Lalu Theo Ariawan H.K

SALAM PERSMA! Pembaca budiman. Tahun ini kami akhirnya hadir dan dapat merampungkan proses penggarapan majalah. Dalam prosesnya, semua anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Perspektif ikut bergabung, proses pengumpulan isu menjadi tanggungjawab bersama, bukan lagi diemban oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan sebagai pencari isu ataupun dirapatkan di dalam dapur redaksi. Kami mencoba membuka ruang yang demokratis, tiap-tiap individu berhak untuk mengajukan dan mempertahankan isunya, tentu dengan catatan mempunyai argumen yang kuat. Total terkumpul ada 10 isu, yang nantinya akan diseleksi lagi. Isu-isu yang terkumpul melalui proses penggodokan, dengan beberapa kelompok untuk menganalisis isu tersebut dengan disertai data. Dari kesepuluh isu tersebut, Kampung Tematik, tidak masuk ke dalamnya. Tema Majalah yang saat ini hadir di tangan pembaca, muncul saat diskusi mengenai tema majalah telah mencapai tahap penentuan tema. Dalam jurnalistik kami melihat sisi menarik dari adanya Kampung Tematik, kami mencoba menangkap konflik yang terjadi di dalamnya, mengupas sisi lain yang selama ini dicitrakan baik-baik saja. Itulah yang menjadi tugas jurnalisme bagi kami. Sisi menarik tersebutlah yang juga kami hadirkan dalam beberapa rubrik seperti rubrik Liputan Khusus, mengenai cerita sukses kampung 3G. Dalam rubrik Kampus Flash ada cerita mengenai Senjakala Koperasi Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), di rubrik Ragam kami mencoba menelusuri salah satu percetakan tertua di Kediri. Tentunya, dalam hal peliputan kami juga menemui beberapa kendala mulai dari reporter yang mulai diburu rasa jenuh, sampai pada permasalahan tenggat waktu. Melalui surat ini kami mencoba terbuka kepada para pembaca mengenai kerja-kerja keredaksian majalah kami. Harapannya adalah kami lebih dekat dengan pembaca sehingga tidak menimbulkan jarak, yang terkesan kami menjadi menara gading. Melalui surat ini juga kami berterimakasih kepada seluruh anggota LPM Perspektif yang telah bersama-sama menggarap majalah ini. Akhir kata, Selamat Membaca! Redaksi
Minggu, 3 Desember 2017
Editorial - Selesaikan Permasalahan UKM Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Brawijaya (UB) tak henti-hentinya didera permasalahan, mulai dari permasalahan dana, sampai pada syarat laporan pertanggungjawaban. Defisit dana kemahasiswaan sebesar 5,5 miliyar bukanlah nominal yang sedikit, walaupun rektorat telah mencari jalan keluarnya dengan mencari dana pengganti, tapi hal itu membuktikan bahwa koordinasi di internal rektorat kurang berjalan. Imbasnya adalah beberapa kegiatan UKM menjadi terganggu karena kesulitan dana. Tak berhenti sampai di situ, permasalahan lama seperti penyusunan buku pedoman yang tak kunjung menemui titik kejelasan. Serta permasalahan lainnya seperti aturan baru mengenai laporan pertanggungjawaban. Perlu aksi nyata untuk menuntaskan permasalahan yang membelit UKM, karena penyusunan buku pedoman yang digodok setahun yang lalu, sampai saat ini belum selesai. Eksekutif Mahasiswa (EM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), tak perlu ragu-ragu dan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pun, dengan calon Presiden EM dan DPM tahun depan, perlu menyiapkan langkah konkrit untuk mengatasi masalah yang ada agar tak berlarut-larut.
