Buletin Bulanan

Rabu, 1 April 2020
TINDAKAN UB TERHADAP ISU KESEHATAN MENTAL Isu mengenai kesehatan mental mulai muncul mencuat akhir akhir ini, tidak terkecuali di lingkungan kampus. Universitas brawijaya (UB) merupakan salah satu kampus yang peduli denganisu kesehatan mental. Kepedulian itu tercermin dari didikannya Badan Konseling Mahasiswa (BKM). Namun, perlu dilihat lebih jau seberapa efektifkah peran BKM dalam melayani mahasiswa. Sebab masih ada beberapa persoalan yang belum teratasi. Mulai dari sosialisasi tentang BKM yang masih kurang, keterbatasan jumlah konselor, hingga sulitnya menentukan jadwal konseling.  
Rabu, 1 Januari 2020
Eksistensi dan Bangkitnya Kopma UB Koperasi Mahasiswa dan Alumni (Kopma) Universitas Brawijaya (UB) kembali bangkit setelah tertidur cukup lama. Bangkitnya Kopma UB tak hanya memberikan angin segar pada kewirausahaan mahasiswa di Kampus Biru, melainkan juga menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar, tetapi teramat perlu untuk diketahui: Siapa yang berperan di dalamnya? Perekrutan ke-13 anggota Kopma masih pertanyaan besar. Tidak banyak pihak di UB yang mengetahui dari mana pun bagaimana anggota-anggota tersebut dapat terpilih. Semestinya, pihak kampus dapat lebih mensosialisasikan hal ini kepada semua elemen dan lapisan masyarakat UB secara menyeluruh, mengingat Kopma adalah salah satu bentuk kewirausahaan mahasiswa berbasis koperasi yang dulu sempat sangat diperhitungkan.
Selasa, 19 November 2019
Manusia, Lingkungan, dan Hak Asasi yang Dilanggar Manusia hidup di dalam sebuah ekosistem dengan beragam kebutuhan dan keinginannya. Ruang serta sumber daya yang juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut kerap kali menjadikan manusia gelap mata, khususnya mereka yang memangku kepentingan dan memegang pengaruh besar di masyarakat. Contohnya saja Kota Batu dan Waduk Sepat, yang menjadi korban keserakahan manusia. Dengan kesewenangannya, para pemilik kepentingan melakukan perencanaan dan pembangunan yang tidak memerhitungkan aspek-aspek ekologis serta hak asasi manusia para penduduk di sekitarnya. Sumber daya dikuras, lalu disulap menjadi ladang uang. Kehidupan masyarakat di sekitar daerah tersebut pun tidak lagi diperhitungkan, bahkan dijadikan obyek yang bersifat komersil. Tak jarang, kriminalisasi pun terjadi dalam pelaksanaannya. Dalam catatan khusus ini, tercatat sebuah sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan petaka yang diciptakan penguasa.
Kamis, 19 September 2019
Di Balik Tata Kelola Kendaraan UB Tata kelola kendaraan di lingkungan Universitas Brawijaya (UB) masih perlu dipertanyakan kejelasannya. Kebijakan dan peraturan dibuat dan diubah dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi tidak juga memberikan solusi terbaik bagi persoalan seperti kepadatan tempat parkir, alur lalu lintas yang tidak jelas, hingga kehilangan kendaraan bermotor di fakultas-fakultas. Kebijakan mengenai kartu parkir, misalnya, masih menuai beragam persoalan. Salah satunya, jumlah kartu parkir yang pada awalnya disediakan, dengan jumlah terakhir di lapangan, memiliki selisih yang sangat besar. Contohnya saja, jumlah kartu parkir di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) yang semula disediakan sebanyak 400 buah akhirnya terus berkurang hingga menjadi 30 buah. Apa yang salah? Manusianya kah? Atau sistemnya?
Kamis, 11 April 2019
Editorial- Wisuda dan Permasalahan di Baliknya Wisuda di Universitas Brawijaya (UB) masih diliputi beragam permasalahan. Mulai dari biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa yang masih belum jelas jumlah tetapnya, hingga waktu tunggu wisuda mahasiswa pasca yudisium yang juga masih dirasa terlalu lama. Dua belas hingga tiga belas kali wisuda dalam satu tahun, di mana setiap tahunnya 1000 mahasiswa dilepas dalam acara seremonial tersebut, masih dinilai terlalu sedikit. Permasalahan terkait waktu tunggu ini berimbas pada tertundanya waktu penyerahan ijazah. Akibatnya, mahasiswa banyak yang merasa kesulitan ketika harus melamar pekerjaan, terutama di perusahaan yang menuntut adanya ijazah sebagai salah satu persyaratan pelamaran kerja. Belum lagi, wisuda merupakan agenda wajib bagi seluruh mahasiswa. Semestinya, pihak rektorat, khususnya di bidang akademik, perlu mengkaji ulang terkait kewajiban mahasiswa untuk mengikuti wisuda, karena urgensi yang tidak jelas dan dinilai terlalu menyulitkan bagi sebagian mahasiswa.
