Winda Novianti

Buletin Bulanan 2018 Edisi 2: Menilik Seratus Hari Kerja Nuhfil Hanani

Editorial- Menilik Seratus Hari Kerja Nuhfil Hanani Nuhfil Hanani terpilih sebagai rektor periode 2018-2022. Sebagai rektor baru, Nuhfil dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus dibenahi. Masalah lama yang belum kunjung terselesaikan yaitu legalitas UB kampus Kediri dan Program Vokasi. Belum jelasnya legalitas UB Kediri, berdampak tidak dibukanya penerimaan mahasiswa baru dan beberapa mahasiswa lama dipindahkan ke UB kampus Malang. Kemudian, masalah legalitas Program Vokasi yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Selanjutnya, masalah yang sudah berlarut-larut belum ada jalan keluarnya yaitu kurangnya lahan parkir dan pencurian sepeda motor (curanmor). Masalah yang sudah dua tahun ini menjadi pembicaraan masyarakat UB dan penolakan dari beberapa elemen, status Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Kemudian, pada bulan Mei lalu Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengumumkan tujuh universitas yang terpapar paham radikalisme, UB merupakan salah satunya. Kemudian, penurunan peringkat UB menjadi peringkat 12 nasional versi Kemenristekdikti. Penurunan peringkat ini menjadi perhatian oleh jajaran rektorat, bahkan menghubungkan penurunan dengan status PTN-BH. Selamat Pak Nuhfil.
Selengkapnya
Selasa, 15 Mei 2018

Buletin Bulanan 2018 Edisi 1: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Editorial- Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Muncul berbagai reaksi keras atas revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Aksi penolakan baik pada UU MD3 maupun RKUHP dilakukan oleh berbagai kalangan. Pasalnya dalam kedua produk tersebut terdapat pasal-pasal karet yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Misal pada revsi UU MD3 pasal 122 tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Perubahan tersebut merupakan hal yang ironi di era demokrasi dan berpeluang menjadi pasal karet yang membungkam kritikan dengan delik sebagai tindak pidana. Kebebasan berekspresi dan berpendapat akan terbungkam karena DPR memiliki kewenangan lebih untuk mengkriminalkan siapa saja pengkritik yang me- rendahkan parlemen. Kemudian dalam RKUHP yang akan disahkan membuka ruang pidana bagi pengkritik presiden juga sebagai pasal penghinaan presiden. Kedua produk tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Ketika kebebasan berpendapat dan kritik rakyat atas kinerja eksekutif dan legislatif tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dibatasi. Pembungkaman
Selengkapnya
Muat Lagi

Terbaru

Iklan

E-Paper

Lihat Semua

Popular Posts