Rabu, 18 Oktober 2017
Editorial - Perbaiki Tata Kelola Aset UB Universitas Brawijaya (UB) perlu mencermati beberapa aset yang bermasalah, jalankeluarnya harus dicari. Meskipun UB selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya, namun itu bukanlah tanpa cacat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan UB. Itupun diakui oleh Wakil Rektor (WR) II, bidang keuangan dan administrasi umum UB, akan tetapi menurutnya hal itu telah diselesaikan. Tapi WR II mengakui beberapa aset yang dimiliki UB bermasalah. Dalam Laporan Keuangan UB tahun 2015 UB Press mengalami kerugian. Laporan Keuangan UB 2016 dipaparkan mengalami stagnansi pendapatan. UB mungkin perlu melakukan studi banding ke Universitas Airlangga dalam mengelola percetakan, sebab salah satu civitas akademika UB lebih memilih menerbitkan bukunya di tempat tersebut daripada di UB Press. Perbedaan pandangan terjadi dalam menyikapi aset berupa tanah yang dimiliki oleh UB di Lampung. Ada yang berencana melepaskan, ada pula yang ingin tetap dikelola UB. Tak hanya itu, keberadaan aset berupa hutan yang berada di daerah Karang Ploso, disanksikan oleh petani kopi yang memanfaatkan lahan tersebut. Begitupula dengan keberadaan Rumah Sakit UB di komplek perumahan Griya Shanta, salah satu warga mengaku tidak nyaman dengan adanya RS UB tersebut. Pihak UB tak boleh mengabaikan kerugian dari UB Press, status tanah di Lampung, protes dari petani kopi dan warga Griya Shanta.
Kamis, 28 September 2017
Surat Redaksi Bagi kami peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 bukan hanya perkara gejolak politik yang telah mengubah perjalanan bangsa ini. Namun, kejadian tersebut merupakan tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi, tak ada jumlah pasti korban yang terbunuh, menurut Komando Angkatan Darat, Sarwo Edhie Wibowo setidaknya ada 3 juta nyawa yang melayang. Dalam “Buletin Edisi Khusus Eks Tahanan Politik 1965” kami ingin keluar dari apa yang dinamakan dengan glorifikasi sejarah. tidak terjebak pada cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Di sini kami menyajikan bagaimana perjalanan hidup para eks tapol 1965. Tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, baik saat ditangkap, dipenjara, bahkan saat bebas dari tahanan. Dalam buletin ini yang kami sajikan adalah cerita di balik peristiwa G30S 1965, mencoba mencari kisah hidup dari para eks tapol 1965 baik menjelang, saat peristiwa itu berlangsung, dan pasca peristiwa itu terjadi. Kami juga tidak bermaksud untuk menguji peristiwa G30S dengan prosedur metodologi sejarah yang ketat, dalam jurnalistik kami mencoba menghadirkan pesona sejarah yang minim diketahui oleh publik dan lebih menyentuh sisi personal eks tapol 1965. Tak ada pretensi apapun terhadap peristiwa G30S 1965. Walaupun begitu, besar harapan kami jika luka lama 1965 dapat menemukan titik rekonsiliasi. Serta stigma negatif terhadap komunisme, maupun ajaran-ajaran kiri tak ada lagi dalam masyarakat Indonesia, maupun kampus- kampus pada khususnya. Yang harus diperangi adalah upaya penggiringan opini tentang bahaya laten komunisme. Menganggap komunisme itu atheis. Salam Hangat dari Redaksi. La Historia Me Absolvera.
Selasa, 22 Agustus 2017
Kehadiran Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMaba) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) sebagai rangkaian yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru dari tahun ke tahun. PKKMaba hadir tidak hanya dalam bentuk sosialisasi kehidupan kampus, namun juga dalam bentuk penugasan, tentu dalam memberikan tugas pihak panitia PKKMaba mempunyai tolok ukur tersendiri untuk ouput yang dihasilkan nantinya. Sedangkan dari pihak mahasiswa baru sendiri merasa bahwa tugas yang diberikan memberatkan mereka, sehingga berujung kepada pembelian tugas ospek. Memang hal-hal di luar seperti jual-beli alat ospek berada di luar kewenangan panitia, namun itu akan berdampak terhadap output yang dituju. Mengenai akses mahasiswa baru dalam memperoleh informasi yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 huruf A, di mana keterbukaan tersebut meliputi informasi seputar kegiatan PKKMaba FISIP UB. Tentu yang harus dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi dua arah tidak hanya di dominasi infonya oleh salah satu pihak. Selamat datang mahasiswa baru FISIP UB, selamat berjuang di kampus jingga. Hidup Mahasiswa.  