Kamis, 6 Desember 2018
Editorial- Perbaiki Pelayanan Bagi Mahasiswa Difabel  Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tidak terkecuali penyandang disabi- litas. Akan tetapi, akses bagi penyandang disabilitas ke Perguruan Tinggi (PT) masih terbatas. Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) tentang Nomor 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Perguruan Tinggi (PT). Universita Brawijaya (UB) telah lebih dulu menerapkan pendidikan inklusif dengan berdirinya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) dan Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) sejak 2012. Setiap tahunnya UB menerima sekitar dua puluh hingga tiga puluh mahasiswa difabel. Sebagai kampus yang disebut-sebut ramah difabel, sudah seharusnya UB memberikan kemudahan mahasiswa difabel baik dalam segi fasilitas fisik maupun non-fisik serta keikutsertaan dalam organisasi kampus. Dari segi fasilitas masih banyak yang belum terpenuhi, ke- terbukaan organisasi kampus di UB pun masih minim keterlibatan mahasiswa difabel. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi UB sebagai kampus ramah difabel.
Senin, 15 Oktober 2018
Editorial- Menilik Seratus Hari Kerja Nuhfil Hanani Nuhfil Hanani terpilih sebagai rektor periode 2018-2022. Sebagai rektor baru, Nuhfil dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus dibenahi. Masalah lama yang belum kunjung terselesaikan yaitu legalitas UB kampus Kediri dan Program Vokasi. Belum jelasnya legalitas UB Kediri, berdampak tidak dibukanya penerimaan mahasiswa baru dan beberapa mahasiswa lama dipindahkan ke UB kampus Malang. Kemudian, masalah legalitas Program Vokasi yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Selanjutnya, masalah yang sudah berlarut-larut belum ada jalan keluarnya yaitu kurangnya lahan parkir dan pencurian sepeda motor (curanmor). Masalah yang sudah dua tahun ini menjadi pembicaraan masyarakat UB dan penolakan dari beberapa elemen, status Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Kemudian, pada bulan Mei lalu Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengumumkan tujuh universitas yang terpapar paham radikalisme, UB merupakan salah satunya. Kemudian, penurunan peringkat UB menjadi peringkat 12 nasional versi Kemenristekdikti. Penurunan peringkat ini menjadi perhatian oleh jajaran rektorat, bahkan menghubungkan penurunan dengan status PTN-BH. Selamat Pak Nuhfil.
Selasa, 15 Mei 2018
Editorial- Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Muncul berbagai reaksi keras atas revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Aksi penolakan baik pada UU MD3 maupun RKUHP dilakukan oleh berbagai kalangan. Pasalnya dalam kedua produk tersebut terdapat pasal-pasal karet yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Misal pada revsi UU MD3 pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Perubahan tersebut merupakan hal yang ironi di era demokrasi dan berpeluang menjadi pasal karet yang membungkam kritikan dengan delik sebagai tindak pidana. Kebebasan berekspresi dan berpendapat akan terbungkam karena DPR memiliki kewenangan lebih untuk mengkriminalkan siapa saja pengkritik yang me- rendahkan parlemen. Kemudian dalam RKUHP yang akan disahkan membuka ruang pidana bagi pengkritik presiden juga sebagai pasal penghinaan presiden. Kedua produk tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ketika kebebasan berpendapat dan kritik rakyat atas kinerja eksekutif dan legislatif tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dibatasi. Pembungkaman
Minggu, 3 Desember 2017
Editorial - Selesaikan Permasalahan UKM Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Brawijaya (UB) tak henti-hentinya didera permasalahan, mulai dari permasalahan dana, sampai pada syarat laporan pertanggungjawaban. Defisit dana kemahasiswaan sebesar 5,5 miliyar bukanlah nominal yang sedikit, walaupun rektorat telah mencari jalan keluarnya dengan mencari dana pengganti, tapi hal itu membuktikan bahwa koordinasi di internal rektorat kurang berjalan. Imbasnya adalah beberapa kegiatan UKM menjadi terganggu karena kesulitan dana. Tak berhenti sampai di situ, permasalahan lama seperti penyusunan buku pedoman yang tak kunjung menemui titik kejelasan. Serta permasalahan lainnya seperti aturan baru mengenai laporan pertanggungjawaban. Perlu aksi nyata untuk menuntaskan permasalahan yang membelit UKM, karena penyusunan buku pedoman yang digodok setahun yang lalu, sampai saat ini belum selesai. Eksekutif Mahasiswa (EM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), tak perlu ragu-ragu dan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pun, dengan calon Presiden EM dan DPM tahun depan, perlu menyiapkan langkah konkrit untuk mengatasi masalah yang ada agar tak berlarut-larut.

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts