Malang, PERSPEKTIF – Jumlah mahasiswa baru (maba) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) sebanyak 793 mahasiswa, turun 29% dari jumlah tahun kemarin, yaitu 1251 orang. Hal ini di perkuat oleh penuturan Wakil Dekan III (WD III) FISIP, Akhmad Muwafik Saleh. Mengenai pertimbangan dalam menurunkan kuota mahasiswa baru, Muwafik menuturkan bahwa kebijakan itu telah diatur sebelumnya oleh universitas, yang menetapkan kuota maba untuk FISIP adalah sekitar 800 hingga 900 orang.
“Kuota maba fisip tahun ini sebenarnya 829 namun yang daftar ulang hanya 793 orang. Yang jelas kuota itu sudah dipertimbangkan oleh universitas salah satunya adalah rasio dosen dan mahasiswa,” jelas Muwafik.
Muwafik juga menuturkan bahwa sekitar 100 orang mahasiswa tidak mendaftar ulang, dengan kemungkinan yang tidak daftar ulang kebanyakan dari mahasiswa jalur mandiri yang pembukaannya di akhir. Sehingga menurutnya maba FISIP yang tidak melakukan daftar ulang dikarenakan telah memilih ke universitas lain.
“Ini akan berkonsekuensi pada jalur mandiri apalagi jalur mandiri kita ada di akhir dan menunggu hasil SBMPTN. Seharusnya ujian mandiri disegerakan, jadi setelah keluar nilai SBMPTN, langsung dibuka jalur mandiri,” ungkapnya.
Sementara itu, hal senada dituturkan oleh Dekan FISIP, Unti Ludigdo. Terkait mengenai penurunan maba sudah merupakan kebijakan dari rektorat, ditambahkan pertimbangan dari fakultas.
“Ada pun pertimbangan kita adalah seperti lahan FISIP yang terbatas, infrastruktur, dan rasio mahasiswa,” ujar Unti.
Mengenai persebaran jumlah mahasiswa, dari Jurusan Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional mengalami penurunan yang signifikan, disusul penurunan kuota dari Psikologi, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Sosiologi.
“Dari penurunan maba tersebut berdampak pada berkurangnya dana pengembangan pendidikan karena sebagian besar fasilitas FISIP dan penyelenggaraan pendidikan berasal dari dana orang tua mahasiswa,” tambah Unti.
Menurutnya FISIP sendiri harus mengakselerasi pendapatan yang bukan bersumber dari mahasiswa, serta memperhitungkan rasio jumlah penerimaan yang berasal dari mahasiswa dan non-mahasiswa, mengingat banyaknya mahasiswa yang meminta keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sebagainya. Ia juga mempertimbangkan dana pemerintah yang nantinya digunakan untuk pembayaran gaji dosen dan pengembangan pendidikan.
“Dana dari pemerintah praktis hanya untuk gaji dosen. Apalagi Fisip mempunyai banyak dosen yang non-pns dan didanai dari dana mahasiswa. Namun, ada juga yang didanai dari pemerinintah melalui buptn dan sebagian besar dari internal,” ungkap Unti.
Menanggapi penurunan kuota maba, Ahmad khoirul furqon mahasiswa Hubungan Internasional 2013, berpendapat bahwa dengan penurunan kuota mahasiswa baru tersebut, ia mengharapkan adanya peningkatan kualitas pengarajan dan sarana prasarana kampus FISIP.
“kalau memang maba yang diterima itu turun a alhamdulillah karena mengingat tenaga pengajar akan membuat proses belajar mengajar di FISIP akan lebih efektif karna jumlah maba yang menyesuaikan jumlah tenaga pengajar di FISIP,”. (zza/crn/kmb/zil)
