Patricia C. Hyang

Manusia, Lingkungan, dan Hak Asasi yang Dilanggar Manusia hidup di dalam sebuah ekosistem dengan beragam kebutuhan dan keinginannya. Ruang serta sumber daya yang juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut kerap kali menjadikan manusia gelap mata, khususnya mereka yang memangku kepentingan dan memegang pengaruh besar di masyarakat. Contohnya saja Kota Batu dan Waduk Sepat, yang menjadi korban keserakahan manusia. Dengan kesewenangannya, para pemilik kepentingan melakukan perencanaan dan pembangunan yang tidak memerhitungkan aspek-aspek ekologis serta hak asasi manusia para penduduk di sekitarnya. Sumber daya dikuras, lalu disulap menjadi ladang uang. Kehidupan masyarakat di sekitar daerah tersebut pun tidak lagi diperhitungkan, bahkan dijadikan obyek yang bersifat komersil. Tak jarang, kriminalisasi pun terjadi dalam pelaksanaannya. Dalam catatan khusus ini, tercatat sebuah sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan petaka yang diciptakan penguasa.

Di Balik Tata Kelola Kendaraan UB Tata kelola kendaraan di lingkungan Universitas Brawijaya (UB) masih perlu dipertanyakan kejelasannya. Kebijakan dan peraturan dibuat dan diubah dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi tidak juga memberikan solusi terbaik bagi persoalan seperti kepadatan tempat parkir, alur lalu lintas yang tidak jelas, hingga kehilangan kendaraan bermotor di fakultas-fakultas. Kebijakan mengenai kartu parkir, misalnya, masih menuai beragam persoalan. Salah satunya, jumlah kartu parkir yang pada awalnya disediakan, dengan jumlah terakhir di lapangan, memiliki selisih yang sangat besar. Contohnya saja, jumlah kartu parkir di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) yang semula disediakan sebanyak 400 buah akhirnya terus berkurang hingga menjadi 30 buah. Apa yang salah? Manusianya kah? Atau sistemnya?

Editorial- Wisuda dan Permasalahan di Baliknya Wisuda di Universitas Brawijaya (UB) masih diliputi beragam permasalahan. Mulai dari biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa yang masih belum jelas jumlah tetapnya, hingga waktu tunggu wisuda mahasiswa pasca yudisium yang juga masih dirasa terlalu lama. Dua belas hingga tiga belas kali wisuda dalam satu tahun, di mana setiap tahunnya 1000 mahasiswa dilepas dalam acara seremonial tersebut, masih dinilai terlalu sedikit. Permasalahan terkait waktu tunggu ini berimbas pada tertundanya waktu penyerahan ijazah. Akibatnya, mahasiswa banyak yang merasa kesulitan ketika harus melamar pekerjaan, terutama di perusahaan yang menuntut adanya ijazah sebagai salah satu persyaratan pelamaran kerja. Belum lagi, wisuda merupakan agenda wajib bagi seluruh mahasiswa. Semestinya, pihak rektorat, khususnya di bidang akademik, perlu mengkaji ulang terkait kewajiban mahasiswa untuk mengikuti wisuda, karena urgensi yang tidak jelas dan dinilai terlalu menyulitkan bagi sebagian mahasiswa.

Mari sekali lagi merayakan keberagaman etnik yang ada di Ibu Pertiwi. Buletin kali ini mencoba merangkul keberagaman dan menghargai budaya Indonesia. Salam Budaya, Salam Sastra.