Minggu, 20 Agustus 2017
Kedatangan mahasiswa baru tentunya merupakan hal yang istimewa bagi tiap-tiap kampus, terutama bagi kampus jingga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), tentu dalam penyambutannya, kepanitiaan PKKMABA FISIP menerapkan proses evaluasi dalam pelaksanaannya. Tahun ini, ada beberapa kendala yang ditemukan oleh awak Perspektif di lapangan, seperti kurangnya koordinasi antara panitia PKKMABA dengan pihak dekanat, ihwal tersebut dilontarkan oleh Ketua Pelaksana sendiri. Berdasarkan pengalaman PKKMABA FISIP dari tahun ke tahun, yang di mana Perspektif ikut berpartisipasi sebagai media pengontrol, hal tersebut terjadi secara berulang-ulang. Di sisi lain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mahasiswa baru masih belum maksimal. Banyak keluhan seperti pendingin ruangan yang sering mati, Wifi yang lemot, pintu kamar mandi yang rusak, dan lain sebagainya. Namun jika melihat FISIP sebagai fakultas yang baru berdiri selama 12 tahun perlu waktu untuk membenahi tata kelola tersebut. Tapi perlu juga kesatuan visi dalam hal pembangunan sarana dan prasarana, karena selain kendala dana, ketidaksatuan pandangan dalam pembangunan juga dapat menghambat rencana yang telah disusun. Salah satu contohnya adalah mengenai pembangunan Gedung C, yang mengalami perubahan prioritas pembangunan, saat sebelumnya sudah diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa. Dalam hal ini konsensus perlu terus dibangun, agar menemui titik tengah dari permasalahan yang ada. Baik itu mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen/pihak dekanat, serta seluruh civitas akademika FISIP. Akhir kata selamat datang bmahasiswa baru FISIP UB, selamat berjuang di kampus jingga.
Sabtu, 19 Agustus 2017
Titik awal memasuki dunia perkuliahan diawali dengan menjadi mahasiswa baru, memilih untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, adalah pilihan dari masing-masing individu. Tentu ada perbedaan, pola pembelajaran yang ada di dunia kampus tidak sama dengan di bangku sekolah. Setelah menjadi mahasiswa tentunya banyak proses yang harus dilewati, predikat sebagai mahasiswa tak serta merta disambut dengan suka cita, karena ada tanggungjawab yang harus diemban. Orientasi menjadi mahasiswa memang merupakan hak-hak dari individu itu sendiri, namun esensi menjadi mahasiswa bukanlah hanya sekedar untuk belajar membedah teori, duduk mendengar perkuliahan di kelas, memperoleh nilai dan gelar akademik semata. Ilmu yang telah diperoleh nantinya harus mampu diimplementasikan serta direfleksikan ke masyarakat luas. Sebab ilmu tidak hanya berasal dari bangku-bangku perkuliahan semata, saat menjadi mahasiswa ilmu dapat ditemukan di berbagai ruang, entah itu di kantin, warung kopi, serta dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus. Karena dengan menjadi mahasiswa kamu perlu mempunyai persepktif yang luas. Selamat datang, selamat berjuang di dunia kampus.
Kamis, 15 Juni 2017
Editorial - Pengintai Kampus Intelijen dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengintai aktivitas akademik di Universitas Brawijaya (UB), dampaknya adalah beberapa intervensi seperti pemasangan spanduk untuk menjauhi ideologi tertentu serta pembubaran dan pembatalan diskusi yang mengangkat isu-isu sensitif. Padahal kebebasan mimbar akademik bagi sebuah institusi Perguruan Tinggi telah dijamin oleh konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dan juga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 11 di bahas terkait civitas akademik yang memiliki tradisi untuk mengembangkan budaya akademik. Pada poin (3) dan (4) berbunyi. (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin,kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah. Kalaupun dikhawatirkan oleh pihak birokrat kampus, bahwa gerakan seperti Komunisme maupun beberapa diskusi, yang akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif, hal itu harus ditanggulangi secara akademis juga. Ruang-ruang diskusi mengenai pemahaman komunis, serta kajian mengenai Lesbian, Gay dan Transgender (LGBT), dibuka, diperdebatkan melalui berbagai perspektif. Begitupula dengan diskusi yang dikira nantinya mengancam kondusifitas kampus, sangat tidak akademis bila dibatalkan langsung secara sepihak, perlu ada dialog terlebih dahulu, serta duduk bersama untuk mendiskusikan hal tesebut, hal itu nantinya akan menumbuhkan dialektika antar berbagai sudut pandang. Laporan mengenai mulai tumbuhnya gerakan Komunisme serta LGBT juga harus dilakukan secara trasnparan dan akuntabel, karena jika terburu-buru menyimpulkan hanya melalui penelusuran simbol- simbol hal itu tentu tidak berdasar, hanya akan menjadi sebuah propaganda semata. Pihak birokrat kampus juga tidak perlu khawatir akan tumbuhnya ideologi maupun pemahaman, yang ditakutkan nantinya memecah belah bangsa dan negara, jika iklim akademis di kampus terus dipacu, tanpa membatasi diskusi-diskusi serta memasang spanduk propaganda untuk menjauhi gerakan serta paham tertentu.
