Malang, PERSPEKTIF – Sepekan lagi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) akan mengadakan pesta demokrasi Pemilihan Mahasiswa Raya (Pemira) FISIP tahun 2016. Tahun ini, tidak hanya namanya saja yang berubah dari Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) menjadi Pemira, melainkan juga standar persyarata Indeks Prestasi (IP) yang diterapkan bagi calon presiden – wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
Menurut Undang-Undang Pemira FISIP UB 2016, setiap calon anggota DPM dan juga calon Presiden dan Wakil BEM, diwajibkan untuk memiliki standar IP minimal yaitu 3,00. Hal ini berbeda dengan standar yang ditetapkan pada tahun lalu yaitu 2,75 untuk DPM dan 2,8 untuk BEM.
Menanggapi hal ini, Billyandri Firsa, selaku anggota komisi Internal DPM FISIP, merasa perubahan ini tidak akan menjadi masalah. Sebab mayoritas anggota calon anggota DPM di tahun-tahun yang lalu memiliki IP di atas 3,00.
Ia pun menambahkan bahwa penyamaan standar IP bagi BEM dan DPM memang perlu dilakukan. “Pada strukturnya DPM dan BEM itu sejajar, maka jika standar IP calon Presiden dan Wapres BEM naik, DPM pun juga harus ikut naik. Sebab anggota DPM juga perlu memiliki nilai akademis yang tinggi,” ujar pria berkacamata itu.
Billy berharap, inovasi ini mampu membuat kinerja DPM menjadi lebih baik. Sehingga DPM yang nantinya terpilih bisa menjadi representasi mahasiswa FISIP yang berkualitas unggul.
Sebelum DPM memberlakukan standar IP 3,00, Himpunan Mahasiswa di FISIP telah terlebih dahulu menerapkannya kepada calon Ketua Himpunan (Kahim) dan Wakil Ketua Himpunan (Wakahim).
Aldo Caesario selaku staff pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) 2016 mengatakan bahwa standar IP minimal untuk caloh Kahim dan Wakahim sudah 3,00. Bahkan hal itu telah diterapkan semenjak Himahi terbentuk.
Aldo merasa syarat standar IP ini dapat menunjukkan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadapa kewajibannya di bidang akademik. Namun IP tidak bisa menjadi tolak ukur kualitas kepemimpinan seseorang. “Karena wawasan kepemimpinan tidak didapat dari mata kuliah yang ada di kelas,” katanya. (laf/pch/ade)
