Tetapi saya yakin kalau dikelola dengan baik ini akan sangat prospektif,” tutur Noermijati, Direktur BUNA, Jumat (15/9).
Sementara yang berada di bawah BUNA, yang baru terbentuk dua tahun lalu adalah Griya UB, Guest House UB, Kantin, UB Sport Center dan UB Media (percetakan).
BUA membawahi beberapa unit usaha, diantaranya, Brawijaya Smart School (BSS), Brawijaya Language Centre, Institut Biosains, Agro Techno Park, Laboratorium Lapang Terpadu, UB TV dan Radio, Institut Atsiri, UB Forest dan UB Press..
“Seratus persen pendapatannya masuk ke rekening rektor. Jadi, tidak ada uang yang masuk ke BUNA sama sekali, kita tidak dilewati uang itu. Transaksi yang terjadi hari ini, harapannya langsung disetorkan hari ini juga ke rekening rektor,” terang Noermijati.
Meskipun baru 2 tahun berjalan, menurutnya unit-unit usaha tersebut sudah melakukan fungsinya dengan baik.
“BUNA itu tugasnya adalah mencari untung, mencari sumber keuangan, sumber pendanaan untuk Universitas Brawijaya. Meskipun belum besar tapi sudah ada kemajuan yang pesat. Sekarang unit usaha sudah menguntungkan dan memberi konstribusi ke universitas,” ungkapnya saat ditemui di kantor BUNA.
Fungsi BUNA sebagai unit usaha memang untuk melakukan aktivitas bisnis murni untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, fungsi tersebut sering berbenturan dengan adanya pemahaman yang kurang dari beberapa pihak.
“Salah satu contoh masalah, Griya UB oleh UB kan sudah ditentukan, dioperasionalkan sebagai lembaga bisnis, ketika terus ada aktivitas di kemahasiswaan dan minta dibebaskan karena untuk aktivitas mahasiswa, sedangkan di kami (BUNA), semua aktivitas itu semua pembiayaan harus dirinci,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan memahami jika ada kesalahpahaman dari pihak yang masih berfikir mengapa mahasiswa UB masih harus membayar untuk fasilitas yang dimiliki oleh UB.
“Permasalahan itu harus kami komunikasikan lagi dengan kantor pusat. Bahwa ini tidak mungkin untuk dibebaskan biayanya, karena sudah sesuai dengan OTK nya justru sudah dikatakan bahwa ini adalah unit bisnis yang harus membiayai seluruh aktivitasnya melalui aktivitas bisnis itu,” tegas Noermijati yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB.
Ditemui terpisah, Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasigi) yang pernah melakukan kegiatan Goresan Pena Sosial (GPS) di Guest House UB pada bulan September lalu angkat bicara.
“Banyak fasilitas di UB yang dikenakan biaya jika mahasiswa menggunakan, tapi terkadang ada juga yang dibebaskan seperti misalnya digunakan oleh Eksekutif Mahasiswa (EM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan mungkin kalangan dosen. Kalau menurut saya sih tidak memberatkan, tapi sebenarnya pertanyaan seperti ini relatif karena kemampuan setiap kepanitian berbeda. Kemaren kami kena biaya Rp 3.850.000,-. Tapi menurut saya sudah cukup pantas karena kita sewa ruangan dan sudah termasuk konsumsi,” terang Mytha Auliani, PJ Acara GPS.
Disisi lain, BUA masih merintis unit usaha baru seperti Institut Atsiri dan Institut BioSains. Institut Atsiri disahkan melalui SK Rektor nomor 40 Tahun 2016.
Tugas Institut Atsiri ada tiga yaitu menyelenggarakan konferensi nasional dan internasional, mengelola dan menghasilkan jurnal internasional dan menghilirisasi produk-produk atsiri dari hulu hingga hilir.
Meskipun dalam tugasnya menghilirisasi produk-produk hasil riset, akan tetapi tidak sampai produksi masal dan memasarkannya.
“Institut Atsiri ini juga mengemban tugas dari Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam bentuk pusat unggulan, pusat unggulan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) di bidang Agroindustri. Maka, orientasinya adalah orientasi sains, jadi kalau menghasilkan produk itu hanya sampai sebatas prototipe,” ungkap Warsito, Wakil Direktur Institut Atsiri saat ditemui di ruanganya lantai 2, Gedung Rektorat (11/9).
Sementara ini Institut Atsiri baru bisa membuat prototipe saja karena belum ada izin produksi dan perizinan edar. Untuk memproduksi massal harus menggandeng pihak yang berwenang misalkan industri yang bergerak di bidang atsiri.
Warsito juga menambahkan apabila nanti UB mencanangkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) barangkali Institut Atsiri berhak memproduksi dan menjual sendiri.
Sasmito Djati mengungkapkan, jika akan produksi skala besar perlu pabrik dan masih membutuhkan investasi.
“Mungkin pabriknya bisa di Trenggalek, karena kita tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah Trenggalek juga sudah menyiapkan lahan sekitar ratusan hektar,” ungkap Sasmito Djati.
Institut Atsiri sendiri terbuka untuk mahasiswa Strata 1, 2, dan 3, akan tetapi prioritasnya adalah mahasiwa Strata 3 (S3).
“Prioritasnya Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Agroindustri Atsiri adalah untuk mahasiswa S3. Kalau untuk S1 dan S2 bisa saja menggunakan fasilitas ini tetapi bukan menjadi targetnya PUI,” jelas Warsito
Sementara itu, Institut Biosains merupakan sebuah sarana pendukung kegiatan riset terpadu, pelatihan, pengujian dan pengembangan bahan dasar industri biologis berbasis Good Laboratory Pratice (GLP) & Good Manufacturing Pratice (GMP).
“Iya kita jual produk dari Biosains karena kita sedang bekerjasama dengan Bio Farma,” jelas Sasmito Djati
Produk yang di jual oleh Biosains salah satunya yaitu alat diagnostic kit untuk mendeteksi secara dini penyakit diabetes militus (DM) bahkan pesanan alat tersebut sudah merambah ke luar negeri.
“Alat deteksi diabetes dini sudah kita coba dari lama, nah itu nanti kita coba jual. Biofarma sudah minta 5 juta alat, per alatnya seharga Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,-. Padahal kalau kita buat tidak sampai Rp.50.000,-,” tutur Sasmito Djati.
Ia menambahkan untuk menghasilkan produk kesehatan prosesnya panjang dan BioSains merupakan lembaga pendidikan dan pemerintah tidak boleh sembarangan. Menurutnya yang sulit adalah tidak ada badan hukum lain.
Sihabudin, Wakil Rektor II mengungkapkan harapnya untuk unit usaha jika nanti UB menjadi PTN-BH.
“Harapannya pada saat PTN-BH, unit usaha ini berbadan hukum dan bisa mandiri. Jadi, karena berbadan hukum, nanti bisa ada pemilik modal yaitu Brawijaya. Sehingga meskipun mandiri tetap tidak lepas dari pengawasan kita. Nah, kalau sumber dananya ya sudah mereka sendiri, misalkan untuk gaji karyawan dan lainnya,” ungkapnya saat ditemui di katornya pada Senin, (11/9). (cup/mch/ank/zil)