Selasa, 2 Mei 2017
Editorial - Pendidikan yang Terkomersilkan Indonesia yang tergabung di dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) bersepakat untuk meliberalisasi beberapa sektor jasa, salah satunya adalah sektor pendidikan melalui mekanisme yang disebut General Agrement on Trade Service (Kesepakatan Umum Perdagangan Sektor Jasa/GATS), yang menetapkan bahwa pendidikan termasuk sebagai komoditas yang diperjualbelikan di pasar global. Tak lama setelah itu muncul produk-produk hukum seperti Undang-Undang (UU) Sistem pendidikan Nasional, UU ini mengatur akan adanya otonomi dalam hal lembaga pendidikan. Lalu disusul oleh adanya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). UU tersebut kemudian lahir dalam bentuk lain yakni UU Perguruan Tinggi (PT) di dalamnya diatur mengenai bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(PTN-BH) Setahun yang lalu Universitas Brawijaya (UB) disinggung oleh Menteri Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk merubah statusnya dari Badan layanan Umum (BLU) menuju PTN-BH. Hal itu ditindaklanjuti oleh Rektor UB dengan membentuk tim khusus PTN-BH. Setelah menjadi PTN-BH nanti subsidi dari pemerintah akan berkurang, kampus dipaksa untuk menghasilkan pendanaan secara mandiri, ini merupakan salah satu bentuk lepas tangan negara. Di mana dalam pendanaannya sendiri UB akan mendirikan perusahaan, melakukan kerjasama dengan swasta sebagai investor, serta menjual hasil riset-risetnya agar mendatangkan generating income untuk Universitas. Pendanaan secara mandiri tersebut akan merubah orientasi kampus, yang semula mendidik menjadi profit oriented. Padahal dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) disebutkan bahwa “Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan”, maka disini negara tidak boleh lepas tangan dalam menjamin akses pendidikan, sedangkan otonomi kampus melakukan hal itu.
Selasa, 2 Mei 2017
Editorial - Transparansi Pemasukan Kantin Kantin merupakan salah satu aset prospektif Universitas Brawijaya (UB) karena merupakan salah satu Badan Usaha dari UB. Selain dari SPP/UKT (Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa, kantin juga menjadi pemasukan untuk kampus Brawijaya. Menurut penuturan Wakil Rektor IV, sebelum dilakukan sistem sentralisasi, pemasukan dari kantin tidak terdeteksi, sehingga menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemasukan dari kantin yang seharusnya masuk ke rekening rektor, beberapa tidak melakukannya. Tentu hal tersebut tidak hanya merugikan UB yang menjadikan kantin sebagai salah satu Badan Usahanya. Akan tetapi juga mahasiswa, karena merekalah yang menjadi konsumen utama dari kantin untuk meraup keuntungan. Apalagi jika keuntungan dari kantin dapat dikelola dengan baik maka akan dapat menekan biaya SPP/UKT mahasiswa. Maka selama ini kemanakah aliran dana dari pemasukan kantin di UB ini bermuara? Perlu adanya transparansi mengenai tata kelola kantin selama ini di UB. Sebab mahasiswa juga pelu mengetahui perihal tersebut, karena konsumen terbesar dari kantin di UB adalah mahasiswa itu sendiri.

Terbaru

Iklan

E-Paper

Popular Posts