Malang, PERSPEKTIF – Jumat (21/10) kemarin, dilakukan aksi oleh Aliansi Mahasiswa Brawijaya. Aksi tersebut dimulai dengan melakukan long march dari Gazebo Fakultas Kedokteran (FK) lalu melewati Fakultas-Fakultas di Universitas Brawijaya (UB), hingga berakhir di Gedung Rektorat.
Ada empat poin tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi. Pertama, menuntut kejelasan kaus dan jaket. Kedua, menuntut transparansi dana dan anggaran. Ketiga, menuntut kejelasan lelang, dan terakhir, menuntut pihak rektorat menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi keterlambatan pengadaan kaus dan jaket UB.
Novada Purwadi selaku perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Brawijaya, menyatakan kesimpangsiuran informasi serta keterlambatan sampai satu tahun, mengindikasikan adanya pengelolaan yang parah dalam pengadaan dan pelelangan jaket dan kaus. “Pertama simpang siur informasi yang tidak sinkron terkait status perkembangan jaket dan kaus ini tidak jelas. Kedua kami merasa ada permasalahan mal-administrasi yang parah dalam pengadaan, sehingga menyebabkan keterlambatan sampai satu tahun,” ujarnya.
Lukisan Edi Kuncoro selaku Kasubag Barang Milik Negara, menerangkan bahwa jaket dan kaus dalam bulan ini sudah dalam proses pengadaan dan akan memasuki tahap pelelangan. “Karena sekarang sudah bulan Oktober, ya semua pengadaan di atas 200 juta itu harus melalui lelang LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang sempat kita lakukan adalah untuk kaus dahulu kita laksanakan, supaya nanti bisa terealisir,” tutur Edi.
Mengenai poin tuntutan transparansi dana dan anggaran untuk jaket dan kaus, Mohammad Saifullah selaku Humas aksi menjelaskan bahwa adanya keresahann mahasiswa terkait simpang siur data yang diterima. “Kita melakukan ini karena masih banyaknya kesimpang siuran informasi, dan berdasarkan temuan kawan-kawan, juga ada beberapa hal yang mengganjal dalam proses pengadaan kaus dan jaket ini,” ucapnya.
Menanggapi perihal tuntutan transparansi dana dan anggaran untuk pengadaan jaket dan kaus, Sasmito Djati selaku Wakil Rektor IV, menyatakan laporan keuangan UB telah melalui proses audit yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.
“Yang mengaudit orang profesional, anda bisa cek datanya, baru kita lihat kalau ada kasus apa. Di situ jika hanya kesalahan satu atau dua, saya anggap wajar, kami welcome untuk memperbaiki, namanya juga manajemen pasti ada salahnya,” ungkapnya.
Sasmito menambahkan untuk melihat data mengenai anggaran UB dapat dilihat secara terbuka pada laporan tahunan yang telah diaudit oleh BPK, dan tidak terjadi masalah menurut auditor. Ia juga menuturkan siap mengadakan suatu forum yang membahas mengenai perihal masalah tersebut jika memang diperlukan.
Menanggapi hal itu Nanda Pratama yang merupakan salah satu peserta aksi mengungkapkan, pentingnya forum tersebut sebagai bentuk penyelesaian polemik jaket dan kaus.
“Pihak rektorat siap mem-floor-kan data dan membuatkan forum, nantinya kita akan melihat bagaimana pola-pola penganggaran. Ini bukan hanya masalah ada atau tidaknya jaket dan kaus, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih prinsipil lagi, ini masalah tentang tata kelolaan anggaran dan pelelangan sehingga terjadi keterlambatan sampai setahun ini.” pungkasnya (fam/lta)
