Malang, PERSPEKTIF – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) saat ini sedang mempersiapkan empat Program Studi (Prodi) beralih status menjadi jurusan. Dari enam Prodi yang ada, hanya Prodi Ilmu Komunikasi dan Prodi Sosiologi yang telah dinaungi jurusan. Sementara, Prodi Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Psikologi belum memiliki jurusan.
Keempat Prodi itu, menyesuaikan Organisasi Tata Kerja (OTK) UB 2016 Pasal 54 Poin D, kemudian akan bernaung di bawah jurusan. Prodi Psikologi di bawah Jurusan Psikologi. Sementara, berbeda dengan Prodi Psikologi, ketiga Prodi lain: Prodi HI, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan akan dinaungi Jurusan yang sama.
Ditemui diruangannya, Dekan FISIP, Unti Ludigdo, mengungkapkan akan membentuk dua jurusan baru untuk menaungi keempat prodi tersebut. “Hubungan Internasional (HI), Politik, Pemerintahan, itu masih prodi. Kemudian dengan OTK ini kita dirikan dua jurusan baru,” ungkapnya.
Unti melanjutkan ketiga prodi tersebut dinaungi dalam satu jurusan didasarkan atas rumpun keilmuan yang sama, sedangkan untuk prodi Psikologi akan menjadi jurusan sendiri. “Psikologi itu relatif spesifik bahkan di beberapa tempat menjadi fakultas sendiri, maka dari itu psikologi menjadi jurusan sendiri,” jelasnya
Penaungan ketiga prodi di dalam satu jurusan tersebut, diharapkan Unti agar nantinya terjadi sharing sumber daya manusia antara tiga prodi yang bersangkutan.
“Politik dosennya belum begitu banyak, Pemerintahan juga, HI relatif banyak tetapi dosen HI yang asisten ahli (golongan dosen) bisa dihitung dengan jari, yang lektor masih belum ada, dosen yang doktor ada, tapi belum lulus, kapan lulusnya kita belum tahu. Harapannya menjadi satu akan terjadi sharing sumber daya,” tuturnya.
Untuk realisasi pembentukan dua jurusan tersebut, seharusnya sudah dilakukan awal bulan Januari 2016, namun karena masih menunggu habisnya masa jabatan Ketua Prodi (Kaprodi) maka akan dimulai pada bulan November 2016.
Mengenai tanggapan dari masing-masing Kaprodi sendiri, terang Unti, ada yang mendukung dan ada pula yang keras menolak.
“Ada yang mendukung ada nada yang menolak, ada nada yang keras menolak, keputusan dari rektor bagaimana menolaknya, yang baik kan dijalankan terlebih dahulu kalau nanti semua sudah siap, termasuk biaya, nanti mau jadi jurusan sendiri silahkan,” terangnya.
Sikap Prodi
Menanggapi hal ini, Prodi Psikologi sedang mempersiapkan sumber daya untuk menjadi jurusan sendiri, terutama sumber daya manusia (SDM)-nya. Kaprodi Psikologi, Ilhamuddin, menjelaskan untuk saat ini Prodi Psikologi memiliki 2 dosen yang bergelar doktor, namun hal itu dapat berubah dengan adanya tambahan 4 dosen yang masih menempuh pendidikan doktor.
“Terkait SDM, yang sudah selesai itu memang ada dua, tapi kami masih menunggu ada 4 doktor yang akan selesai. Nanti juga kami akan mendorong dosen yang lain untuk melanjutkan studi,” terangnya.
Ditemui diruangannya, Ilhamuddin menambahkan beberapa keuntungan dari perubahan Prodi Psikologi didorong untuk menjadi jurusan.
“Pertama, daripada posisi prodi seakan-akan sebagai jurusan lebih baik di dorong untuk menjadi jurusan. Kedua, psikologi kedepan posisi jurusan menjadi lebih strategis untuk mendorong percepatan pengembangan psikologi sebagai sebuah disiplin keilmuan. Ketiga, setelah menjadi jurusan ada keluwesan dalam pengembangan SDM,” terangnya
Sementara itu, menanggapi perihal kebijakan pembentukan jurusan tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Aswin Ariyanto Azis mengaku di Prodinya masih ada pro dan kontra.
“Yang jelas dari pemerintahan sudah melakukan rapat internal untuk memutuskan. Dan, dari internal kami sendiri masih ada pro-kontra, beberapa dosen mendukung dan beberapa ada yang masih menolak,” ungkapnya
Aswin menilai dampak nyata dari kebijakan penaungan prodi HI, Pemerintahan, dan Politik di dalam satu jurusan, akan menguntungkan mahasiswa, sebab mahasiswa dapat lintas mata kuliah. “Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah di 3 prodi tersebut misal pemerintahan bisa mengambil mata kuliah HI dan lain-lain” jelasnya
Aswin juga menambahkan, keinginan dari Prodi Ilmu Pemerintahan untuk menjadi jurusan sendiri. Namun karena persyaratan untuk menjadi jurusan masih belum mampu dipenuhi, maka hal itu tidak dapat direalisasikan.
“Kami sendiri menginginkan berdiri sendiri sebagai jurusan dan begitupun 3 prodi lain. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kami belum bisa, dan belum memenuhi syarat berdiri sendiri sebagai jurusan,” ungkap Aswin.
Berbeda dengan Prodi Ilmu Pemerintahan, Kaprodi Ilmu Politik, Hilmy Mohctar menyatakan Prodi Ilmu Politik merupakan yang paling siap dengan kebijakan tersebut, ia melihat dari ketersediaan (SDM) yang ada di internal Prodi Ilmu Politik sendiri.
“Penggabungan 3 prodi itu saya rasa tidak masalah, karena masih dalam satu rumpun keilmuan, apakah HI sudah ada 4 doktor, Pemerintahan sudah ada 4 doktor, Politik sudah ada 4 doktor, yang mau bergabung ada dua, jadi ada 6 doktor, yang paling siap itu Prodi Politk sepertinya” ungkap Hilmy.
Di sisi lain, ketika diminta kesediaannya untuk diwawancara Perspektif, Kaprodi HI, Dian Mutmainah meminta untuk langsung mewawancarai dekan. Ia menegaskan Prodinya saat ini sedang disibukkan dengan re-akreditasi. (lta/iww/rip)
